alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Ikhtiar Nyata untuk Menurunkan Angka Kemiskinan di Desa

MATARAM-Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB menggelar rapat koordinasi Program Inovasi Desa tahun 2019. Rakor ini berlangsung semenjak 25-28 Maret 2019.

Rakor dihadiri seluruh pemangku kepentingan terkait dari seluruh NTB. Mulai dari Bappeda kabupaten, Dinas PMD kabupaten, tenaga ahli provinsi, tenaga ahli kabupaten, camat, dan tim pelaksana inovasi desa. Sementara narasumber menghadirkan Konsultan Nasional PID, Koordinator Provinsi, dan BPKP.

Dalam rakor sekaligus dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara DPMPD Dukcapil NTB dengan Dinas PMD Kabupaten seluruh NTB.

          “Program Inovasi Desa ini mendorong penguatan kapasitas desa,” kata Kepala DPMPD Dukcapil NTB H Ashari, kepada Lombok Post, kemarin (26/3).

          Ashari sendiri mewakili Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah untuk membuka rakor tersebut sehari sebelumnya di Hotel Golden Palace. Dalam sambutannya membuka rakor, Ashari menekankan pentingnya inovasi agar mendapatkan hasil yang maksimal.

          Diungkapkan Ashari, Dana Desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat mulai tahun 2015 untuk NTB jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, kata pria yang menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum ini, Dana Desa yang dikucurkan ke NTB sebanyak Rp 301, 57 miliar. Dan pada 2019 kini sudah menjadi Rp 1,181 triliun.

Dana Desa yang digelontorkan langsung ke desa ini, kata dia, telah terbukti menjawab permasalahan infrastruktur di desa. Di samping permasalahan ekonomi maupun permasalahan pembangunan lainnya.

Pria berkacamata yang pernah sebagai Penjabat Bupati Lombok Utara ini mebambahkan, disamping cerita-cerita tentang keberhasilan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa, ada juga cerita tak enak tentang pengelolaan Dana Desa.

Saat ini, banyak indikasi yang menunjukkan bahwa beberapa Kepala Desa telah salah dalam mengelola Dana Desa. Bahkan ada beberapa Kepala Desa yang sudah menjadi tersangka dalam tindak penyelewengan Dana Desa.

Salah satu sebab yang menjadikan timbulnya aroma tak sedap dalam pengelolaan Dana Desa itu katanya, karena kurangnya kapasitas Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa.

“Untuk itu, menjadi tugas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk bersama sama mendorong peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa,” tandasnya.

Program Prioritas

Di sisi lain, Ashari juga mengharapkan agar kehadiran Dana Desa dapat ikut serta menyukseskan empat program prioritas yang diinisiasi Pemerintah Provinsi NTB. Empat program itu yakni di bidang kesehatan terkait penanganan stunting dan gizi buruk. Lalu di bidang pendidikan terkait dengan Pendidikan Anak Usia Dini. Termasuk pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes serta di sektor lingkungan yakni Zero Waste.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pemdes DPMPD Dukcapil NTB Hendra Saputra, selaku Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan bahwa Program Inovasi Desa digulirkan dalam rangka mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas desa melalui pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas SDM, dan pemenuhan peningkatan kualitas insfratruktur desa.

Hendra juga melaporkan bahwa Rakor yang diselenggarakan tersebut dihadiri 192 peserta yang terdiri dari unsur Bappeda dan Dinas PMD Kabupaten se-NTB, perwakilan camat, tenaga pendamping profesional, pelaku PID, serta pejabat DPMPD Dukcapil Provinsi.

Rakor yang digelar hingga 3 hari ke depan ini menghadirkan narasumber baik dari daerah maupun Pusat. Materi yang dibahas kta Hendra di samping kebijakan terkait dengan PID juga materi yang terkait dengan Sinkronisasi Aplikasi Siskeudes dan SIPEDE serta progres pelaksanaan P3MD dan PID.

Dijelaskan Hendra, prioritas PID ini adalah terkait dengan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa. Juga terkait penguatan P3MD, penguatan manajemen, dan program inkubasi pengembangan ekonomi lokal desa.

Sementara pelaku PID ada di tingkat kabupaten di kecamatan. Di tingkat kabupaten saat ini masing-masing terdapat dua Kelompok Kerja Pelayanan Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) yang terdiri dari unsur Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Koperasi.

Sementara di tingkat kecamatan terdapat pelaksana program inovasi desa (PPID) yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Kecamatan. Program PID ini sendiri saat ini berada di delapan kabupaten di NTB. Dengan alokasi anggaran di delapan kabupaten tersebut mencapai Rp 6,238 miliar. (kus/r8/ADV)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks