alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Gubernur Zul : Kades Jangan Memperkaya Diri dengan Dana Desa!

MATARAM-Para kepala desa (kades) diminta hati-hati mengelolaan dana desa.”Kades jangan memperkaya diri sendiri, apalagi menggunakan dana desa,” imbuh Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menerima kunjungan kades Kabupaten Bima dan Dompu di pendopo gubernur NTB, kemarin (26/2).

Jika itu dilakukan, kades  harus siap-siap menerima konsekuensi hukumnya. ”Perbuatan itu akan mengganggu proses pembangunan,” katanya.

Gubernur meminta para kades di NTB memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ”Kades adalah pelayan desa, dia melayani dan memikirkan kemajuan desa,” ujarnya.

Kades, kata Zul, harus fokus memikirkan sejumlah program untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Salah satunya program padat karya. ”Dana desa dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Program itu diharapkan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tidak mampu. ”Penggunaan dana desa harus diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif,” katanya.

Sektor itu antara lain, pengelolaan produk pascapanen, industri kecil budi daya perikanan, desa wisata dan industrialisasi pedesaan. Sehingga mampu menjadi pengungkit ekonomi desa. ”Saya harap dana ini mendukung program unggulan Pemprov NTB, seperti industrialisasi, zero waste, dan revitalisasi posyandu,” kata Zul.

Dari Kabupaten Dompu yang hadir antara lain kades Sawe, Daha, Rasa Bou, Cempi Jaya, Kiwu, Ta’a dan Doromelo. Sedangkan dari Kabupaten Bima, di antaranya kades Naru, Kowo, Nae, Woja, Sangga dan Mandala.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Penduduk Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB Ashari mengimbau semua kades menggunakan dana desa dengan tepat. ”Jangan berinovasi sendiri di luar aturan,” imbuhnya.

Inovasi yang dimaksud yakni mengggunakan dana desa untuk keperluan lain, di luar APBDes. Misalnya, membangun musala desa, tetapi tidak tercantum di dalam APBDes. ”Penggunaan dana harus sesuai dengan perencanaan di dalam APBDes,” katanya.

Membelanjakan dana desa di luar programyang ada hanya bisa dilakukan bila mendapatkan rekomendasi bupati. ”Dengan begitu kita bisa terhindar dari masalah-masalah hukum yang ada,” katanya.

Tahun lalu, 20 kepala desa terkena kasus penyimpangan penggunaan dana desa. Kasus itu tersebar di semua kabupaten di NTB. Mereka rata-rata melakukan kesalahan administrasi. ”Itu karena ketidakpahaman aparat desa,” katanya.

Salah satunya kasus kepala desa di Sumbawa yang jadi buronan karena membeli mobil dengan dana desa. ”Tapi semua sudah diselesaikan,” tandasnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks