alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Walhi : Fokus Benahi Sampah, Jangan Lagi Obral Rinjani!

MATARAM-Rencana investor membangun glamorous camping (glamping) dan heli tourism terus menuai kontroversi. ”Ini menjadi tahun bencana bagi Rinjani, alamnya makin terancam,” kata Direktur Eksekutif Walhi NTB Murdani, kemarin (21/2).

Ia menegaskan, kawasan Gunung Rinjani tidak butuh investor. Semakin banyak intervensi investor, alam Rinjani jelas akan rusak. ”Akan sangat berdampak bagi manusia dan makhluk lain di sana,” katanya.

Keberadaan helikopter yang lalu lalang dan pembangunan sarana glamping akan mengubah bentang alam Rinjani. ”Pemerintah jangan mengobral sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan,” ujarnya.

Heli tourism dan glamping hanya menambah deretan ancaman bagi kelestarian Rinjani selain kereta gantung. ”Banyak sekali dampak negatifnya,” kata dia.

Salah satu persoalan yang harusnya menjadi fokus bersama yakni sampah. ”Sampah-sampah Rinjani ini harus dituntaskan, ini yang lebih penting,” katanya.

Meski investor berdalih mereka akan membidik pasar berbeda, namun dia sangat yakin daya rusak alam Rinjani akan dua kali lipat dibandingkan saat ini. Walhi meminta pemerintah tidak memberikan izin kepada investor merusak alam Rinjani. ”Tanpa mereka Rinjani sudah laku kok,” tegasnya.

Murdani mengingatkan, terlalu mahal konsekuensi yang harus ditanggung jika semua investor diberikan masuk ke Rinjani. ”Ingat tiga juta penduduk Lombok menggantungkan hidup dari Rinjani,” ujarnya.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Dedy Asriady  sebelumnya mejelaskan, para investor baru mempresentasikan rencana mereka. ”Ini masih jauh dan baru rencana, prosesnya masih panjang,” kata Dedy.

PT Rinjani Glamping Indonesia (RGI) dan PT Airbus Helicopters Indonesia beberapa waktu lalu memaparkan rencana investasi mereka di kawasan Rinjani. RGI akan mengkapling lahan di dekat Dana Segara Anak untuk glamping. Sementara Airbus akan menyediakan heli tourism. ”Persoalan nanti semua pihak menerima, saya pikir mari kita sabar menunggu proses itu,” katanya.

Proses pembangunan, kata Dedy pasti didahului dengan studi kelayakan. ”Banyak kajiannya,” ujar dia.

Kajian dari sisi geologi, ekologi, sosial, ekonomi dan budaya harus jadi bahan pertimbagan. ”Yang jelas taman nasional itu keberpihaknnya ke masyarakat,” katanya.

Ia menyebut, ada 1.700 orang bekerja menggantungkan hidup dari wisata pendakian. Pihaknya juga sangat mempertimbangkan nasib mereka. ”Kami harus  tetap mempertahankan keberadaan mereka,” tegasnya. (ili/r5)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks