alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Relokasi Dua Pasar Belum Jelas

MATARAM-Pemkot Mataram telah lama menggaungkan relokasi dua pasar legendaris di Kota Mataram. Pasar Kebon Roek dan ACC yang direncanakan akan digabung menjadi satu sudah diwacanakan sejak 2017 lalu. Namun, sampai saat ini wacana tersebut seperti rencana tak berujung. Padahal kondisi kedua pasar itu semakin hari kian memprihatinkan.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura mengatakan, pemkot memang ada rencana soal itu. Lokasi pemindahan kedua pasar sudah dipastikan, yaitu di wilayah Kebon Talo, Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara.

“Lokasi itu sudah kita siapkan, mulai dari rencana Detail Engineering Design (DED) sampai kajian Amdalnya juga sudah selesai,” terangnya, kemarin (22/3).

Tetapi nampaknya, para pedagang di kedua pasar itu harus bersabar dan menunggu lebih lama. Karena untuk menyiasati APBD, Pemkot Mataram masih menggunakan skala prioritas, seperti fokus untuk pembangunan Kantor Wali Kota di Jalan Lingkar Selatan.

Apalagi, setelah dilihat secara detail dari perencanaan DED dan dihitung dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), pasar yang akan dibangun dengan konstruksi satu lantai itu menelan anggaran sebesar Rp 70 miliar. Dengan kenyataan itu, Pemkot Mataram jelas tidak mampu karena keterbatasan anggaran.

“Pemkot tidak punya anggaran untuk memindahkan kedua pasar itu ke Kebon Talo, karena kita mau menampung dua pasar jadi memang butuh biaya besar,” tegas Tura.

Dirinya mengakui, Pasar Kebon Roek dan ACC sekarang ini sudah dalam kondisi memprihatinkan. Seperti sudah tidak representatif lagi untuk berdagang. Kedua pasar itu, sudah tidak mampu lagi menampung banyaknya jumlah pedagang. Ditambah lagi dengan konstruksi bangunan bertingkat.

“Lantai atasnya sudah tidak berfungsi maksimal, karena rata-rata pedagang langsung menjemput pembeli di lantai bawah, makanya banyak menggelar lapak ditempat parkir,” jelasnya.

Setelah DED dan RAB selesai, pengajuan proposal pengajuan permintaan bantuan anggaran, memang telah dilakukan dari jauh-jauh hari, proposal pun sudah diterima oleh Kementerian Perdagangan RI. Namun, diakui memang sampai saat ini belum ada kejelasan bahkan kepastian.

“Kita sudah ajukan sepenuhnya dan berharap itu dukung semuanya, kalaupun tidak bisa semuanya, yang penting harus ada sharing anggaran,” ujar Tura.

Pemkot Mataram pun sampai saat ini tetap mengupdate kondisi terakhir proposal yang diajukan dan terserah pemerintah pusat mau membantu dari sumber mana saja. Bisa dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Tugas Pembantuan (TP). Tapi rencananya diajukan pada APBN.

“Anggarannya ini akan terus kita dorong, tetapi tidak di APBN Perubahan karena waktunya mepet, mungkin nanti di APBN murni sehingga 2020 bisa kita bangun, doakan saja,” pungkasnya. (yun/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks