alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Revitalisasi KBC Dilanjutkan, Ini Sumber Dananya

MATARAM-Dana segar Rp 27 miliar gagal didapat Pemkot Mataram. Dana ini sebelumnya dijanjikan Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Provinsi NTB. Hal ini disampaikan langsung Ketua Pokja penataan Kawasan Bisnis Cakranegara (KBC) Kota Mataram Lalu Martawang. “Tidak dilanjutkan lagi oleh Satker (lanjutan penataanya),” aku Aweng.

Aweng enggan merinci apa penyebab satker urung kucurkan bantuan Rp 27 miliar. Tapi bila melihat syarat yang pernah diajukan Satker PBL, kemungkinan pemkot gagal memenuhi syarat yang diberikan untuk kucuran bantuan tahap selanjutnya. “Intinya tidak bisa dianggarkan lagi oleh Satker,” kilahnya.

Seperti diketahui Kawasan Bisnis Cakranegara idenya mau diubah secantik kawasan Malioboro, Jogjakarta. Bantuan tahap pertama sebesar Rp 5 miliar digulirkan pada Maret 2018 lalu. Tapi belakangan pihak satker kecewa. Sebabnya pemerintah tak terlihat serius dengan ide itu.

Mereka pun memberi syarat. Jika ingin tahap berikutnya dilanjutkan maka kawasan bisnis Cakranegara harus bersih dari parkir liar dan PKL.

Belakangan pemkot pun buru-buru membuat tim penataan KBC. Membuat pojka dan menyusun anggaran untuk penataan di sana. Sayang, hasil dari pokja itu tak terlihat signifikan. Kemacetan dan parkir liar masih terlihat. Begitu juga tak ada perubahan berarti di pasar Cakra.

“Intinya kita pada posisi ikhtiar untuk itu,” cetus Aweng saat ditanya apakah pokjanya sudah loyo.

Ia mengatakan, tanggungjawabnya sebagai ketua tim masih melekat. Bahkan catatan dari satker masih dipegangnya. Untuk ke depan melakukan penataan kawasan KBC. Dengan atau tanpa anggaran dari Satker PBL. “Tapi begini kita masih punya anggaran untuk melakukan penataan di sana,” hiburnya.

Anggaran itu sebesar Rp 20 miliar. Diklaim hasil reward atas prestasi dalam membina komunitas sungai. Sehingga kawasan pinggir sungai bisa jadi cantik. Hadiah itu dijanjikan sebesar Rp 20 miliar, disampaikan saat pemberian penghargaan di Jakarta beberapa waktu lalu. “Kami punya rencana jika reward itu telah diterima kita akan bagi jadi dua pos,” ujarnya.

Rp 10 miliar akan dianggarkan untuk melanjutkan penataan kawasan Cakranegara. Sedangkan Rp 10 miliar lagi digunakan untuk menata kawasan Kota Tua Ampenan.

“Itu sudah kami komunikasikan juga dengan ibu Ika (Satker PBL),” ujarnya.

Dana inilah yang saat ini ditunggu Pemkot Mataram untuk melanjutkan penataan kawasan. Sebab sudah tidak ada peluang lagi mengharapkan lanjutan penataan dari Satker PBL.

Sementara itu, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh juga memastikan penataan KBC juga akan diteruskan. Salah satunya dengan menggunakan janji reward sebesar Rp 20 miliar dari Kementerian PUPR. “Ya kita tinggal menunggu itu ya,” kata Ahyar singkat. (zad/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

“Senggigi Telah Kembali”

JUDUL ini meminjam quote dari pegiat pariwisata hebat milik Nusa Tenggara Barat bernama Taufan Rahmadi. Beliau ini mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Saya membaca quote ini sebagai caption sebuah foto indah miliknya di akun media sosial miliknya. Foto itumenjabarkan keindahan matahari terbenam (sunset) di Pantai Senggigi.

Langgar Protokol Kesehatan, Kandidat Bupati Wali Kota Bisa Dipidana

MATARAM-Semua bakal pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada serentak di tujuh Kabupaten/Kota di NTB, mendeklarasikan komitmen dan kesiapan mereka mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. Mereka pun siap menerima sanksi administratif ataupun pidana yang diatur undang-undang.

Empat Hari Razia di NTB, Pelanggar Protokol Korona Capai 1.222 Orang

BARU empat hari operasi yustisi oleh tim gabungan, warga yang terjaring razia masker sudah mencapai 1.222 orang. Sebanyak 30 orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sisanya 1.292 orang masyarakat umum.

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks