alexametrics
Selasa, 11 Agustus 2020
Selasa, 11 Agustus 2020

Pilkada Serentak 9 Desember, Anggaran Pilwali Mataram Batal Ditarik

MATARAM-Dana hibah untuk pelaksanaan Pilwali 2020 urung ditarik Pemkot Mataram. Hal itu ditegaskan Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito, Jumat (17/4) lalu

Rencana penarikan semula berawal dari rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, beberapa waktu lalu. Yang salah satu keputusannya terkait penundaan pilkada serentak.

Kabar tersebut direspons pemkot dengan merencanakan menarik anggaran hibah. Yang sudah diberikan kepada Bawaslu dan KPU Kota Mataram. Juga kepolisian dan TNI dalam rangka pengamanan.

Setelah rapat tersebut, pemerintah pusat dan DPR menyepakati tanggal pelaksanaan yang baru. Semula pilkada serentak digelar 23 September, sekarang menjadi 9 Desember. “Ini artinya, penundaan yang dilakukan tak sampai melewati tahun anggaran 2020,” kata Eko.

Sementara itu, Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan, keputusan terbaru dari pemerintah membuat pemkot tak jadi menarik anggaran pilwali. ”Masih di tahun ini pelaksanaannya. Kalau ditarik, justru repot nanti, karena kita harus membiayai lagi,” kata Martawang.

Dari total anggaran hibah, KPU Kota Mataram sudah menerima Rp 13 miliar. Diberikan dengan dua tahap. Rp 1 miliar tahun 2019 lalu dan Rp 12 miliar sudah dicairkan pertengahan Februari ini. Adapun sisanya, Rp 12 miliar, akan diberikan pertengahan tahun.

Untuk Bawaslu, pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp 8,7 miliar. Hibah juga diberikan untuk biaya pengamanan pilwali, sekitar Rp 5 miliar.

Meski tak jadi ditarik, Martawang menyebut masih harus menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Bukan saja untuk kepastian anggaran, tapi terkait dengan dukungan pemkot untuk menyukseskan pilwali.

Setelah pelaksanaan pilwali dipastikan pada 9 Desember, praktis anggaran untuk penanganan Covid-19 hanya diambil dari APBD 2020 Kota Mataram. Dalam penanganan dan pencegahan Korona, pemkot tetap menggunakan skenario awal.

Untuk anggarannya, di tahap awal disiapkan hingga Rp 35 miliar. Selanjutnya, di tahap kedua mencapai Rp100 miliar. Pemenuhan anggaran tahap kedua sedang dilakukan pemkot dengan menyisir sejumlah kegiatan non prioritas pada tahun ini. (dit/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kapal Tenggelam di Tarakan, Satu Polisi Asal Lombok Tengah Meninggal

Kabar duka datang dari Ditpolairud Polda NTB. Satu anggotanya yang sedang bawah kendali operasi (BKO) di Ditpolairud Polda Kalimantan Utara (Kaltara) meninggal dunia.

Penjualan Mobil Toyota di NTB Masih Stagnan, Avanza Paling Diminati

”Dibanding saat kondisi normal, penjualan mobil baru pulih di angka 40-50 persennya saja. Kondisi ini bisa dibilang masih jauh dari situasi penjualan saat normal dulu,” kata Kepala Cabang Krida Toyota NTB Samsuri Prawiro Hakki, kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Data Kemiskinan NTB Belepotan, Verifikasi dan Validasi Sangat Lambat

Verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK) di NTB rupanya masih lambat. Hingga kemarin, baru lima daerah yang melaporkan hasil verifikasi dan validasi DTSK tersebut. Dari lima daerah itu, progres tiga daerah belum sampai 50 persen.

Kurikulum Darurat, Materi Belajar Siswa Dipangkas Hingga 70 Persen

LAMA DINANTI, Kurikulum darurat secara resmi telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada kurikulum ini, banyak materi yang dipangkas bahkan lebih dari separo.

Lale Sileng, Figur Pemimpin Perempuan Kaya Pengalaman Birokrasi

Kenyang pengalaman di dunia birokrasi, Hj Lale Prayatni punya modal mumpuni untuk memimpin daerah. Urusan mengelola birokrasi, anggaran, hingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sudah lekat dengan kesehariannya. ”Sudah khatam saya soal itu,” kata Prayatni.

Harga Emas Naik, Aktivitas Pegadaian di Mataram Ikut Melonjak

Kondisi ini membuat jumlah penggadai yang mendatangi PT Pegadaian (Persero) terus bertambah. ”Dalam sehari, cabang atau unit besar yang ada di Mataram, biasa melayani lebih dari 50 orang nasabah. Kalau unit kecil sekitar 30-40 saja,” kata Suciati Triastuti, Asisten Manager Pegadaian Kota Mataram kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks