alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

DPMPTSP Salahkan Lurah Terkait Perpanjangan Izin Tower di Jempong Barat

MATARAM-Warga Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram menggugatan pembangunan tower di Jalan Gajah Mada ke pengadilan tata usaha negara. Gugatan itu dilayangkan pada  13 Maret 2019. “Ombudsman NTB akan mengeluarkan hasil temuan terkait dugaan maladministrasi pembangunan tower ini,” kata perwakilan warga Lingkungan Jempong Barat Hardiyanto, pekan lalu.

Edi sapaan akrabnya, meminta Ombudsman dan Polda NTB memberikan atensi terkait masalah ini. Sebagai warga ia akan berjuang  mendapatkan keadilan. Ia menilai pemerintah daerah dan provider belum ambil sikap terkait permasalahan ini. Oleh sebab itu ia membawa masalah ini ke ranah hukum.

Diungkapkan, warga Lingkungan Jempong Barat yang berdekatan dengan tower keberatan dengan adanya perpanjangan izin tower yang sudah berdiri selama 17 tahun. Tower ini berahkir masa kontraknya pada 20 Juni 2018 lalu. “Kini, pihak provider memperpanjang kembali kontrak sewa lahan selama 10 tahun hingga 2028,” kesalnya.

Ia menilai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram tidak mengecek terlebih dahulu kondisi di lapangan. Mestinya kata dia, DPMPTSP Kota Mataram memverifikasi data dokumen apakah benar tower ini jelas dan benar prosedur kelengkapan dokumen. Sesuai titik lokasi atau alamat yang sebenarnya. Tower ini sebut dia,  diterbitkan IMB dengan data fiktif, bukan sesuai keadaan yang sebenarnya.  Dibangunnya di lingkungan Jempong Barat, namun izinnya yang memberikan rekomendasi dan menghadiri sosialisasi Lingkungan Citra Warga, Kelurahan Jempong Baru. “Ini sangat aneh, ditambah lagi rekomendasi dan KTP yang tanda tangan dan dilampirkan kedalam dokumen tersebut menggunakan data dokumen yang bukan lokasi sebenarnya,” urai Edi.

Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan A DPMPTSP Kota Mataram H Bahtiar mengatakan, kesalahan maladministrasi bukan salahnya di dinas. Melainkan kata dia, ada di lurah yang sudah menandatangani persetujuan pembangunan tower. Sehingga keluarlah izin mendirikan bangunan (IMB) dan Izin lokasi (Ilok).”Kalau sudah keluar IMB, tidak berlaku Ilok,” terangnya.

Ia menjelaskan, administrasi pembangunan tower yang masuk dinas dan sudah ditandatangani lurah maka dikatakan sah. Dinas tidak mungkin melakukan cek, apalagi sudah ditandatangani lurah. “Kita sifatnya hanya administrasi saja,” tuturnya.

Masalah pembangunan tower ini ada di warga. Mereka yang lebih tahu sistem pembangunan tower ini. “Kalau perpanjangan kontrak ada di warga. Bukan di kita,” ucapnya.Demikian juga dengan prosedur administrasinya. Dia mengklaim sudah benar. “Kalau ada persetujuan lurah pasti sudah benar,” sebutnya.

Disinggung mengenai warga yang sudah melapor ke penegak hukum terkait maladministrasi, dia memaparkan sah-sah saja. Karena itu merupakan hak warga. “Silakan saja. Itu haknya warga,” sebutnya.

Untuk perpanjangan kontrak tower tidak ada hubungannya dengan dinas. Diperpanjang atau tidak tower tergantung pemilik lahan. “Kalau warga keberatan laporkan pemilik lahan,” tukasnya. (jay/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks