alexametrics
Rabu, 4 Agustus 2021
Rabu, 4 Agustus 2021

Ada 35 Paket Lelang Proyek di Mataram, Ini Daftarnya

MATARAM-Serapan APBD Kota Mataram yang masih rendah terus menjadi sorotan banyak pihak. Khususnya anggota dewan. Namun memasuki akhir semester pertama, sejumlah proyek pengadaan Pemkot Mataram sudah masuk tahap lelang.

Insya Allah Kamis-Jumat ada tayang banyak proyek DAK. Seperti kegiatan rehab sekolah. Ada pengadaan ruang kelas baru SD SMP dan yang lainnya sekitar 35 paket,” jelas Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Mataram Multazam, Rabu (16/6).

Sejumlah proyek pengadaan langsung ini sudah ekspose di LPSE Kota Mataram. Misalnya pengadaan mebeler di SMPN 23 Mataram senilai Rp 150 juta, pengadaan ambulans di Dinas Kesehatan senilai Rp 693,7 juta, hingga penyusunan Amdal jaringan perpipaan senilai Rp 500 juta.

OPD yang ada di Pemkot Mataram diminta memprioritaskan proyek DAK untuk segera masuk tahap lelang. Mengingat batas waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat, hanya sampai bulan depan. “Batasnya tanggal 27 Juli. Tapi semua dokumen harus rampung di bulan Juni ini,” ucap Multazam mengingatkan.

Untuk itu, Bagian PBJ gencar melakukan ekspose ke sejumlah OPD yang mendapatkan proyek DAK. Misalnya di Dinas Perdagangan Kota Mataram. Pihaknya kemarin telah melakukan ekspose. “Kami berupaya agar dana DAK di Kota Mataram bisa mulai (lelang) sesuai deadline waktu yang ditentukan. Kami juga Menggandeng Kejari Mataram,” terangnya.

Sementara Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito mengatakan persoalan serapan anggaran adalah keniscayaan yang harus dilakukan. Namun serapan anggaran Kota Mataram memang sempat terhambat karena SIPD. “Bukan karena kami tidak ingin mengeksekusi anggaran,” tegasnya.

Ia sudah meminta semua OPD untuk segera mengeksekusi anggaran. Menghindari anggapan jangan sampai proyek dikebut di akhir tahun anggara. Meski situasi saat ini dikatakannya murni karena persoalan sistem.

“Juli kami akan evaluasi serapan anggaran semester pertama. Terkait apa kendalanya serapan anggaran rendah. Ini juga akan jadi evaluasi kinerja kepala daerah terhadap OPD. Bisa juga untuk itu (jadi dasar mutasi),” tandasnya. (ton/r3)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks