alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Ndeso, Trotoar Dijadikan TPS Material!

MATARAM-Ruas jalan sepertinya sudah berubah fungsi. Jika di banyak daerah trotoar jalan merupakan hak bagi para pejalan kaki. Tapi tidak dengan di Kota Mataram.

Beberapa ruas trotoar bahkan dijadikan tempat membuang material bangunan. Perilaku oknum masyarakat ini tentu terlihat kampungan atau dalam bahasa kekiniannya disebut Ndeso!

Tengok saja di jalan TGH Saleh Hambali, Dasan Cermen, Kota Mataram. Ada ruas jalan yang dipenuhi material bangunan. Dulu, pernah dibersihkan hingga diangkut. Setelah dapat kritikan dari banyak pihak. Kini, kondisi itu kembali berulang.

“Itu bukti perangkat pemerintah tidak bekerja di sana,” kritik Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram I Ketut Sugiarta.

Tidak hanya di sana. Sugiarta bahkan sering mendapati trotoar jalan dipenuhi material bangunan. Coba saja perhatikan di jalan Adi Sucipto, Rembiga. Salah satu sisi jalan trotoar yang sebelumnya dipenuhi sampah, kini diganti dengan tempat membuang tumpukan material. Hingga trotoar jalan tidak terlihat dan digunakan para pejalan kaki untuk melintas.

“Padahal di sana ada Kaling, ada Lurah, hingga Dinas PUPR yang harusnya mengawasi. Kenapa tidak bisa diatasi?” ujarnya heran.

Jika yang dikeluhkan para pembuang material dilakuakan pada malam hari, harusnya bisa koordinasi antar perangkat. Ia yakin jika diawasi dan ditangani lintas sektor, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi hanya berupa tumpukan material bangunan.

“Saya yakin mereka tahu kok siapa pelakunya, buang sampah material seperti itu tidak bisa cepat,” duganya.

Kecuali ada beberapa oknum perangkat pemerintah yang memang sengaja membiarkan orang buang material di sana. Dengan maksud dan tujuan tertentu. Tapi yang jelas, prilaku oknum itu menurut politisi Gerindra ini sungguh tak terpuji. Tak hanya mengambil hak para pejalan kaki. Tapi juga, meningkatkan risiko keselamatan pengendara.

“Kalau ada orang yang jatuh atau terpeleset karena materialnya sampai ke badan jalan, tanggung dosanya,” cetusnya.

Begitupun jika ada proyek-proyek yang seharusnya telah mengantongi izin gangguan lingkungan. Tugas perangkat pemerintah dari lingkungan sampai perizinan, tidak hanya sekedar menerbitkan izin. Tetapi mengawasi apakah semua sudah sesuai atau tidak.

“Makanya ada terbit izin gangguan lingkungan, kan tujuannya untuk memastikan semua aktivitas proyek tidak sampai mengganggu lingkungan ibu kota,” tandasnya. (zad/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks