alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Berebut Investasi di Gunung Rinjani

Para investor berebut mendapat restu mengelola wisata kawasan Gunung Rinjani. Mulai dari investor kereta gantung, glamorous camping (Glamping) hingga heli tourism.

—————-

Satu per satu calon investor datang “meminang” Gunung Rinjani. Mereka menawarkan segala kemewahan untuk menikmati keeksotisan alam Rinjani. Fasilitas mewah nan mahal itu untuk menarik wisatawan kelas menengah ke atas. Terutama bagi yang tidak mau repot-repot mendaki.

                Tiga investor itu adalah PT Indonesia Lombok Resort yang berencana membangun kereta gantung, PT Rinjani Glamping Indonesia ingin membuat fasilitas glamping, dan PT Airbus Helicopters Indonesia menawarkan konsep heli torism untuk menikmati alam Rinjani

                Kehadiran mereka seperti mendobrak kesakralan wisata pendakian Gunung Rinjani selama ini. Pro kontra pun terjadi di tengah masyarakat. Banyak yang menolak, tapi tidak sedikit pula yang mendukung.

                Pemandu wisata pendakian, guide, porter dan aktivis lingkungan terdepan menolak rencana itu. Pemerintah dan kalangan ahli meminta dilakukan kajian mendalam. Sementara pelaku industri pariwisata mendukung. Sembari meminta masyarakat menerima perubahan.

 

                Direktur World Wide Fund for Nature (WWF) NTB Ridha Hakim mengingatkan, kontroversi rencana pemanfaatan kawasan konservasi pasti akan terjadi. Apalagi calon investor belum memiliki izin. ”Ini kembali membuka luka lama,” katanya.

Ridha mengingatkan, Rinjani bukan sekadar bentang alam. Tapi dia memiliki ikatan tradisi dan budaya dengan masyarakat setempat. Sederet penolakan atas pengelolaan Rinjani menjadi bukti.

Dulu, kata Ridha, warga menolak pelaku usaha mendaratkan pesawat di Danau Segara Anak. Kemudian warga membongkar tulisan Danau Segara Anak karena dinilai merusak keasliannya. Terakhir menolak rencana kereta gantung.  ”Kita ini selalu merujuk ke negara sudah maju, yang mungkin hubungan antara hutan dengan masyarakatnya tidak seerat di Rinjani,” katanya.

Dengan fakta-fakta tersebut, pengelola Rinjani harus lebih berhati-hati. ”Rinjani ini bukan hanya milik daerah, tetapi juga nasional, bahkan global,” katanya.

Penerimaan masyarakat lokal terhadap kegiatan wisata menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wisata alam. ”Walau secara aturan dibolehkan, tetapi penolakan warga harus menjadi acuan utama,” katanya.

Jika suatu lokasi punya nilai pariwisata tinggi, namun ditentang masyarakat, sebaiknya ditiadakan. ”Gunung Rinjani sangat cocok dijadikan wahana wisata alam bagi anda yang menyukai tantangan,” katanya.

Ridha menekankan, pemerintah harus hati-hati memberikan izin glamping, terlebih zona pemanfaatan yang akan dikelola berdekatan dengan zona inti yakni Danau Segara Anak. ”Hati-hati juga memberikan izin helikopter,” imbuhnya.

 Pendaratan helikopter perlu memperhatikan struktur tanah di sekitar danau, serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomer 40 Tahun 2015. ”Pendaratan saat evakuasi 2018 dilakukan dengan pertimbangan emergency,” katanya.

Kegiatan wisata alam kawasan TNGR dapat berkelanjutan apabila wisatawan dan penyedia jasa wisata memperhatikan kegiatan yang mendukung dimensi pariwisata  berkelanjutan.”Yaitu ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya,” tandasnya.

Awanadi Aswinabawa, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) NTB memiliki pandangan lain. ”Kita harus siap menerima perubahan, apapun itu,” katanya.

Rencana para investor ingin menyediakan fasilitas harus dilihat secara keseluruhan, tidak bisa dari satu sisi saja. ”Faktor lingkungan, komunitas setempat, kenyamanan wisatawan, dan kepentingan pelaku industri pariwisata,” katanya.

Jika empat hal itu sudah terpenuhi, baginya investasi apa pun tidak masalah. ”Itu syarat utama pariwisata berkelanjutan,” katanya.

Rencana pembangunan glamping menurutnya sesuatu yang bagus.”Itukan kegiatan camping dengan tenda yang lebih bagus,” katanya.

Mereka yang berusaha di bidang glamping pasti akan menjual keindahan alam. Sehingga tidak mungkin merusak alam. ”Kalau dia merusak alam dia akan diusir,” katanya.

Pengusaha pasti akan memoles alam agar punya nilai lebih dan menarik wisatawan. ”Glamping menurut saya salah satu alternatif yang positif,” ujarnya.

Demikian juga dengan kereta gantung, sudah banyak dikembangkan di belahan dunia. Seperti China yang membangun banyak kereta gantung bagi wisatawan. ”Tentu saja tidak ditempatkan di semua area,” katanya.

Kereta gantung juga tidak boleh melintas di area pendakian konvensional. Sehingga tidak mengganggu aktivitas pendakian. ”Sama juga dengan heli tourism, tidak masalah,” ujarnya.

Dia yakin helikopter tidak akan merusak alam, selain minim bersentuhan dengan bentang alam, juga tidak banyak orang yang mampu. ”Paling dua atau tiga orang yang mampu,” katanya.

Awan menilai, semua perubahan itu harus disikapi dengan bijak. ”Kita harus siap-siap dengan perubahan, kalau tidak berubah hari ini, besok dia akan berubah juga,” tandasnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks