alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Misi Menyelamatkan Pengusaha!

MATARAM-Sektor pariwisata di Lombok, termasuk di Kota Mataram sedang berada di titik nadir. Okupansi hotel anjlok hingga di bawah 30 persen. Industri menengah dan kecil lesu karena pesanan menurun.

Tak hanya industri kecil, tapi usaha besar pun kolaps. Hingga ada yang sudah siap-siap gulung tikar. Bahkan ada pula yang lebih dulu mengawali.

Pemerintah Kota Mataram pun telah menggelar rapat terbatas. Menyikapi kondisi super genting ini. Bila keadaan ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menganggu psikologi investor yang baru mau masuk.

“Semoga tidak sampai menganggu,” harap Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.

 Jika iklim investasi terganggu, maka mudah ditebak. Apa yang akan terjadi dengan ekonomi makro ibu kota. PHK bisa jadi momok. Investor pun ramai-ramai meninggalkan kota. Maka kebanggaan pada pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir pun lenyap dalam seketika.

Ahyar sendiri bertekad, ini tidak boleh terjadi. Dalam rapat terbatas melibatkan beberapa pejabat elit Pemkot Mataram, Ahyar meminta masukan dan saran. Apa yang sebaiknya ditempuh. Agar kondisi ekonomi pascagempa ini tidak berlanjut.

“Iya ini akan kami bahas dulu lebih menyeluruh,” terangnya. Sekaligus menyiratkan pertemuan itu belum membuahkan formula yang tepat bagaimana cara menyelamatkan investasi daerah.

Mataram telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,11 persen. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional. Tapi data ini dihimpun per Maret 2017 silam. Sedangkan pada tahun 2018, turun menjadi 6,42 persen.

“Atau turun sekitar 1,6 persen,” kata Aweng.

Padahal data ini dihimpun pada Maret 2018. Sebelum gempa mengguncang Lombok. Sekalipun hasil rilis BPS terbaru belum terbit, Aweng sudah bisa mencium aroma angka ini bakal anjlok lagi.

“Kalaupun nanti ada pendataan oleh BPS yang hasilnya menurun, kami maklum karena memang ini tidak lepas dari bencana,” kata Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang.

Aweng memang dipercaya Ahyar. Menyampaikan pada publik kondisi keekonomian makro ibu kota. Sekalipun tupoksinya mengenai persoalan ketataperajaan pemerintahan, namun Aweng dianggap berpengalaman di bidang ini.

Mantan Kepala Bappeda ini sepertinya dianggap lebih komunikatif. Membahasakan kondisi ibu kota yang sedang ringkih-ringkihnya.

“Pada tahun 2017 angka kemiskinan kita di 9,55 persen. Lalu pada Maret 2018 menjadi 8,96 persen atau turun 0,59 persen,” ulasnya.

Namun sekalipun sudah memegang peran ‘jubir’ ekonomi, Aweng pun tak bisa menyembunyikan pesimisnya akan peluang anjloknya jumlah penduduk miskin ibu kota pascagempa.

“Pak Wali ingin mengatakan, kalaupun nantinya ada peningkatan penduduk miskin, tentu kita paham. Ini tidak lepas dari kondisi kebencanaan itu,” ulasnya.

Runtuhnya pertumbuhan ekonomi ke angka 6,42 persen lalu ditambah lagi dengan gempa bumi bertubi-tubi, diyakini akan berdampak pada jumlah pengangguran ibu kota.

Pada tahun 2017 lalu, pengangguran ibu kota naik menjadi 5,35 persen. Lalu pada Maret 2018, dirilis pengangguran naik 1,37 persen menjadi 6,72 persen.

“Tapi tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari tahun 2017 sebesar 64,53 persen menjadi 69,29 persen,” terangnya.

Satu lagi penyebab pengangguran meningkat di tahun 2018. Yakni tingkat kesempatan kerja yang juga turun. Dari tahun 2017 sebesar 94,65 persen. Turun menjadi 93,28 persen. Ini semua menjadi variabel-variabel yang akhirnya memicu pengangguran ibu kota meningkat.

Sekalipun dalam catatan BPS pula, Indeks Pembangunan Manusia poinnya meningkat. Dari 2017 sebesar 77,84 poin menjadi 78,28 poin. Tapi, sama sekali tidak berhasil membuka peluang kerja lebih lebar.

“Kita berharap ada solusi terbaik yang dikeluarkan perusahaan dalam kondisi sulit saat ini,” harapnya.

Dari semisal tadinya mau melakukan PHK, setidaknya mempertimbangkan untuk memberi peluang kerja part time. Jika nantinya ekonomi telah bangkit lagi, maka perusahaan bisa kembali mempekerjakan mereka secara full time.

“Kita paham ada persoalan operasional perusahaan yang harus manajemen tutupi, sehingga mau tidak mau harus ambil kebijakan yang bisa menyelamatkan perusahaan,” ungkapnya.

Lalu apa yang bisa pemerintah lakukan untuk menyelamatkan para investor di tengah kondisi pailit ini?

Aweng menyambut baik harapan para pengusaha. Agar pemerintah bisa memperlonggar aturan mengenai pembayaran pajak, sementara para pengusaha bisa survive.

“Kalau cuma harapannya itu, menurut kami gampang sekali,” ujarnya.

Pemerintah bahkan saat ini berencana untuk mencari peluang aturan. Jika kondisi ekstraordinary ini disikapi dengan kebijakan yang lebih mendasar. Menyelamatkan para pengusaha. Salah satunya dengan mencari dasar aturan yang memungkinkan, target pembayaran pajak dikurangi.

“Bahkan kami tadi berpikir bagaimana cara agar bisa memberikan diskon pajak,” ujar Aweng sembari tersenyum.

Cara ini semata-mata demi menyelamatkan investasi di ibu kota. Serta menyelamatkan ribuan pekerja di ibu kota yang nasibnya pun tergantung pada keberlangsungan perusahaan tempat mereka bekerja.

“Jadi sejauh itu kami telah memikirkan langkah-langkah, hanya saja kami perlu membahas lagi agar semua sesuai aturan,” tegasnya.

HM Syakirin Hukmi, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram juga belum bisa memberi jawaban pasti. Apakah peluang memberi ‘diskon’ atau potongan pajak ini bisa diterapkan.

Pihaknya harus mempelajari dulu semua aturan yang ada. Agar pemerintah tidak berharadapan dengan hukum, karena kebijakan yang keliru.

Hanya saja, Syakirin mengakui, dampak ekonomi makro ibu kota bisa saja mendorong perubahan pada target-target pajak yang telah dibuat dan disepakati.

“Iya bisa saja berubah, kan ada kebijakan yang harus kita keluarkan menyikapi kondisi saat ini,” kata Syakirin. (zad/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks