alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Senjata BKD Lawan Pengemplang Pajak

MATARAM-Raperda yang memungkinkan Badan Keuangan Daerah (BKD) menindak tegas para pengemplang pajak dalam proses pembahasan. Tahun ini raperda yang bakal jadi taring BKD ini bisa rampun dibahas, hingga diketok.

Salah satu keleluasaan yang nantinya bisa didapat BKD yakni mereka berhak untuk menempeli para pengusaha yang tak bayar pajak. Stiker yang isinya bahwa perusahaan itu belum bayar pajak.

“Ya (dibahas) sudah lama, tapi kan ada banyak hal yang harus kami kaji lagi,” kata HM Syakirin Hukmi, Kepala BKD Kota Mataram.

Pengkajian ini dilakukan untuk menutupi peluang celah hukum. Sehingga, nantinya malah dimanfaatkan para pengemplang pajak untuk berkelit dari kewajibannya mereka.

Bahkan jauh-jauh hari, Syakirin mengatakan aturan baru ini bisa jadi dasar hukum BKD untuk saharing data dengan lembaga antirasuah KPK. “Kita sih berharap secepatnya, agar tunggakan-tunggakan pajak bisa segera dibayarkan,” ujarnya.

Sayangnya, Syakirin mengaku lupa berapa total nilai tunggakan Wajib Pajak (WP) hingga saat ini. “Wah nggak hafal saya, saya harus lihat data dulu,”  cetusnya.

Sekretaris BKD H Nizar Denny Cahyadi menambahkan, raperda yang baru akan sangat leluasa. Mendorong BKD memberi efek jera pada para pengemplang pajak. Salah satunya penempelan stiker dinilai akan membawa dampak psikologis pada para pengusaha. Bahwa mereka terungkap sebagai salah satu pengusaha yang tak patuh pada aturan pemerintah.

“Tinggal kita tempel pleng… pleng… pleng… semua kita tempeli nanti, biar terungkap,” terang Denny.

Namun, ia mengakui selain harus mempersiapkan perwalnya. Raperda ini juga perlu ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang tersertifikasi. Denny mengatakan, rupanya tim yang dibentuk tidak bisa diisi oleh anggota tim sembarangan.

Tetapi harus telah mengantongi semacam lisensi. Sebagai anggota yang berhak melakukan penindakan di lapangan.

“Ya semacam itu (PPNS), mereka harus dilatih minimal tiga bulan,” terangnya.

Saat ini BKD baru punya lima pegawai yang telah mengantongi sertifikasi penindakan. Sementara, perusahaan yang mengemplang pajak jumlahnya cukup banyak. Sehingga perlu diimbangi dengan personil yang lebih banyak.

“Perlu ada tambahan, agar nanti bisa lebih maksimal di lapangan,” tandasnya. (zad/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks