alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Akibat Terlalu Banyak Janji! Rp 476 Miliar Jadup Belum Dibayar

MATARAM-Perbaikan rumah korban gempa NTB sudah mulai berjalan bagus. Sayangnya, bantuan jaminan hidup (Jadup) yang harusnya diterima korban gempa sampai saat ini belum disalurkan. Padahal Jadup dijanjikan Kementerian Sosial sejak gempa Agustus 2018 silam.

Total keseluruhan nilai Jadup yang harus dibayar pemerintah mencapai Rp 476,2 miliar lebih. Terdiri dari usulan pembayaran Jadup tahap pertama Rp 11,5 miliar untuk 19.099 jiwa, dan Jadup tahap kedua 774.449 jiwa senilai Rp 464,7 miliar.

Dana Jadup merupakan jaminan sosial yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada para korban gempa yang rumahnya rusak berat. Nilai bantuannya Rp 10 ribu per jiwa per hari. Selama dua bulan. Sehingga masing-masing orang mendapatkan Rp 600 ribu untuk 60 hari.

Bantuan itu sudah dijanjikan sejak mantan Menteri Sosial Idrus Marham saat pertama kali mengunjungi Lombok tahun 2018 silam. Namun, sampai sang menteri terjerat kasus pidana korupsi, dana itu tidak kunjung cair.

Sekarang Menteri Sosial dijabat Agus Gumiwang Kartasasmita, bantuan Jadup kabarnya sudah diusulkan. Namun belum terealisasi. Terakhir, karena dana Kemensos terbatas, Jadup akan menggunakan dana siap pakai (DSP) di BNPB. Diusulkan melalui Kementerian Keuangan.

Fakta ini seakan membuka kebiasaan buruk pemerintah pusat. Terlalu banyak berjanji. Bahkan, seringkali mengumbar janji dulu, masalah ketersediaan dana dicek belakangan.

Saat janji ini diumbar, Jadup tahap pertama senilai Rp 11,5 miliar ditarget cair triwulan I 2019. Namun Jadup rupanya belum cair juga. Kini karena tidak bisa menggunakan DSP, Kemensos kembali mengajukan ke Kementerian Keuangan langsung. Belum ada kepastian apakah dana itu disetujui atau tidak.

Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik menjelaskan, karena BNPB tidak mengelurkan DSP untuk Jadup, maka Kemensos langsung mengusulkan pencairan ke Kementerian Keuangan. Ia hanya bisa menunggu, Pemda tidak bisa ikut campur urusan antar kementerian/lembaga di pusat.

”Hasilnya dari Kementerian Keuangan saya belum dapat informasi juga,” kata Khalik.

Karena Kemensos masih mengusulkan pencairan Jadup tahap pertama, maka Pemprov belum berani memasukkan data Jadup tahap kedua. Tugas Pemprov dan Pemda sebenarnya sudah selesai. Daerah dalam hal ini hanya membantu pendataan, mereka sudah verifikasi dan validasi data.

Masalah pencairan dana semuanya jadi kewenangan Kemensos, BNPB, dan Kementerian Keuangan. ”Kalau ini (tahap pertama) sudah ada realisasi, baru kami berani validasi tahap kedua itu,” katanya.

Bila merunut pada perintah kepala negara, mereka meminta dana itu segera dicairkan. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam beberapa kali rapat di Jakarta meminta secepatnya dicairkan. Sebab awalnya sudah disepakati Jadup menggunakan DSP.

Terpisah, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasminta yang dikonfirmasi Lombok Post menjelaskan, bantuan Jadup baru disalurkan ketika sudah selesai masa transisi darurat bencana. Sementara masa transisi darurat di NTB baru berakhir 12 April mendatang. Selama masa transisi darurat diasumsikan, pemenuhan kebutuhan dasar masih dipenuhi pemerintah daerah.

Jadup juga baru diberika ketika korban gempa sudah masuk hunian sementara (Huntara). Tapi dalam skema penanganan korban gempa di NTB tidak menggunakan Huntara, langsung dibangunkan hunian tetap (Huntap).

Berbeda seperti di Palu, Sulawesi Tengah, skemanya warga dibuatkan Huntara. Sehingga Jadup diberikan tanpa menunggu masa transisi darurat bencana selesai. ”Jadi ini ada dua hal yang beda,” jelasnya.

Uang Jadup menurutnya sudah ada di Kementerian Keuangan. Usulan tahap pertama bagi 19.099 jiwa sudah siap dicairkan. ”Tapi kan ada aturan,” tandasnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks