alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Pembebasan Lahan Tuntas Tahun Ini

MATARAM-Pemerintah Kota Mataram akan membayar kekurangan dana pembebasan lahan pembangunan kantor baru wali kota Mataram. Kantor yang akan dibangun di Jalan Lingkar Selatan itu pembebasan lahannya dibayarkan tiga kali.

 “Tahun ini akan kita selesaikan sisa pembayaran lahan kantor wali kota di Jalan Lingkar Selatan,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi, pekan lalu

Lahan pembangunan kantor wali kota Mataram dengan luas 2,6 hektare sudah diappraisal sebelum dilakukan pembayaran tahap pertama tahun lalu. Syakirin mengatakan, pembebasan lahan pembangunan kantor wali kota Mataram sudah ada kesepekatan harga. Harga pada tahun 2018 tidak akan naik pada tahun ini.

Secara keseluruhan kata dia,  lahan dengan luas 2,6 hektare dihargakan Rp 68 miliar lebih dengan tiga kali pembayaran. Pada 2018 lalu pemkot  sudah membayar tahap pertama dari APBDP Rp  31,1 miliar. Sementara pembayaran tahap kedua akan dilakukan Maret dari APBD murni sebesar Rp 29,9 miliar. Kemudian sisanya Rp 7,1 miliar dari APBD Perubahan 2019.

Lebih lanjut Syakirin mengatakan, untuk pembebasan lahan tepi sungai di Pejeruk Ampenan yang akan dimanfaatkan sebagai jalan sudah diappraisal. Bahkan pihaknya sudah bertemu dengan masyarakat dan akan mengadakan pengukuran. “Dalam waktu dekat ini akan kita ukur,” akunya

Sedangkan untuk pembebasan  lahan untuk jalan di Gontoran Lombok Barat akan dilakukan pendataan kepemilikan. Karena ditemukan tanah Pecatu Kiai Lombok Barat. Sehingga, pihaknya akan bersurat ke pemerintah Lombok Barat. “Ini akan kita konfirmasi ke Pemkab Lobar dulu,” tuturnya.

Begitu juga dengan pembebasan lahan untuk jalan di Jempong Baru akan dilakukan secepatnya. Pihaknya akan memfasilitasi warga agar nantinya memilikli akses jalan di kompleks tersebut.

Syakirin menyebutkan, pembebasan lahan di luar lahan kantor wali kota pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp 50 miliar. Untuk pembebasan lahan di Gontoran disiapkan Rp 5 miliar. Sementara untuk pembebasan lahan tepi sungai sekitar Rp 8 sampai Rp 10 miliar. (jay/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks