alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Tanpa Karcis, Parkir Gratis

MATARAM-Tak ada karcis, parkir gratis. Itulah yang kini dikampanyekan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram guna memberikan efek jera kepada para juru parkir (jukir) nakal.

“Kami minta warga tidak membayar parkir jika jukir tidak menyodorkan karcis,” pinta Kepala Dishub Kota Mataram M Saleh, kemarin.

Selama ini, para jukir dinilai seenaknya. Ambil keuntungan sebesar-besarnya untuk diri sendiri. Tak heran, banyak warga yang mengeluhkan perilaku jukir. Mereka hanya meminta uang, sementara tugasnya menata kendaraan yang diparkir tidak pernah dilakukan. Bahkan tidak jarang jukir menarik retribusi parkir tidak sesuai aturan.

Retribusi parkir di Kota Mataram cukup besar. Dimana, pada saat mengkampanyekan karcis parkir dilakukan di Pasar Pagesangan, petugas Dishub bertugas menjadi jukir. Hasilnya, dalam waktu 1,5 jam, Dishub mendapatkan Rp 560 ribu lebih dari hasil parkir. Namun anehnya, jarang ada jukir yang mau menyetor penghasilan yang didapatkannya.

“Padahal pembagiannya untuk jukir 70 persen, sisanya 30 persen untuk daerah. Tapi jarang ada yang mau setor,” kesalnya.

Dengan uji petik yang dilakukan ini, Saleh optimis bisa mencapai target retribusi parkir Rp 5 miliar. Asalkan jukir jujur. “Jukir ini tidak pernah menghargai. Semua mau digerogoti,” kesalnya.

Diungakpan, dalam pembagian hasil parkir, jukir sangat diuntungkan. “Pokoknya parkir gratis jika tak ada karcis,” tukasnya.

Dalam kampanye yang dilakukan di Pasar Pagesangan ia selalu berpesan kepada warga untuk tidak membayar parkir jika tidak ada karcis. “Di semua tempat parkir akan kita kampanyekan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub Kota Mataram HL Suryajagad menegaskan, jukir nakal ini harus disiapkan penggantinya. Jika tidak mentaati aturan, maka harus diganti. Ia tidak ingin gara-gara jukir retribusi parkir banyak yang bocor.

“Jukir kita ajarkan bekerja jujur. Bila perlu pekerjaan ini harus dipelihara. Karena ini sangat menguntungkan jukir. Kalau tidak mau jujur silakan pergi, banyak yang mau menjadi jukir,” tukasnya.

Mohan Tunggu Ketegasan Dishub

Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana tak hanya menyoroti soal retribusi parkir. Tapi, orang nomor dua di Pemkot Mataram ini juga memberi perhatian serius pada penataan dan penertiban Kawasan Bisnis Cakra (KBC).

“Dishub seharus lebih berani dan tegas terhadap mereka (jukir) ini,” terangnya, kemarin (20/3).

Politisi Golkar ini mengatakan, penertiban dan penataan parkir tidak hanya menyangkut soal potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena ketegasan ini juga mempertaruhkan pandangan kewibaan Dishub Kota Mataram.

“Kewibaan dinas juga dipertaruhkan,” kata Mohan.

Ia menilai, kalau penindakan tegas terhadap jukir tidak bisa dilakukan, maka bisa sia-sia semua perencanaan Pemkot Mataram untuk mewujudkan mimpi KBC yang bebas dari kesemrawutan.

Berdasarkan pantauan Lombok Post, kemarin, rupanya masih ada jukir KBC yang membiarkan pengendara roda dua parkir melewati batas area yang ditentukan Dishub Kota Mataram.

Bahkan ada oknum jukir yang melakukan pembiaran sehingga mobil terparkir dibahu jalan. Padahal tindakan itu jelas dilarang.

“Kalau jukir sudah tidak kooperatif seperti itu, apalagi menyalahgunakan wewenangnya, sudah bisa ditindak tegas, ya berikan sanksi saja,” pinta Mohan.

Sanksi bisa diberikan melalui teguran dan pemberhentian. Mohan mengatakan, persoalan jukir nakal yang harus diberikan sanksi tegas, bisa dilihat dari beberapa kriteria. Seperti tidak berikan karcis parkir kepada pengendara, padahal itu sebuah kewajiban. Kemudian penerapan tarif parkir semena-mena. Tidak memakai seragam dan identitas yang jelas.

“Bahkan sampai batas klaim kawasan parkir antara jukir yang satu dengan yang lain, sering menimbulkan konflik. Jadi kendalinya semua ada di dinas terkait,” ujarnya.

Mohan menilai, para jukir memang perlu diberikan pembiasaan. Kebiasaan baik dengan tidak melakukan pembiaran dalam bentuk apapun. Termasuk dalam mematuhi setiap rambu-rambu lalu lintas yang ada.

“Jangan terlalu lembek untuk urusan-urusan seperti ini,” tutupnya. (jay/yun/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks