alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Kinerja Rasio Keuangan Bank NTB Sangat Stabil

MATARAM-Bank NTB Syariah memiliki strategi khusus meningkatkan kinerja pasca konversi September Tahun 2018 lalu. Bank kebanggaan masyarakat Bumi Gora ini kini fokus menstabilkan kinerja rasio keuangan terlebih dahulu.

”Strategi yang kami dorong saat ini tumbuh, sehat, dan kuat. Tidak hanya aset yang besar, tetapi juga rasio-rasio keuangannya cukup bagus,” kata Direktur Utama Bank NTB Syariah H Kukuh Rahardjo dalam pemaparan kinerja perbankkan semenjak konversi dari bank konvensiolan menjadi bank syariah pada awak media di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, kemarin (18/3).

Kukuh menegaskan, Bank NTB Syariah berupaya terus menjaga rasio keuangan tetap stabil. Karena bila pihaknya hanya ingin mengejar aset tumbuh besar, tidak akan sulit. Namun, bila tumbuhnya aset tidak dibarengi dengan rasio keuangan yang bagus tentu bank tak ingin hal seperti itu terjadi.

”Saat ini, rasio keuangan kami baik dari CAR, ROA, ROE BOPO, FDR, dan NPF bila dibandingkan Tahun 2017 ke tahun 2018menunjukkan tren yang positif,” ungkapnya.

Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank NTB Syariah tumbuh dari 30,87 persen menjadi 35,42 persen. Rasio profitabilitas atau Return On Asset (ROA) Bank NTB Syariah sedikit menurun dari 2,45 persen menjadi 2,37 persen.

Bila dibandingkan Tahun 2017 hingga konversi, dengan strategi yang digunakan saat ini, memberikan kenaikan laba lebih tinggi pada Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2017.

”Walaupun ROA turun, laba setelah pajak secara industri masih tumbuh dari Rp 146,5 Miliar menjadi Rp 151,9 Miliar,” ungkapnya.

Dijelaskan, alat ukur menilai profitabilitas perbankan syariah adalah Return On Equity (ROE). ROE ini adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas tim manajemen Bank NTB dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan pemegang saham. Sehingga ROE menjadi patokan pemegang saham melihat kinerja bank saat ini.

”ROE Bank NTB Syariah tumbuh dari 11,82 persen menjadi 11,88 persen,” ujar Kukuh.

Sementara itu, Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menjadi salah satu indikator efisiensi dana operasional bank. Semakin tinggi BOPO, semakin tidak efektif biaya operasional yang dikeluarkan bank.

”Dari sini, BOPO Bank NTB Syariah turun sedikit dari 78,10 persen menjadi 77,28 persen. Tapi masih di level  yang cukup normal pada kisaran rata-rata 75 persen,” ujarnya.

Sementara itu, rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank atau Financing to Deposit Ratio (FDR) tumbuh dari 75,07 persen menjadi 98,93 persen. Sedangkan kredit bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) naik tipis dari 1,35 persen menjadi 1,63 persen.

”Kalau dari rasio ini secara keseluruhan, pertumbuhan cukup baik. Walaupun memang sedikit terkena pengaruh 10-15 persen akibat gempa Agustus 2018 lalu,” terangnya.

Selain itu Bank NTB Syariah Tahun 2018 mampu menghimpun aset mencapai Rp 7,038 Triliun. Bila dibandingkan aset tahun sebelumnya, nilai ini turun. Namun, ini masih cukup baik, karena modal yang disetor (modal inti bank) mengalami peningkatan dari Rp 1,27 Triliun menjadi Rp 1,32 Triliun.

”Secara umum, modal inti ini mengalami pertumbuhan,” tambah Kukuh.

Turunnya aset ini dikarenakan kinerja 2018 terkait dana pihak ketiga (DPK) menurun. DPK turun dari  Rp 7,19 triliun menjadi Rp 4,92 triliun. Penurunan terjadi karena memang strategi yang dipergunakan 2018 ingin terlihat lebih keberlanjutan dengan prinsip kehati-hatian.

”Jadi angka pertumbuhan ini semuanya akan terkait dengan angka-angka rasio keuangan,” ucap Kukuh.

Selama tahun 2018 pun, Bank NTB Syariah tidak memungkiri, pembiayaan juga turun. Dari Rp 5,39 triliun menjadi Rp 4,86 triliun. Ini dikarenakan adanya penyesuaian fitur produk.

”Kemungkinan nasabah masih ada yang bingung dengan fitur produk Bank NTB Syariah saat awal konversi,” kata pria berkacamata ini.

Kukuh menilai, turunnya pembiayaan tersebut tidak mengganggu kinerja tahun 2018 secara keseluruhan. Bahkan hingga Maret 2019, posisi aset sudah menjadi Rp 7,5 triliun. Jadi dalam tempo tiga bulan di awal tahun 2019 bisa recover kembali.

”Kita targetkan akhir tahun 2019, aset bisa di atas Rp 8 triliun,” imbuhnya.

Dalam mendorong capaian target ini, memang setelah konversi Bank NTB Syariah lebih fokus pada persiapan teknis. Sehingga berbagai persiapan terus ditingkatkan. Hingga kini jaringan kantor dan e-channel menyebar terdiri dari 151 ATM, 206 mesin penyedia transaksi dan alat pembayaran atau (EDC), dan 11 Cash Manajemen System yang merupakan layanan untuk Kas Daerah.

Dengan kian berkembangnya teknologi Bank NTB Syariah nantinya, maka EDC juga akan ditingkatkan. Sehingga akan memberikan kemudahan transaksi pada nasabah. Karena EDC Bank NTB Syariah bisa menerima semua kartu.

”EDC kami telah ditanamkan teknologi yang canggih, tidak kalah dengan bank lainnya,” tambahnya.

Ke depan Bank NTB Syariah ingin menyinkronkan semua jaringan menjadi satu menggunakan Core Banking System, yang merupakan jantung sebuah institusi perbankkan. Dengan Core Banking, semua jaringan Bank NTB akan menjadi terpusat baik itu cabang-cabang, EDC, ATM, M-Banking, Banking Service, dan lainnya.

”Kami targetkan Bank NTB Syariah bisa memiliki Core Banking kisaran tahun 2023 hingga tahun 2025,” ungkap Kukuh. (nur/r8/ADV)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks