alexametrics
Minggu, 12 Juli 2020
Minggu, 12 Juli 2020

Jumlah Penerima Bantuan JPS Mataram Bertambah 6548 orang

MATARAM-Jumlah penerima bantuan jaring pengaman sosial membengkak. Bertambah 6.548 penerima dari rencana awal sebanyak 26.000 kepala keluarga (KK).

”Totalnya menjadi 32.548 KK. Ini total keseluruhan,” kata Asisten II Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura, Senin (22/6)

Jika dihitung berdasarkan penerima JPS tahap pertama, yang sebanyak 19.803 KK, terdapat penambahan 12.745 KK. Bertambahnya penerima, disebut Mahmuddin, berasal dari usulan di tingkat kelurahan.

Jumlah usulan baru mencapai 17.170 KK. Tapi, setelah Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi, usulan yang diterima hanya 10.470 KK. Jumlah ini yang nantinya akan mendapat SK dari Wali Kota Mataram sebagai penerima JPS.

”Ini SK kelima. Kalau sudah keluar, penerima sebanyak 32.548 KK sudah final,” ujarnya.

Penerima tambahan tidak saja memperoleh JPS untuk tahap kedua dan ketiga. Bantuan tahap pertama, untuk April lalu, juga akan diberikan. Kata Mahmuddin, pendistribusian JPS tahap kedua dan ketiga akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Pendataan sudah rampung dilakukan. Langkah selanjutnya, Inspektorat akan melakukan review terhadap calon penerima. ”Jadi tetap menerima bantuan di tahap pertama. Meskipun nama mereka masuk belakangan,” kata Mahmuddin.

Mahmuddin menyebut jumlah penerima sudah final di angka 32.548 KK. Tidak akan ada lagi penambahan.

Dengan bertambahnya penerima JPS, uang yang digelontorkan untuk tiga tahap menjadi Rp25,8 miliar. Membengkak dari kebutuhan semula, sebesar Rp20,6 miliar. Jika berpatokan pada rencana penerima awal sebanyak 26 ribu KK.

Penambahan jumlah penerima JPS rupanya membuat terkejut kalangan DPRD Kota Mataram. Terutama dari Komisi IV DPRD Kota Mataram, yang pekan lalu sempat melakukan rapat bersama Dinsos, terkait data JPS.

”Ada penambahan bagus. Cuma ini angkanya berubah-ubah. Jadi mana yang pasti sebenarnya,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Nyayu Ernawati.

Nyayu melihat ada inkonsistensi mengenai data. Yang dilakukan Pemkot Mataram, khususnya Dinsos Kota Mataram.

Dalam rapat pekan lalu, penambahan yang direncanakan mencapai 5.500 KK. Sebagai tambahan dari penerima tahap pertama, sebanyak 19.803 KK. Jumlah 5.500 ini berdasarkan usulan dari kelurahan.

”Terus sekarang nambah lebih dari 10 ribu KK. Padahal sebelumnya dibilang 5.500 KK,” ujarnya.

Kata Nyayu, saat rapat bersama Dinsos, tidak ada sama sekali pembahasan mengenai penambahan penerima hingga 12.745 KK. Dinsos hanya menyebut 5.500 KK untuk tambahannya.

”Berarti yang disampaikan Dinsos pas rapat, kalau data sudah selesai tidak benar dong. Berarti dewan dibohongi kemarin waktu rapat,” kata Nyayu.

Dia menambahkan, penambahan penerima JPS memang patut diapresiasi. Hanya saja, dewan mempersoalkan prosesnya. Terutama soal transparansi pendataan untuk penerima bantuan yang dilakukan pemkot.

Sejak awal, DPRD Kota Mataram terus memberi atensi soal data JPS. Mereka juga kerap menerima pertanyaan dari masyarakat. Berapa sebenarnya jumlah penerima JPS. ”Sementara kita dapat jawaban dari Dinsos. Kalau data berubah-ubah kita, yang jadi sasaran ya teman-teman dewan juga. Dikira kita bohong,” tandas Nyayu. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Ke Praya Tak Pakai Masker, Siap-siap Dihukum Push Up

Menurunnya kesadaran warga menggunakan masker membuat jajaran Polres Lombok Tengah menggelar razia. “Kami sasar pasar-pasar dan pusat pertokoan di wilayah Praya,” kata Kasatnarkoba Polres Loteng Iptu Hizkia Siagian, Jumat (10/7).

JPS Gemilang III Segera Disalurkan, Mudah-mudahan Tepat Sasaran

antuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III segera disalurkan. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta penyaluran JPS yang terakhir ini dilakukan tanpa cela.

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7

Kompak Lawan Korona, Kelurahan Cakra Timur Bertahan di Zona Hijau

Kelurahan Cakranegara Timur patut dicontoh. Saat keluarahan lain di Kota Mataram zona merah Covid-19, justru Cakra Timur berada pada zona hijau. Strategi para pemimpin di wilayah ini membuat virus Korona tak berani mendekat. Apa resepnya?

Berkurban di Masa Korona, Ini Fatwa MUI

Jumat (10/7) malam Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru bernomor 36/2020 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. MUI di antaranya meminta kegiatan penyembelihan tidak tekonsentrasi pada saat Idul Adha saja.

Batal Berangkat, 16 Jamaah NTB Tarik Ongkos Haji

Karena ibadah haji ditiadakan, 16 orang jamaah calon haji (JCH) asal NTB menarik ongkos haji yang telah dilunasi. ”Masing-masing lima orang dari Mataram, Lombok Barat, Sumbawa, dan satu orang dari Bima,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag NTB H Ali Fikri, Jumat (10/7).

Paling Sering Dibaca

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Duka di Lombok Utara, Suami Tewas Tergantung, Istri Tergeletak di Ranjang

Warga Dusun Sumur Jiri, Desa Santong Mulia, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, geger. Pasangan suami istri (pasutri) berinisial S, 25 tahun dan R, 20 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya, Minggu malam (5/7).

12 Karyawan Bank di Cilinaya Mataram Positif Korona

Di Kelurahan Cilinaya misalnya. Di sini tercatat ada 12 karyawan salah satu bank terpapar virus Korona. “Sebenarnya hanya satu. Namun setelah kita tracing, menjadi 12 orang yang positif,” kata Lurah Cilinaya I Gusti Agung Nugrahini, Kamis (9/7)

Pakai Narkoba, Satu Anggota Polisi Ditangkap di Mataram

Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB menangkap jaringan narkoba di salah satu hotel di mataram dua pekan lalu. Sebanyak empat orang berinsial E, LA, AD, dan SL. “E adalah polisi aktif, LA dan AD pecatan polisi, SL warga sipil,” kata Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, kemarin (10/7).

PKS Berpeluang Kocok Ulang Figur di Pilbup Lombok Tengah

Peta kekuatan politik Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) di Lombok Tengah (Loteng) tampak berimbang. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan PKS bekerja sama dengan Olat Maras Institute (OMI).
Enable Notifications.    Ok No thanks