alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Pemkot Mataram Perbolehkan Satu Keluarga Dapat Bansos Dobel

MATARAM-Pembagian jaring pengaman sosial (JPS) Kota Mataram berpotensi tidak merata. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak begitu mempersoalkan adanya dobel penerima.

”Tidak masalah terjadi dobel. Sepanjang ada alasan yang jelas,” kata Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito.

Soal alasan jelas, yang disebut Eko, bergantung pada kriteria dari penerima. Termasuk jenis bantuannya juga. Seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau PKH. Kemudian, semuanya juga kembali pada penilaian dari pemerintah daerah. Apakah penerima tersebut wajar menerima dua hingga empat bantuan sekaligus.

Misalnya, kata Eko, ketika pemkot menyalurkan bantuan sembako JPS kepada penerima A. Kemudian pemprov, melalui JPS gemilangnya, juga memasukkan A sebagai penerima bantuan. ”Menurut provinsi itu wajar dia mendapat dobel, tidak masalah,” ujarnya.

Meski menerima dobel, Eko menyebut selama penerimanya masuk dalam kriteria terdampak Covid-19, semuanya menjadi tak masalah. Sebab, pemeberian sembako hanya merupakan stimulan.

Nilainya kecil sekali. Hanya Rp250 ribu. Untuk ukuran satu kepala keluarga (KK), kata Eko, tentu itu tidak cukup. Sehingga ada kelonggaran mengenai penerima dobel dari bantuan yang diberikan pemerintah.

”Intinya selama masuk kriteria, tidak masalah,” kata Eko.

Pemkot Mataram pun menciptakan peluang untuk pembagian dobel. Seperti di kriteria penyandang disabilitas. Untuk kategori tersebut, pemkot mengacu pada nomor induk kependudukan (NIK). Sementara ada bantuan lain yang berdasarkan KK.

”Bisa saja dalam satu rumah tangga, ada dua atau tiga yang disabilitas. Jadi di samping (dapat) dari KK, dia juga dapat bantuan dari kriteria disabilitas,” tuturnya.

Meski diperbolehkan untuk penerima dobel, Eko menjamin Pemkot Mataram tidak melonggarkan verifikasi serta validasi penerima. Jikapun kondisi di lapangan terdapat dobel penerima, itu bukan merupakan kesengajaan.

”Tetap kita hindari yang dobel. Tapi ada kewajaran kalau itu memang dobel,” ucap Eko.

Di waktu bersamaan, Pemkot Mataram juga berusaha agar pembagian JPS dilakuakn secara transparan. Seperti mengumumkannya di setiap kantor kelurahan. ”Jadi siapa-siapa saja yang menerima, itu diumumkan di sana,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dalam video conference akhir pekan kemarin, KPK juga membicarakan soal mekanisme refocusing. Yang harus sesuai dengan pelaporan.

Pemkot juga harus memastikan mengenai ketepatan penggunaan anggaran yang sudah direfocusing. Akuntabilitas penerima bantuan. Hingga persoalan pendampingan dan pengawasan dari Inspektorat serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Secara keseluruhan, kata Eko, pemkot telah mengikuti apa yang jadi arahan KPK. Termasuk mengenai pendampingan. Pemkot telah melibatkan inspektorat dan BPKP. Pemkot juga membentuk tim asistensi, dari kepolisian dan kejaksaan.

”Sekadar mengingatkan saja terkait beberapa hal yang kaitannya dengan refocusing dan penggunaan anggaran. Termasuk menyangkut masalah penyaluran JPS,” tandas Eko.

Sementara itu, juru bicara gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa mengatakan, sebanyak 50 kelurahan sudah menempel daftar nama penerima. ”Sudah ditempel. Sebagai upaya pemkot untuk transparan,” kata Suwandiasa. (dit/r3)

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks