alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Belanja Fisik Terkendala Perubahan Aturan

MATARAM-Tahun ini, Pemkot Mataram mendapatkan DAK Fisik dari APBN sebesar Rp 97,6 miliar untuk 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun sampai saat ini, anggaran itu belum digunakan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi mengakui, belanja fisik awal tahun memang belum dilakukan karena dana DAK Fisik belum dicairkan. “Belum cair ini karena ada perubahan aturan,” tegasnya.

Ia menyebut, perubahan itu terkait dengan adanya aturan baru yang ditetapkan pemerintah pusat. Yakni, masing-masing OPD harus mereview kembali kegiatan atau program apa saja yang sudah dijalankan pada 2018. “Program apa saja yang sudah dicapai, harus direview lagi,” kata Syakirin.

Padahal pada 2018, aturan semacam ini tidak ada. Namun pada 2019, pemerintah pusat ternyata menambah persyaratan untuk menuju tahap pencairan. Maka kata Syakirin, jika review selesai dilakukan, baru bisa dilakukan pencairan.

Belum adanya belanja fisik awal tahun bagi pemda se-NTB, memang sempat menjadi sorotan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Wilayah NTB. Karena awal tahun ini, realisasi DAK fisik rupanya masih nol. Sehingga dikhawatirkan anggaran sebesar itu mengendap di kas daerah.

Namun, Syakirin tidak sepakat dengan hal itu, karena anggaran DAK fisik sampai saat belum ada di kas Kota Mataram. Pihaknya belum meminta karena review program OPD masih berproses. Sehingga semua anggaran DAK fisik Kota Mataram masih ada di kas negara.

“Belum kita minta karena persyaratan pencairan itu belum terpenuhi, salah satunya review terhadap program OPD di 2018 dan review program di 2019,” jelasnya.

Rencananya, review akan digelar  pekan depan dengan melibatkan BKD, inspektorat dan masing-masing OPD. “Tim reviewnya kemarin sudah berkumpul di inspektorat,” terangnya.

Dengan kondisi ini, maka tidak mengherankan, belanja DAK fisik masih nol karena 14 OPD lingkup Pemkot Mataram masih menyesuaikan diri dengan perubahan aturan yang ada. Lagi pula, pada saat APBD 2019 ditetapkan, petunjuk teknis penggunaan anggaran dari pemerintah pusat saat itu sempat belum turun.

Padahal petunjuk teknis itu penting, terkait arah penggunaan anggaran. Termasuk program apa saja yang harus dijalankan OPD sesuai dengan apa yang disyaratkan pada pentunjuk tekhnis itu. “Karena petunjuk teknis sudah turun, masing-masing OPD saat ini sedang melakukan penyesuaian dan sudah berproses dalam menyusun program,” pungkasnya. (yun/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks