alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Tangani Korona, Janji Insentif untuk Tenaga Kesehatan Mataram Tak Kunjung Cair

MATARAM-Janji insentif tambahan untuk tenaga kesehatan (nakes), tak juga ditunaikan Pemkot Mataram. Padahal, anggarannya sudah masuk dalam refocusing penanganan Covid-19. ”Jangan janji tinggal janji. Atau malah nakes ini diprank sama pemerintah,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Nyayu Ernawati, Selasa (23/6)

Insentif nakes rencananya dikeluarkan pemerintah pusat. Hanya saja, realisasinya juga tak kunjung dilakukan. Pemkot kemudian melakukan intervensi melalui APBD. Yang sifatnya sebagai tambahan insentif.

Setelah itu, pemkot memasukkan anggaran insentif tambahan nakes di refocusing tahap kedua. Yang sebesar Rp100 miliar. Dari total perencanaan, Rp2,9 miliar dialokasikan untuk honorarium atau insentif bulanan bagi nakes.

Rinciannya, Rp511 juta untuk insentif dokter spesialis; Rp798 juta bagi dokter umum IGD; insentif perawat Rp1,5 miliar; staf radiologi dan staf laboratorium masing-masing Rp90 juta.

Yang membuat Nyayu heran, meski sudah masuk dalam anggaran untuk penanganan covid, insentif tak kunjung dicairkan Pemkot Mataram. ”Belum ada sama sekali. Saya turun juga ke bawah, berbicara langsung dengan nakes, itu belum ada (dikasih),” kata Nyayu yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini.

Berkaitan dengan insentif ini, Komisi IV DPRD Kota Mataram sempat melakukan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan (Dikes) maupun RSUD. Nyanyu mengatakan, proses pengajuan insentif sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sekitar April 2020.

Bahkan Dikes telah menerima permohonan dari RSUD Kota Mataram. Terkait jumlah nakes yang diajukan mendapat insentif. Data tersebut kemudian sudah dibawa juga ke Badan Keuangan Daerah (BKD).

”Tapi setelah itu apa? Sampai sekarang kan belum ada wujudnya insentif tambahan ini,” ujar Nyayu.

Lambannya realiasi tersebut sangat disayangkan Nyayu. Sudah seharusnya pemkot mempercepat pemberian insentif tambahan. Apalagi jika melihat beratnya tugas-tugas nakes yang mereka lakukan selama masa pandemi covid.

Selain nakes, dia meminta juga pemkot memberi atensi terhadap tenaga instalasi pemulasaran jenazah. Juga office boy di RSUD maupun puskesmas. Mereka termasuk yang rentan terhadap penyebaran covid.

”Yang pasti, teman-teman dewan terus mendorong soal insentif tambahan ini. Harus segera dicairkan,” tandas Nyayu.

Setiap ditanyakan soal insentif tambahan ini, pemkot memang kerap melontarkan janji. Menyebut akan segera mencairkannya. Tapi, hingga akhir Juni, bahkan ketika anggaran yang sudah direfocusing akan ditarik kembali, intensif nakes belum juga cair.

Setelah memasukkannya dalam biaya tidak terduga (BTT) di refocusing tahap kedua, pemkot berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, pemkot diberi lampu hijau, asal pemberian insentif diatur melalui peraturan kepala daerah.

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan, pemkot memang harus memperjelas soal payung hukum pemberian insentif nakes. ”Supaya tidak sembarangan kita berikan,” kata Ahyar.

Hanya saja prosesnya berjalan sangat lamban. Ahyar sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi kendalanya. Ia hanya menduga belum cairnya insentif tambahan diakibatkan persoalan administrasi semata. ”Tapi saya pastikan itu cair,” tandas Ahyar. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks