alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Polda Periksa 200 Orang Terkait Dugaan Penyimpangan Rehab Rekon Rumah Korban Gempa

MATARAM-Polda NTB mulai bergerak mengusut penyimpangan pada rehabiltiasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di NTB. Hingga kemarin (19/9), sudah 200 orang telah diperiksa. Mereka antara lain dari oknum Pokmas, pemerintah desa, fasilitator, pegawai BPBD, hingga aplikator.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB H Ahsanul Khalik mengungkapkan, mereka-mereka yang telah diperiksa tersebut berasal dari semua kabupaten/kota terdampak gempa di NTB. Yakni Lombok Utara, Lombok Barat, Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Barat.

”Kami sudah berkoordinasi dengan Dirkrimsus Polda NTB. Akan ada yang naik ke tingkat penyidikan,” kata Khalik, kemarin. Dengan naik ke penyidikan, berarti akan ada penetapan tersangka.

Khalik menjelaskan, memang ada masa transisi proses rehab rekon rumah korban gempa di NTB. Awalnya, rehab rekon dikerjakan pusat melalui program Rekompak Kementerian PUPR. Tapi dalam perjalanannya komando diambil alih pemerintah daerah.

Pada masa transisi itulah, muncul berbagai permasalahan. Antara lain, ada oknum-oknum yang coba mengambil keuntungan pribadi. Oknum–oknum itu disebutkannya bisa dari Pokmas, fasilitator, kalangan pemerintahan desa, pemda kabupaten/kota, oknum BPBD, bahkan ada aplikator.

Misalnya. Ada oknum fasilitator yang menjadi calo pembangunan atau merangkap jadi aplikator. Demikian juga dengan oknum Pokmas. Ada juga aplikator yang telah membuat perjanjian dengan Pokmas, tapi kemudian dia menjual ke aplikator lain.

”Ini persoalan teknis yang membuat kecepatan rehab rekon menjadi terganggu,” kata Khalik.

Sejauh ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  juga sudah turun melakukan pengumpulan data di lapangan. Rata-rata kasus yang terjadi ada aplikator yang sudah membuat kontrak dengan Pokmas, setelah dana dicairkan mereka tidak mengerjakan. Seperti di Sumbawa, ditemukan ada 54 unit RTG sudah dicairkan dananya, tetapi tidak dikerjakan oleh aplikator.

”Proses pembangunannya macet kemudian aplikator hilang,” ungkap Khalik.

Tapi kepolisian sudah mengatongi nama-nama pengusaha itu. Mereka masih diberikan waktu untuk mengerjakan kewajibannya. Bila sampai akhir tahun tidak mereka kerjakan, maka akan diproses hukum.

Para aplikator itu sebenarnya sudah diseleksi sejak awal. Bahkan mereka sudah menandatangani pakta integritas. Namun, dalam perjalanannya, mereka menggunakan uang untuk usahannya yang lain.

”Kalau sampai Desember tidak mereka kerjakan kami serahkan ke aparat penegak hukum,” tegas Khalik.

Di samping itu, persoalan administrasi juga kadang menghambat pembangunan. Sehingga di masa awal pascagempa, pembangunan RTG cukup sulit. September 2018 angkanya masih nol. Pada Desember 2018 baru 222 unit yang dibangun, pada Juni 2019 bertambah menjadi 14.800 lebih.

Tapi saat ini, jumlah rumah yang sudah terbangun mencapai 174.784 unit dari 222.530 rumah rusak. Sebanyak 91.136 unit di antaranya dalam proses pengerjaan. Sudah selesai dan ditempati warga 83.648 unit.

Dari Rp 5,1 triliun dana yang digelontorkan pusat, Rp 4,8 triliun lebih sudah ditransfer ke rekening masyarakat. Kemudian Rp 4,3 triliun dikirim ke rekening Pokmas untuk pembangunan rumah. Sisanya Rp 524 miliar masih belum dicairkan.

”Sisanya ini bukan mengendap, tapi masih belum diproses karena beberapa penyebab,” katanya.

Penyebab tersebut seperti rumah yang dikerjakan secara mandiri belum dinilai tim sehingga dananya belum diproses. Ada juga warga yang belum masuk Pokmas sehingga dananya belum ditransfer. ”Termasuk di dalamnya dana warga yang masuk data anomali kemarin,” jelasnya.

Terpisah, Gubernur NTB HM Zulkieflimansyah mengatakan, dia bersyukur, setelah setahun pelaksanaan pembangunan rehab rekon pemulihan korban gempa berlangsung cepat. Sudah banyak rumah korban gempa yang terbangun, baik yang sedang proses maupun sudah ditempati.

”Setahun ini kita bersyukur ya, kita membayangkan (kondisi) setahun yang lalu, sekarang terlihat pemulihan yang cukup cepat,”katanya singkat usai peletakan batu pertama Bendungan Meninting, di Lombok Barat. (ili/yun/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks