alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

NTB Minta Waktu Tambahan Pendaftaran PPPK

MATARAM-Dua hari pendaftaran dibuka, jumlah honorer kategori dua (K2) yang mendaftar hanya setengah. Dari 7.162 orang eks honorer K2 hanya 3.965 orang yang mendaftar, atau 55 persen. Sisanya 3.197 orang belum mendaftar sampai batas terakhir, Minggu (17/2).

Sementara Kabupaten Dompu dan Kota Bima memilih tidak membuka pendaftaran. Mereka melewatkan kesempatan emas untuk mengangkat para honorer yang selama ini nasibnya menggantung. Padahal di dua daerah itu terdapat 1.181 orang eks honorer K2. Masing-masing Kota Bima 670 orang dan Dompu 511 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurahman menjelaskan, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengangkat Pegawai Pemerintah degan Perjanjian Kerja (PPPK) atau tidak. Bila belanja pegawai mencapai 50 persen,  mereka disarankan tidak merekrut. Tapi ia belum tahu persis alasan Pemkab Dompu dan Pemkot Bima yang tidak mengangkat PPPK.

“Bisa ditanya langsung. Kami belum tahu alasan mereka,” katanya kemarin (18/2).

Jumlah pelamar yang sedikit sangat disayangkan. Tapi ia memaklumi. Hal itu terjadi karena waktu pendaftaran sangat mepet. Kondisi itu akan langsung dilaporkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pemprov meminta tambahan waktu, sehari atau dua hari.

Harapannya para honorer yang tidak sempat mendaftar diberi kesempatan melamar PPPK.

“Mudah-mudahan bisa dibantu, kami akan terus berkoordinasi dengan BKN,” katanya.

Pelaksaan pendaftaran sepenuhnya dikendalikan pusat. Data para honorer sudah ada di BKN sehingga pemberitahuan kemungkinan dilakukan langsung dari pusat. Daerah berperan memverifikasi berkas pelamar.

Sekretaris BKD NTB Yus Harudian Putra menambahkan, berkas para pelamar yang mendaftar langsung diverifikasi. Kemudian hasil verifikasi berkas diumumkan. Selanjutnya akan dijadwalkan tes di lokasi yang ditentukan. Bila proses seleksi berjalan normal,  pengumuman kelulusan ditargetkan 1 Maret.

“Seleksi PPPK akan lebih mudah dibanding tes CPNS sebelumnya,” ujarnya.

Jadwal Tes

Sementara itu, dari Jakarta, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah pelamar mencapai 95.250 orang. Sebanyak 87.561 orang di antaranya sudah memasukkan (submit) dokumen. Rencananya, ujian digelar pada Sabtu-Minggu akhir pekan ini (23-24/2).

Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan menuturkan tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran. Pendaftar yang sudah membuat akun namun belum submit dokumen, tidak bisa maju ke tahap berikutnya. Ridwan berharap pendaftar yang sudah submit mempersiapkan diri sambil menunggu jadwal ujian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan, rangkaian rekrutmen PPPK berjalan sesuai jadwal. ’’Tes PPPK dilaksanakan 23 Februari sampai 24 Februari,’’ katanya kemarin (18/2). Pengumuman kelulusan bisa dikeluarkan pada akhir Februari ini.

Mantan Wakapolri itu menuturkan, perkiraan awal jumlah eks tenaga honorer kategori dua (K2) yang bisa (eligible) mendaftar PPPK sekitar 150 ribu orang. Namun, ternyata jumlah yang mendaftar hanya 95 ribuan orang. Syafruddin tidak mempermasalahkannya. ’’Kan itu tidak hilang. Kan nanti ada pendaftaran PPPK lagi setelah ini,’’ katanya. Syafruddin menjelaskan bahwa rekrutmen PPPK tahap pertama yang dibuka sekarang kuotanya terbatas. Yakni untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Sementara itu, bidang pekerjaan honorer lain seperti tenaga teknis, dibuka pada rektumen PPPK tahap kedua.     Syafruddin menuturkan, total kuota PPPK tahun ini sebanyak 150 ribu orang. Terbagi rata untuk tahap pertama sebanyak 75 ribu dan tahap kedua juga 75 ribu kursi. Rekrutmen PPPK tahap kedua direncanakan Mei depan.

Sementara itu, menjelang pelaksanaan tes PPPK, kemarin Mendikbud Muhadjir Effendy menyerahkan master soal ujian kepada Syafruddin. Soal itu terdiri atas 1.310 butir soal ujian. Perinciannya, kompetensi manajerial 530 soal, kompetensi sosio kultural 130 soal, dan wawancara tertulis 130 soal.

Muhadjir menuturkan, kompetensi manajerial dan sosiokultural hanya berlaku untuk jabatan yang bisa diisi oleh PPPK. Karena itu, kelompok soal tersebut disiapkan oleh Kemendikbud. Sedangkan soal-soal kompetensi teknis disesuaikan dengan jabatan masing-masing.

Di sisi lain, Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia Titi Purwaningsih menilai, rekrutmen PPPK belum mengakomodasi kebutuhan guru honorer. Terutama yang memiliki kemampuan ekonomi rendah. Banyak guru belum bisa mendaftar karena terkendala masalah kualifikasi. ”Ini tidak adil. Karena masih menyandang gelar diploma II atau sudah lulus ujian tapi belum menerima ijazah S-1. Dan juga, tidak semua honorer mampu untuk sekolah lagi lantaran sudah berkeluarga dan honor hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” urai Titi.

Meski begitu, lanjut dia, pihaknya mengapresiasi rekrutmen PPPK. Setidaknya, hal itu mengubah status dan kelayakan penghasilan menjadi lebih baik. Titi juga berharap, ada jenjang selanjutnya setelah menjadi PPPK, yakni menjadi PNS. (ili/JPG/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks