alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Polisi Harus Menguasai Teknologi

MATARAM-Polisi masa depan tidak lagi hanya identik dengan kekuatan fisik dan kecerdasan akademis. Tetapi polisi juga harus menguasai teknologi, khususnya komunikasi.  Sehingga mampu melahirkan perangkat militer dengan teknologi yang canggih.

”Ke depan polisi sudah tidak identik dengan badan tegap, rambut cepak, tapi polisi yang menguasai bidang teknologi IT,” kata Gubernur NTB  H Zulkieflimansyah di hadapan 137 peserta Rapat Koordinasi Pembinaan Sumber Daya Manusia (Rakorbin-SDM) Polda NTB, di Hotel Lombok Plaza, kemarin (19/11).

Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris dan negara Eropa lainnya, perekrutan SDM kepolisiannya lebih mengutamakan skill dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gubernur berharap, personel Polda NTB terus memperbaharui kapasitas SDM untuk menghadapi kemajuan teknologi di masa depan. Kemajuan teknologi masa depan akan sangat beragam. Karena itu, perlu inovasi sejak proses rekruitmen hingga pembinaan dan pengembangan karir.

Dia mencotohkan, di Jepang atau Tiongkok kendaraan tidak memiliki suara dan bebas emisi. Kereta listrik dan mobil tanpa pengemudi. Itu contoh yang harus diantisipasi aparat kepolisian guna menekan angka kecelakaan di jalan raya. ”Di masa depan semua berbasis kontrol komputer. Salah satunya kemajuan kendaraan tanpa sopir,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan, Polri akan terus berkomitmen menjaga profesionalitas, serta menjaga kondusivitas negara untuk mendukung pembangunan nasional. Mantan Direktur Politik Baintelkam Polri ini menilai, dalam meningkatkan SDM, Polri harus terus berbenah menuju polisi yang profesional,  modern dan terpecaya. Sehingga tercapai SDM unggul dan berintegrasi.

Nana mengingatkan, Polda NTB fokus dengan sejumlah instruksi Kapolri. Antara lain perekrutan SDM dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) dan berbasis teknologi informasi. Pembenahan pola diklat yang siap kerja, pembinaan karir berbasis meritokrasi serta peningkatan kesejahteraan.

                Ia meminta, Rakorbin SDM Polri dijadikan momentum menindaklanjuti kebijakan pimpinan pusat untuk mewujudkan visi Indonesia maju. Rakor sebagai sarana saling tukar informasi, menyampaikan masukan guna penyempurnaan pelayanan. ”Ciptakan terus inovasi dan terobosan kreatif di bidang pembinaan sumber daya manusia,” imbuhnya.

Dalam Rakorbin SDM Polda NTB 2019, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Polda NTB dengan Pemprov NTB tentang pembentukan dan peningkatan tenaga konselor pendamping penyintas bencana. MoU antara Polda NTB dengan IDI NTB,  dan MoU antara Polda NTB dengan Dikbud NTB. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks