alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Antisipasi Korona, Disdukcapil Kota Mataram Batasi Pelayanan Adminduk

MATARAM-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram membatasi pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Itu sesuai dengan perintah Dirjen Dukcapil.

“Tapi tergantung warga. Kalau urgen kita buatkan langsung. Tapi kalau masih bisa ditunda, akan kita tunda,” kata Kepala Disdukcapil Kota Mataram Chaerul Anwar, kemarin (18/3).

Pantauan Koran ini, Disdukcapil menyiapkan tempat cuci tangan di depan pintu masuk. Setiap warga yang mengurus Adminduk mencuci tangan terlebih dahulu. Ini bagian dari upaya mencegah penularan virus Korona.

Selain itu, terlihat juga handsanitizer disiapkan di depan pintu. “Kalau handsanitizer, dari RSUD Kota Mataram,” terang mantan Dansat Satpol PP Kota Mataram ini.

Meskipun tidak bisa melayani Adminduk seperti penerbitan e-KTP, KK, dan Akta Kelahiran, kata Chaerul, pihaknya masih melayani masyarakat yang membutuhkan surat-surat untuk keperluan yang mendesak. “Kalau sangat urgen seperti untuk sekolah atau untuk pengurusan BPJS, tetap kita layani,” ujarnya.

Chaerul menekankan, pelayanan akan tetap diberikan, namun masyarakat yang mengurus keperluan di Disdukcapil harus melalui proses pencegahan Korona. “Kami melaksanakan pelayanan harus sesuai prosedur pencegahan Korona,” ungkapnya.

Biasanya kata dia, pencetakan KTP elektronik (e-KTP) 300 keping per hari. Namun kini, setelah ada perintah dari Dirjen Dukcapil, ia terpaksa membatasi. Bahkan perekaman e-KTP saat ini akan ditunda dulu selama 14 hari. Namun bagi warga yang sudah print ready record (PRR) tinggal mengambil e-KTP. “Kadang kita lakukan perekaman juga. Tergantung kebutuhan,” urainya.

Dia tak menampik jika anak buahnya memiliki kekhawatiran dengan penyebaran virus Korona. Karena sejauh ini warga yang datang silih berganti mengurus Adminduk. Jadi mau tidak mau setiap pegawai diminta menggunakan masker. Begitu juga dengan warga yang mengurus Adminduk sebelum masuk agar mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer yang disipakkan di depan pintu.

“Kita tak tahu orang yang datang dari mana. Jadi kita perlu antisipasi,” singkatnya.

Kabid Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Mataram H Hasmin menambahkan, pembatasan sementara akan diberlakukan 14 hari. “Tapi kalau sifatnya urgen, tetap kita layani,” tukasnya. (jay/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks