alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Lahan Pertanian Tinggal 1.545 Hektare

MATARAM-Alih fungsi lahan di Kota Mataram cukup tinggi. Dinas Pertanian Kota Mataram mencatat hingga saat ini alih fungsi lahan di Mataram telah mencapai ratusan hektare. “Kalau dikumpulkan dalam beberapa tahun terakhir ini, alih fungsi lahan di Mataram mencapai lebih dari 300 hektare,” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli, pekan lalu

Diungkapkan, angka penyusutan lahan pertanian tiap tahunnya berbeda. Pada 2013 lalu alih fungsi lahan mencapai 92 hektare, jumlah itu dapat ditekan pada 2014 menjadi 34 hektare. Namun kata dia, angka tersebut kembali naik signifikan pada 2015 menjadi 70 hektare. Sehingga sisa lahan pertanian saat itu tercatat 1.982 hektare.

“Sisa lahan pertanian  terus mengalami penurunan karena tingginya kebutuhan lahan di Mataram, sementara luas Kota Mataram tidak mengalami penambahan,” kata mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ini.

Saat ini sebut dia, lahan pertanian di Kota Mataram sekitar 1.545 hektare. Pada 2017 dan 2018 pemkot tidak mengeluarkan izin pembangunan baik untuk perumahan maupun hotel. Karena Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum disahkan.  Alih fungsi lahan ini akunya, marak terjadi pada lahan pribadi dengan luas kecil-kecil namun jumlahnya banyak. “Kebanyakan alih fungsi lahan dilakukan oleh masyarakat secara pribadi untuk membangun rumah,”  ujarnya

Biasanya kelit Mutawalli, alih fungsi lahan juga banyak dilakukan di lahan pertanian yang sudah tidak produktif. Tidak ada lagi aliran air. Namun jika membangun di tanah pertanian masih produktif maka pihaknya tidak akan memberikan izin membangun perumahan. “Di Bertais Kecamatan Sandubaya lahan pertanian masih produktif,” terangnya

Menurutnya, terjadinya peningkatan terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan salah satunya dipicu karena pemerintah kota belum memiliki regulasi yang kuat terhadap hal itu. Salah satu regulasi yang sifatnya mengikat saat ini adalah Peraturan Daerah (perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). “Kalau ada ini kita bisa menjaga lahan pertanian,” sebutnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura menambahkan, lahan pertanian di ibu kota menyusut karena pembangunan yang cukup pesat. “Perumahan di Kota Mataram sekarang cukup banyak,” sebutnya.

Alih funsgi lahan pertanian lanjut dia,  juga menjadi salah satu pemicu banjir di Kota Mataram. (jay/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks