alexametrics
Sabtu, 20 Agustus 2022
Sabtu, 20 Agustus 2022

Soal Hibah Aset, Dewan Mataram Minta Gubernur NTB Tepati Janji

MATARAM-Anggota DPRD Kota Mataram menyayangkan sikap Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang dinilai tidak konsekuen dengan ucapannya. Kaitannya dengan hibah aset lahan Pemprov NTB kepada Pemkot Mataram.

“Jadi kalau kita sebagai manusia, harus konsekuen dengan ucapannya. Apalagi kalau kita pejabat,” sindir anggota Komisi I DPRD Kota Mataram Rino Rinaldi, kemarin (23/2).

Ia menyayangkan proses hibah aset Pemprov NTB terkesan dipersulit. Gubernur NTB sejak tahun lalu sudah menyanggupi hibah sejumlah asetnya yang saat ini dipinjam pakai oleh Pemkot Mataram. Bahkan, Gubernur NTB sudah mengeluarkan SK persetujuan untuk 12 aset dari total 16 aset lahan yang diminta. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada tindaklanjut untuk hibah aset tersebut.

“Apalagi ini sudah satu tahun. Itu waktu yang cukup lama. Sebagai pemimpin, Gubernur harus konsekuen dengan ucapannya. Jangan sampai semua nanti PHP,” ucapnya.

Terkait syarat yang diberikan Pemrov NTB untuk meminta aset Pemkot Mataram di TPA Kebon Kongok, itu seharusnya menjadi hal yang berbeda. Karena ketika ada pembicaraan gubernur dan wali kota, saat itu tidak ada syarat apapun yang diminta. “Sekarang kenapa seperti itu? Ini hibah negara ke negara lho. Bukan milik pribadi,” tegas politisi Golkar tersebut.

Baca Juga :  Rawan Kejahatan, Dewan Minta Pemkot Mataram Nyalakan Lampu Penerang Jalan

Apalagi aset yang diminta seperti lahan Kantor Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Lapangan Malomba hingga yang lainnya ini akan digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Agar pemerintah dibawahnya bisa mengelola, membangun dan merehabilitasi bangunan di dalamnya. “Berbeda kalau pinjam, pasti ada keragu-raguan. Nanti sudah direhab dan dibangun, diambil alih oleh provinsi,” cetusnya.

Ia heran, antara gubernur dan jajaran birokrasi di bawahnya tidak sejalan antara ucapan dan perbuatannya. Sehingga DPRD Kota Mataram tidak habis pikir dengan gubernur dan pemerintah provinsi.

Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang juga menyayangkan sikap Pemprov NTB. Seharusnya antara pemerintah dan pemerintah dikatakannya harus saling memudahkan. Tidak kemudian mempertontonkan hal seperti yang terjadi saat ini.

“Bagaimana mau memberikan pelayanan yang memuaskan kalau antara kita (pemerintah) saja tidak bisa saling memudahkan,” sesalnya.

Baca Juga :  Imam Jafar, Kaling Sintung yang Dilantik ala Gubernur

Dengan komitmen gubernur dan wali kota, seharusnya jajaran birokrasi di bawahnya harus menindaklanjuti agar bisa menjadi contoh kepada masyarakat. Jangan mempertontonkan kemudian pemerintah berusaha saling mempersulit.

“Ketika ada kewenangan SMA diberikan kepada provinsi, itu sangat mudah kami lakukan. Ini juga semestinya harus mudah dilakukan. Jangan didramatisir sehingga memunculkan banyak persepsi,” pintanya.

Tujuan hibah ini juga muaranya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hibah ini pun bukan untuk pribadi melainkan antara pemerintah provinsi ke pemerintah kota.

Martawang mengaku masih ingat jelas ketika aset SMPN 6 Mataram diminta untuk pembangunan Islamic Center oleh Pemprov NTB. “Saya saat ini selaku Kepala Bappeda berupaya secepat mungkin mempermudah hibahnya karena tujuan kita memang sama antara pemerintah kota dan provinsi,” jelasnya.

Ia harap hal itu juga sekarang bisa dipahami dengan kondisi yang sama oleh pemerintah Provinsi NTB. (ton/r3)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/