alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Bantuan Belum Merata, Wapres Perpanjang Masa Rehab-Rekon

MATARAM-Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memastikan bahwa pemerintah menyiapkan opsi untuk memperpanjang masa transisi rehab-rekon rumah korban gempa di Lombok dan Sumbawa.

“Kalau banyak yang belum selesai, nanti kita perpanjang masa transisi,” kata Wapres di sela meninjau rumah tahan gempa (RTG) yang telah tuntas dibangun di Lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais, Kota Mataram, kemarin (19/2).

Wapres sedang kunjungan kerja dua hari di NTB. Kemarin, orang nomor dua di Republik tersebut memiliki dua agenda. Sebelum memantau langsung progress rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korgan gempa di Gontoran, Wapres memberi kuliah umum di Universitas Mataram.

Di Gontoran, kedatangan Wapres disambut hangat warga. Mereka langsung mengucapkan salam kepada ulama kharismatik tersebut. Sebelum turun kendaraan dan menyapa warga yang menyemut menantikan kedatangannya, Wapres yang didampingi Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, Kepala BNPB Letjen Doni Monardo, dan Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani, langsung meninjau rumah warga yang pengerjaannya 100 persen.

Diungkapkan, pemerintah pusat akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat korban gempa di NTB. Dengan musibah ini masyarakat diharapkan bisa lebih semnagat dan berjuang lebih baik lagi. Pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pembangunan RTG akan terus memberikan bantuan.

Saat ini, sebagian besar rumah korban gempa tuntas dibangun. Tapi masih ada sisa. Wapres meminta sisa rumah yang belum terbangun itu dituntaskan. ”Secepatnyalah,” imbuh Wapres.

Secara khusus, Wapres memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang membantu pembangunan rumah korban gempa. ”Yang belum selesai tidak banyak, sedikit,” katanya.

Data BPBD NTB menunjukkan, dari 226.204 rumah rusak di Lombok dan Sumbawa, sebanyak 155.829 unit rumah telah selesai dibangun. Sisanya 43.179 unit rumah masih dalam proses pembangunan.

Dalam kunjungan itu, Wapres Amin meninjau rumah-rumah warga yang sudah tuntas dikerjakan. Dia senang melihat hampir seluruh rumah korban gempa terbangun. ”Mudah-mudahan masyarakat puas,” katanya.

Pemerintah, kata Wapres, akan berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat. ”Sehingga seluruh korban gempa punya tempat tinggal lagi,” katanya.

Dia meminta masyarakat ikhlas dengan bencana yang menimpa. ”Mudahan musibah ini memberikan semangat untuk berjuang membangun kehidupan lebih baik,” ujarnya.

Dia menjamin, pemerintah dari pusat hingga daerah terus berupaya memberikan bantuan terbaik. ”Dengan segala upaya kita membangun rumah yang sudah hancur,” katanya.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani kepada wartawan menjelaskan,  pembangunan belum selesai semua karena rehab rekon dilakukan bertahap. Banyaknya rumah yang rusak membuat pendataan tidak mudah. ”Pendataanya pun perlu waktu,” katanya.

Terbaru, ada 21 ribu KK korban gempa mendapatkan SK untuk menerima bantuan dana siap pakai. Dananya sudah dicairkan pemerintah, sekarang dalam proses pendebitan dari rekening masyarakat ke Pokmas. ”Setelah pendebitan ke Pokmas baru bisa dilakukan pembangunan, baik kontrak maupun secara mandiri,” katanya.

 

1.000 Personel TNI

 

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menambahkan, masih ada rumah yang belum terbangun disebabkan gempa susulan beberapa kali terjadi. Sehingga rumah rusak bertambah banyak. ”Rumah yang tadinya rusak ringan dan sedang menjadi rusak berat,” katanya.

Hal itu membuat proses pendataan kembali diulang, dicek dan divalidasi berulang kali. ”Mendata ulang itu butuh waktu,” ujarnya.

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menambahkan, masyarakat harus bersyukur, progres pembangunan menurutnya sudah lumayan bagus. ”Dengan jumlah rumah rusak melebihi 226 ribu, ini bukan pekerjaan mudah,” katanya.

Tapi dengan kerja sama BNPB dan pemerintah daerah, dibantu TNI, Polri, dan para relawan. ”Sekarang hampir 200 ribu unit rumah kita perbaiki,” katanya.

 

Sisa rumah yang belum terbangun, kata Doni, akan dipercepat. ”Memang dalam dua bulan terakhir ada sedikit kevakuman karena pergantian personel TNI,” katanya.

Dalam waktu dekat akan ada penambahan pasukan TNI yang akan membantu percepatan pembangunan. ”Mudahan minggu depan ada penambahan 1.000 personel TNI,” katanya.

Anggota TNI yang dikirim nanti merupakan prajurit yang memiliki kemampuan konstruksi. ”Mudahan dalam beberapa bulan ke depan rumah yang tersisa bisa kita rampungkan,” harap Doni.

H Salikin, kepala Lingkungan Gontoran Baru dalam pertemuan itu berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membantu warga. ”Sekarang rumah kami sudah selesai 100 persen,” katanya.

Inaq Satrah, warga lainnya mengaku senang sudah menempati rumah barunya. ”Sudah lima bulan tinggal di rumah lagi,” katanya.

Dia senang karena rumah mereka saat ini lebih baik dari sebelumnya. Kini tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda seperti dulu. ”Senang Alhamdulillah, sudah tinggal semua di dalam rumah,” katanya.

Hal sama diungkapkan Hj Satrah, dia bersyukur karena rumahnya saat ini lebih bagus dibandingkan sebelumnya. ”Enak sekarang,” ujarnya.

Meski pembangunan 100 persen, namun memang masih ada kekurangan. Aplikator tidak menyelesaikan sampai benar-benar tuntas dan nyaman dihuni. ”Ada yang belum diplester, dan daun pintu belum ada,” kata  H Abu Bakar Warnoto, Ketua Pokmas Gontoran Jaya.

Kondisi itu dialami anaknya. Rumahnya memang sudah berdiri namun beberapa bagian bangunan belum tuntas dikerjakan. ”Rumah itu dikerjakan aplikator,” ujarnya.

Di pokmasnya sendiri 15 rumah sudah tuntas dikerjakan dan tidak ada masalah. Mereka mengerjakan secara mandiri tanpa aplikator. ”Dengan uang Rp 50 juta jadi semua, cukup kok dengan uang segitu,” katanya.

 

Masih Bingung

 

Sementara itu, warga yang belum mendapat bantuan RTG di Kota Mataram jumlahnya ribuan. Anggaran untuk Rumah Tahan Gempa sebesar Rp 21 miliar yang sudah masuk rekening BPBD Kota Mataram sejauh ini belum ada kabar. Dana tersebut belum bisa dicairkan.

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan, bantuan untuk tahap pertama sampai 10 sudah selesai 100 persen. Namun, ada tahap 11 dengan jumlah 1.505 KK kembali diusulkan. Diakui, hingga kini dana tersebut belum disalurkan meski sudah ada dananya.

Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo untuk meminta agar dana di rekening BPBD bisa disalurkan. Tentu dengan memperpanjang masa transisi rahab rekon.

“Kita ingin ada perpanjangan agar dana bisa disalurkan langsung,” ucapnya.

Sekdis BPBD Kota Mataram Akhmad Muzaki saat ini masih bingung dengan adanya dana RTG di rekening BPBD. Sebab, belum bisa dimanfaatkan bagi warga. Sejauh ini kata dia, pihaknya telah mengajukan sebanyak  1.505 KK dari anggaran tersebut. Dengan anggaran Rp 19 miliar.

Jack sapaan karibnya bingung dengan posisi dana sekarang ini. Di satu sisi anggaran sudah ada. Sementara tidak bisa dimanfaatkan. “Kalau terus seperti ini pasti dikembalikan ke pusat,” sebutnya.

Sementara itu Kepala BPBD NTB H Ahsanul Khalik mengatakan, anggaran Rp 21 miliar untuk bantuan RTG di Kota Mataram akan dikembalikan ke pusat. Dana itu sudah dikunci karena masa transisi akan berakhir 31 Maret. “Dana ini akan dikembalikan ke pusat,” tuturnya.

Hanya saja dana ini tetap menjadi bantuan dalam bentuk hibah. Kabupaten/kota di NTB akan membuat proposal untuk bantuan RTG yang belum bagi warga. “Ini sudah disampaikan oleh gubernur ke wali kota. Nanti akan masuk  ke kas daerah,” ungkapnya. (ili/jay/r6)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks