alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Pemerintah Pusat Tak Pernah Memaksa Pengangkatan PPPK

MATARAM-Pengangkatan pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) dibebaskan ke daerah. Boleh tidaknya mengangkat  PPPK tergantung daerah sendiri. Pemerintah pusat tidak pernah melakukan intervensi kepada daerah wajib mengangkat PPPK.

Pengangkatan PPPK di Kota Mataram membuat pemerintah setempat bingung. Karena anggaran dibebankan ke pemkot untuk menggaji pegawai tersebut. “Kita tidak pernah menyuruh mengangkat PPPK. Ini tidak boleh dipaksakan jika tidak ada anggaran,” kata Dirjen Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri DR Sumarsono,MDM, kemarin.

Ditegaskan, formasi pengangkatan PPPK sesuai kemampuan daerah. Kapasitas jumlah formasi tergantung daerah sendiri. Jangan sampai daerah tidak ada anggaran, namun mengangkat PPPK cukup banyak. “Beda dengan PNS yang didesain sudah ada anggarannya,” sebutnya.

Kini, pengangkatan PPPK di setiap daerah sedang berjalan. Bahkan sudah dilakukan tes. Menurutnya, pengangkatan PPPK di daerah dari pegawai yang masuk dalam honorer kategori dua (K2). Tidak ada masalah karena selama ini honorer juga bekerja.

Terkait penggajian PPPK, kata dia, tergantung daerah. Jika tidak ada anggaran tahun ini bisa di tahun berikutnya. Pun juga dengan tahun berikutnya jika tidak ada anggaran dibuatkan tahun berikutnya lagi. Sampai mencari solusi untuk pembayaran PPPK.

“PPPK ini aparatur sipil negara dengan hak, fasilitas, dan gaji seperti PNS,” sebutnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati sebelumnya mengeluhkan dana untuk penggajian PPPK yang akan dibebankan ke daerah. Apalagi, penggajian PPPK setara dengan gaji PNS. Sementara APBD murni di Kota Mataram tidak ada anggaran untuk pembiayaan PPPK tersebut.

Namun demikian, pihaknya akan mencoba mengusulkan penggajian PPPK yang lulus dari APBD Perubahan. “Kita akan coba usahakan pada APBD perubahan,” sebutnya. (jay/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.
Enable Notifications    Ok No thanks