alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Batas Waktu Rehab Rekon Tinggal Sebulan, 23.217 Rumah Masih Belum Tertangani

MATARAM-Pemeritah hanya punya waktu sebulan lagi untuk menuntaskan rehabilitas dan rekonstruksi rumah korban gempa. Masih ada 23.217 unit rumah belum tertangani. ”Kita akan usahakan sampai batas waktu ini bisa mengejar target,” kata Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah, kemarin (26/2).

                Dia optimis hingga akhir Maret, semua rumah korban gempa terbangun. Apalagi akan ada tambahan tenaga pendamping dari TNI. Di luar teknis pembangunan, administrasi merupakan salah satu kunci percepatan pembangunan.  ”Yang paling utama adalah proses administrasi sampai rumah mulai dikerjakan,” katanya.

Karena itu, untuk mengejar batas waktu yang tersisa, dia mengimbau seluruh masyarakat korban gempa proaktif mendukung proses rehab rekon. ”Agar proses pencairan bisa berjalan lancar,” katanya.

Dalam memilih jenis rumah tahan gempa (RTG) warga jangan ragu-ragu, supaya proses pembangunan cepat dilakukan. ”Sehingga proses administrasinya cepat,” ujarnya.

                Rohmi juga meminta kepada tim BPBD serta fasilitator sipil, TNI dan Polri terus mengawal proses pembangunan sampai tuntas. Masyarakat dipastikan menempati rumahnya kembali.

                Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahsanul Khalik menerangkan, sisa 23.217 unit yang belum tertangani itu terdiri dari rumah rusak berat 3.034 unit, rusak sedang 6.253, dan rusak ringan 13.930 unit. ”Yang cukup berat ini rumah rusak berat,” katanya.

                BPBD menargetkan, rehab rekon bisa tuntas akhir Maret. Karena akan ada bantuan 1.000 orang pasukan zeni TNI awal Maret.

                Progres perbaikan rumah korban gempa secara keseluruhan cukup baik. Dari 226.204 unit rumah rusak akibat gempa 2018. Rumah yang tertangani hingga 25 Februari mencapai 202.987 unit atau 89,74 persen.

Rumah yang tuntas 100 persen mencapai 160.262 unit atau 70,85 persen. Sedanhkan rumah dalam proses pembangunan 42.725 unit atau 18,89 persen.

Dalam mengejar target percepatan, BPBD mengharapkan para fasilitator baik sipil, TNI, dan Polri melakukan pendampingan terhadap korban. Mulai dari perencanaan, pendebetan dan pencairan dana. “Juga pada saat pembuatan LPJ Pokmas,” imbuhnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks