alexametrics
Selasa, 11 Agustus 2020
Selasa, 11 Agustus 2020

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

MATARAM-Rencana pembangunan kereta gantung di Rinjani menunai pro dan kontra. Komunitas pencita Gunung Rinjani menolak, tapi pemerintah memberikan “karpet merah” untuk memuluskan rencana investor.

”Apapun alasannya, kami menolak keras pembangunan kereta gantung ini,” tegas Dedy Aryo, anggota Forum Rinjani Bagus, kemarin (22/1).

Jika pemerintah ingin menyedot wisatawan, pembangunan kereta gantung justru membuat wisatawan tidak tertarik lagi. ”Wisatawan datang ke tempat kita untuk mengenal alam dan budaya secara natural bukan polesan modern,” kata Dedy.

Pembangunan kereta gantung menurutnya hanya untuk mengakomodir ego segelintir pihak menengah yang ingin serba instan. ”Seinstan caranya berpikir mendapatakan sesuatu,” sindirnya.

Dia dan komunitas pendaki menolak keras pembangunan itu karena khawatir dengan dampak ekologisnya. ”Kita harus membayar mahal untuk itu,” katanya.

Dedy menyarankan pemerintah fokus menyelesaikan persoalan mendasar di Rinjani yakni sampah. ”Sampah ini yang harus diatasi,” katanya.

Dia mengingatkan, pemerintah jangan terbuai dengan industri pariwisata, tapi di sisi lain mengabaikan aspek lingkungan. ”Ketika satu pohon ditebang pemerintah menanam bibit bibit perlawanan kami,” tegas Dedy, yang juga Ketua Dewan Alumni Kelompok Pecinta Alam SMAN 3 Mataram itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom menanggapi dingin penolakan warga. ”Kan belum sosialisasi, investor baru ketemu pak gubernur,” katanya.

Pemprov sendiri mendukung penuh pembangunan kereta gantung. Gubernur telah memerintahkan para pihak mempermudah proses perizinan investor. ”Saat ini sudah keluar persetujuan prinsip dari DPMPTSP NTB,” jelasnya.

Madani menjelaskan, pembangunan kereta gantung tidak akan masuk ke kawasan inti Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). ”Kereta gantung mengarah ke Danau Segara Anak,” katanya.   

Saat ini, PT Indonesia Lombok Resort, selaku investor telah mendapatkan izin prinsip persiapan pengembangan pariwisata alam.

Dengan izin itu, investor diberi kesempatan melakukan sosialisasi kepada para pihak, mengajukan kesesuaian ruang kepada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Juga sebagai dasar melakukan kajian lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan, menyusun desain teknis atau master plan, melakukan penataan batas areal dan pemetaan. ”Serta menyusun rencana pengelolaan wisata jangka panjang,” katanya.

Setelah itu, baru bisa mendapatkan izin pembangunan sarana prasarana, izin usaha pemanfaatan jasa wisata, serta izin lain yang berlaku di pemda. ”Dinas LHK NTB sudah survei awal dan memberikan pertimbangan teknis,” katanya.

Total luas izin yang akan digarap investor yakni 500 hektre (ha). ”Dari luas izin tersebut pembangunan sarana prasarana hanya diperkenankan 10 persen atau 50 ha,” jelasnya.

Madani menjamin, pembangunan tidak akan merusak hutan karena pengangkutan sarana prasarana menggunakan helikompter.

Terpisah, Kepala Balai TNGR Dedy Asriady menjelaskan, kereta gantung tidak masuk kawasan TNGR. ”Hanya kawasan KPH Rinjani Barat dan Tahura yang dikelola LHK,” katanya.

Terkait rencana detail pembangunan, pihaknya belum mendapatkan secara utuh. ”Ke depan akan ada pelibatan semua pihak untuk membahas ini, termasuk pelaku wisata,” jelasnya.  (ili/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kapal Tenggelam di Tarakan, Satu Polisi Asal Lombok Tengah Meninggal

Kabar duka datang dari Ditpolairud Polda NTB. Satu anggotanya yang sedang bawah kendali operasi (BKO) di Ditpolairud Polda Kalimantan Utara (Kaltara) meninggal dunia.

Penjualan Mobil Toyota di NTB Masih Stagnan, Avanza Paling Diminati

”Dibanding saat kondisi normal, penjualan mobil baru pulih di angka 40-50 persennya saja. Kondisi ini bisa dibilang masih jauh dari situasi penjualan saat normal dulu,” kata Kepala Cabang Krida Toyota NTB Samsuri Prawiro Hakki, kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Data Kemiskinan NTB Belepotan, Verifikasi dan Validasi Sangat Lambat

Verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK) di NTB rupanya masih lambat. Hingga kemarin, baru lima daerah yang melaporkan hasil verifikasi dan validasi DTSK tersebut. Dari lima daerah itu, progres tiga daerah belum sampai 50 persen.

Kurikulum Darurat, Materi Belajar Siswa Dipangkas Hingga 70 Persen

LAMA DINANTI, Kurikulum darurat secara resmi telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada kurikulum ini, banyak materi yang dipangkas bahkan lebih dari separo.

Lale Sileng, Figur Pemimpin Perempuan Kaya Pengalaman Birokrasi

Kenyang pengalaman di dunia birokrasi, Hj Lale Prayatni punya modal mumpuni untuk memimpin daerah. Urusan mengelola birokrasi, anggaran, hingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sudah lekat dengan kesehariannya. ”Sudah khatam saya soal itu,” kata Prayatni.

Harga Emas Naik, Aktivitas Pegadaian di Mataram Ikut Melonjak

Kondisi ini membuat jumlah penggadai yang mendatangi PT Pegadaian (Persero) terus bertambah. ”Dalam sehari, cabang atau unit besar yang ada di Mataram, biasa melayani lebih dari 50 orang nasabah. Kalau unit kecil sekitar 30-40 saja,” kata Suciati Triastuti, Asisten Manager Pegadaian Kota Mataram kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks