alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Gubernur NTB Gagas Pemerataan Pendidikan di Timur Indonesia

MATARAM-Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menggagas pembangunan sumber daya manusia dengan pemerataan pendidikan di kawasan timur Indonesia.

“Harus ada perhatian lebih dengan membangun kampus-kampus di timur (Indonesia),” kata Gubernur.

Usulan tersebut disampaikan orang nomor satu di NTB ini saat menerima kunjungan kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Mataram, kemarin (18/2).

Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB HL Gita Ariadi menerima 12 orang senator di ruang kerjanya. Rombongan Komite III DPD dipimpin Wakil Ketua I Komite III DPD Evi Apita Maya.

Kunjungan kerja Komite III DPD tersebut terkait inventarisasi materi penyusunan RUU Perubahan atas UU No 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dimana lingkup tugas Komite III DPD menyangkut urusan Pendidikan, Agama, Kebudayaan, Kesehatan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga, Kesejahteraan sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ekonomi Kreatif, Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana dan Perpustakaan.

Mengawali sambutan saat penerimaan para senator, Gubernur Zulkieflimansyah menyambut dan mengapresiasi kehadiran Komite III DPD di Bumi Gora.

“Selamat datang di NTB, alhamdulilllah kami hadir lengkap. Pak Sekda, para asisten, Dispora, Dinas pendidikan, RSUD, Kepala Bappeda, hingga ITDC juga hadir menyambut,” ucap Gubernur.

“NTB adalah provinsi yang olahraga perorangannya selalu juara. Ada cabang lari, tinju, dan masih banyak lagi. Alhamdulilllah,” katanya melanjutkan.

Dia kemudian melanjutkan gagasannya agar DPD bisa mengambil peran dalam upaya membangun SDM dan kapasitas anak muda di NTB dan Indonesia.

“Di NTB Kami punya program strategis dengan mengirim 1.000 anak NTB ke luar negeri, khususnya bidang science dan teknologi,” kata Gubernur.

Hal itu kata dia dilakukan NTB bukan karena NTB punya banyak uang. Bukan juga karena pendidikan di NTB tidak baik. “Namun, karena kami ingin merawat kebhinekaaan,” Gubernur yang tiga periode menjadi Anggota DPR RI tersebut.

Dijelaskannya, NTB mengirim anak-anak muda ke luar negeri agar persatuan dan kesatuan itu dirasakan betul oleh mereka. Sebab, yang mereka rasakan saat ini, ketika sedikit saja nama Indonesia tergores, mereka akan bereaksi. Namun, berbeda jika kita mengirim anak-anak muda ini ke Jawa, yang ada adalah mereka membentuk perkumpulan kesukuan lagi, bukan dalam bingkai memaknai keberagaman dan kebhinekaaan Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Zul juga mengusulkan agar DPD dapat mendorong pembangunan kampus-kampus dan pemerataan pendidikan khususnya Indonesia Timur.

“Memajukan Indonesia bagian timur adalah merawat kebhinekaan, terlebih dengan sistem seperti saat ini, rekan-rekan  DPD semua harus memberi perhatian lebih dengan membangun kampus-kampus di timur,” tandasnya.

Gubernur juga langsung memberikan contoh dan kasus yang terjadi di lapangan. Misalnya anak-anak mau masuk sekolah kedinasan, ada 10 anak-anak di Timur yang memperoleh nilai 9. “Namun, ketika tes ternyata ada 1.000 anak-anak lain di Jawa yang nilainya 10, ini tentu kondisi yang pahit,” katanya.

Selain itu Gubernur juga mengusulkan agar sekolah-sekolah kedinasan juga bisa dibangun di luar Jawa. “IPDN, sudah tidak lagi di Jawa Barat, ada di  beberapa daerah. Coba dibayangkan jika STTD, STAN, STIS ada di semua daerah. Ini tentu akan mendorong integrasi antaranak bangsa, kebhinekaaan dan keberagaman yang kita inginkan.

“Komite III harus berbicara untuk mendorong  pembangunan ke wilayah timur. Jika tidak begitu, disintegrasi, keberagaman, kerukunan tidak ada artinya, karena tidak ada kesejahteraan,” tutupnya.

 

Tinjau Mandalika

 

Setelah pertemuan di ruang kerja Gubernur, sebanyak 12 anggota komite III DPD RI kemudian diajak Gubernur meninjau progress pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika.

Anggota DPD tersebut yakni Evi Apita Maya  dari NTB, Muhammad Gazali (Riau), Sylviana Murni (DKI Jakarta), Abdi Sumaithi (Banten), Hilmy Muhammad (DI Yogyakarta), Ahmad Kanedi (Bengkulu),  Hilda Manafe (NTT), Andi Muhammad Ihsan (Sulsel), Habib Zakaria Bahasyim (Kalsel), Fernando Sinaga (Kalsel), Iskandar Muda Baharudin Lola (Sulbar), dan Maya Rumantir (Sulut).

Evi Apita Maya selaku pemimpin rombongan menyampaikan maksud kedatangan rombongan Komite III DPD RI ke NTB yakni untuk menyerap aspirasi daerah tentang permasalahan keolahragaan Nasional. Termasuk progres dari kesiapan daerah terhadap penyelenggaraan MotoGP.

Menurut Evi, daerah harus mampu memanfaatkan event tersebut untuk memperoleh keuntungan. Menjadikan event  MotoGP sebagai event sport tourism di pasar internasional.

Sylviana Murni, senator asal DKI Jakarta berharap Gubernur juga mengembangkan olahraga modern seperti squash. Senator yang juga Ketua Umum PB Persatuan Squash Indonesia ini menyatakan, NTB punya potensi dan peluang besar untuk turut mengembangkan olahraga squash.

“Hanya membutuhkan lapangan yang tidak terlalu besar, dan bisa dimulai di sekolah sebagai kegiatan ekstra kurikuler,” imbuh Sylvi.

Sementara itu, di Mandalika, anggota Komite III DPD RI dibuat takjub dengan konsep pengembangan KEK Mandalika. I Wayan Karioka selaku GM ITDC di hadapan rombongan Komite III DPD RI menjelaskan, Mandalika ditetapkan sebagai KEK Pariwisata Mandalika  dengan PP No 52 Tahun 2014. Dengan luas area sebesar 1.035,67 hektare dan menghadap Samudera Hindia, KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata NTB yang sangat potensial.

KEK Mandalika memiliki konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan pembangunan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata yang selalu berorientasi kepada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat. Kunjungan tersebut kemudian ditutup dengan silaturahim dan jamuan di Sempiak Villas, Selong Belanak, pantai pesisir selatan Lombok Tengah, yang berada di sebelah barat kawasan KEK Mandalika. (kus/r6/adv)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks