MATARAM-Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram membuat aplikasi pembayaran non tunai retribusi pasar tradisional. Aplikasi yang dinamakan sistem pembayaran retribusi online pasar rakyat tradisional terintegrasi (Siperonparti) diharapkan bisa mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
“Alat ini sudah kita beli dan akan kita siapkan,” kata Kepala Disdag Kota Mataram Uun Pujianto.
Diutarakan, rencana kerja sama dengan bank daerah untuk penerapan aplikasi pembayaran retribusi non tunai batal. Persyaratan diwajibkan dari bank daerah dinilai ribet sehingga ditolak pedagang.
“Jadi sekarang ini kita buat aplikasi pembayaran non tunai tanpa ada persyaratan buka rekening atau pengisian saldo. Kalau buka rekening di bank banyak pedagang tidak mau,” kata Uun, sapaan karibnya.
Dijelaskan, aplikasi Siperonparti persis dengan aplikasi Quick Response (QR) Code yang dikembangkan Bank Indonesia. Pedagang tinggal menunjukkan barcode dan petugas langsung men-tapping. “Petugas nanti yang mendatangi pedagang membawa alat ini,” terang Uun.
Dia akan uji coba sistem ini di Pasar Dasan Agung dan Perumnas Kelurahan Tanjung Karang Permai. Jika berhasil maka akan diterapkan di semua pasar tradisional. “Pedagang tidak perlu punya handphone android, tapi petugas sendiri yang nanti memindai barcode-nya,” ucap Uun.
Dengan sistem ini dharapkan mampu mengantisipasi kebocoran PAD dari retribusi pasar. Sejauh ini, capaian retribusi pasar tradisional tiap tahunnya tidak pernah tercapai. Sehingga dibutuhkan terobosan guna memenuhi target tersebut. “Kita berharap dengan aplikasi ini bisa mengantisipasi kebocoran,” pungkasnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram H Muhammad Zaini mendorong pemkot untuk membentuk perusahaan daerah (PD) Pasar untuk mengatisipasi kebocoran retribusi dan sejumlah persoalan terkait pasar. “Kalau ada PD Pasar mungkin bisa menekan kebocoran retribusi,” ujar politisi Demokrat ini.
Dijelaskan, pembentukan PD Pasar untuk meningkatkan pengelolaan pasar di Kota Mataram. Ia sudah mengusulkan ke pemkot untuk pembentukan PD Pasar. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Pembentukan PD Pasar tentu juga akan berdampak pada pengelolaan pasar yang lebih baik. Sehingga tidak ada lagi persoalan retribusi. “Saya rasa PD Pasar harus ada,” pungkasnya. (jay/r3)
