alexametrics
Jumat, 14 Agustus 2020
Jumat, 14 Agustus 2020

Dewan Mataram Temukan Masih ada Sekolah Jualan Baju Seragam

MATARAM-Komisi IV DPRD Kota Mataram menerima laporan terkait penjualan seragam di sekolah menengah pertama. ”Kan sudah jelas tidak boleh ada penjualan seragam di sekolah,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati, Rabu (15/7).

Laporan tersebut membuat Nyayu mempertanyakan larangan yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram HL Fatwir Uzali. Yang dengan tegas menyebut sekolah di bawah naungan Disdik Kota Mataram tidak boleh menjual baju seragam untuk peserta didik baru.

”Kalaupun ada, mungkin seragam khas itu saja. Tapi, kalau siswa baru ada pemberian dari saudara, tidak masalah juga kan. Tidak perlu beli lagi,” ujarnya.

Namun, larangan dari Kadisdik Kota Mataram tak sepenuhnya dipatuhi sekolah. Dari laporan yang Nyayu terima, salah satu SMP di Kota Mataram menjual seragam.

Paketan seragam itu dijual senilai Rp1.750.000. Untuk baju imtak; baju khas; seragam putih biru; baju pramuka; baju olahraga; dan atribut sekolah seperti dasi dan topi. Selain itu, ada juga sepatu sebanyak satu pasang.

Nyayu mengatakan, setelah melakukan daftar ulang, orang tua murid diarahkan mengisi formulir untuk pemesanan seragam, atribut, dan sepatu. Setelah itu, orang tua murid diminta untuk datang kembali pada 13 Juli kemarin.

”Pas datang itu disuruh ambil sekalian bayarnya. Tapi infonya diundur, tidak jadi tanggal 13 itu,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Menurut Nyayu, larangan penjualan seragam dari sekolah terus digaungkan Disdik setiap tahunnya. Tapi, tidak pernah ada efeknya. Sekolah masih tetap saja menjalankan proyek seragam sekolah saat penerimaan peserta didik baru.

”Ini kan tidak bener. Wali murid jadinya dilema. Tidak beli takut dipersulit, mau beli tapi ekonomi lagi susah,” cetusnya.

Seharusnya, sekolah mematuhi larangan Disdik. Apalagi di tengah kondisi pandemi sekarang. Banyak orang tua murid yang pendapatannya menurun. Nyayu juga heran dengan sikap Disdik. Seolah melakukan pembiaran. Padahal sudah jelas ada larangan yang mereka keluarkan sendiri.

”Tidak jelas namanya ini. Disdik seharusnya bisa tegas. Untuk orang tua murid, kalau ada menemukan seperti itu, bisa laporkan ke Komisi IV,” tandas Nyayu.

Sebelumnya, Kadisdik Kota Mataram Lalu Fatwir Uzali mengatakan, sekolah di bawah naungan Disdik dilarang menjual baju seragam. ”Dari TK sampai SMP, saya haramkan sekolah untuk bicara tentang uang,” kata Fatwir.

Kebijakan ini keluar setelah Disdik melihat kondisi ekonomi masyarakat. Yang menurun akibat pandemi covid. Kata Fatwir, tidak boleh ada sekolah yang menjual seragam sementara ini. Ia juga meminta sekolah mengembalikan uang apabila sudah terlanjur menjual seragam.

”Orang sekarang lagi susah. Kita tidak mau tambah beban lagi,” tandas Fatwir. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks