alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Pengumuman PPPK setelah Pilpres

MATARAM-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Mataram belum bisa bekerja. Sebab, ini erat kaitannya dengan keuangan daerah untuk gaji. “Mungkin tunggu Pilpres klir dulu,” tandas Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati, kemarin (25/3).

Untuk diketahui, pemkot Mataram sudah melakukan seleksi PPPK. Dari 66 orang yang mengikuti seleksi, tercatat 58 orang yang memenuhi passing grade. Namun hingga kini para peserta yang memenuhi passing grade belum diumumkan.

Menurutnya, PPPK ini belum mulai bekerja erat karena keuangan daerah. Di Kota Mataram sendiri sebut Nelly, tergolong kecil jumlah PPPK yang diterima. “Kalau kita sedikit. Tidak ada masalah,” sebutnya.

Beda dengan daerah-daerah lain yang kebutuhan PPPK cukup banyak. Secara otomatis ini akan mengeluarkan angggaran yang cukup banyak untuk menggaji mereka dari APBD.

Secara umum kata Nelly, pengangkatan PPPK hampir di semua daerah masalahnya sama, yakni anggaran. Untuk daerah kaya yang memiliki APBD tinggi tidak akan kesulitan menggaji PPPK. Sebaliknya, jika daerah dengan APBD rendah jelas akan kesulitan menggaji PPPK. Karena penggajian PPPK dari APBD.

Di Kota Mataram kaya Nelly,  pengangkatan PPPK sudah memenuhi kuota. Hanya saja mereka harus menunggu APBD perubahan untuk penggajian. Apalagi PPPK sama gajinya dengan ASN. Mereka juga memiliki tunjangan kinerja daerah (TKD). “Hanya gaji pensiun saja yang membedakan dengan PNS. Kalau PPPK ini tidak memiliki gaji pensiun,” sebut perempuan berjilbab ini.

Kapan diumumkan peserta yang lulus PPPK dan mulai bertugas seakan menjadi tanda tanya bagi semua peserta. Belum ada kejelasan akan diumumkan peserta yang memenuhi passing grade membuat mereka gundah.

Fitri Ariani misalnya. Perempuan asal Dasan Agung, Kota Mataram selalu bertanya-tanya kapan PPPK diumumkan. Jika melihat dari passing grade ia lulus. Namun kepastian pengumuman belum ada kejelasan. “Kita harap-harap cemas jadinya,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah memberikan kejelasan terkait dari hasil seleksi. Tidak hanya dirinya, namun semua peserta yang ikut PPPK selalu menanyakan kapan hasilnya diumumkan. Ia berharap semua peserta bisa diakomodir pada pengangkatan PPPK. “Kita sih maunya semua peserta bisa lulus nantinya,” harap perempuan berjilbab ini. (jay/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks