alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Dana Kelurahan Disalurkan Setelah Pemilu

MATARAM-Dana kelurahan di tiap-tiap kota di Indonesia akan disalurkan tahun ini. Bahkan, kelurahan sudah tidak sabar menunggu kucuran dana dari pemerintah pusat tersebut.

“Tenang, dana ini pasti ada (cair). Sama seperti dana desa,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, Selasa (26/2).

Diungkapkan, pemerintah pusat menggelontorkan dana sekitar Rp 3 triliun untuk semua kelurahan di Indonesia. Dana akan disalurkan setelah Pemilu dan akan dibagi rata di semua kelurahan. “Kalau disalurkan sekarang nanti dikira kampanye,” sindirnya.

Menurutnya,  dana kelurahan ini merupakan kebijakan baru. Diperkirakan setiap kelurahan akan mendapat bantuan sekitar Rp 300 sampai Rp 400 juta.

Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau peyimpangan dana, maka akan ada pengawasan. Sebelum dana kelurahan ini dimanfaatkan, terlebih dahulu pihaknya akan merumuskan pengawasan.

Bahkan, lurah nantinya akan diundang untuk melakukan pelatihan terkait bagaimana mengelola dana kelurahan. “Lurah harus tahu SOP,” sebutnya.

Ia juga akan mendorong dana kelurahan menerapkan pengawasan berbasis elektronik. Ia  meminta DPRD Kota nantinya mengawal sistem aplikasi ini. Seperti dalam bentuk aplikasi elektronik (E-Aspirasi).

Sejauh ini kata dia,  aspirasi warga ditampung dalam bentuk demo, kotak post atau pun pengaduan.

Sementara itu Lurah Kekalik Jaya H Fathurrahman mengaku, belum tahu kapan dana ini akan disalurkan. Bahkan pihaknya sudah membuat rencana kerja anggaran (RKA) untuk penggunaan dana kelurahan.

“Kita masih menunggu dana ini akan disalurkan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kota Mataram I Made Putu Sudarsana juga meminta masyarakat melapor jika terjadi penyimpangan terhadap dana kelurahan di Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram tidak ingin ada penyimpangan dalam penggunaan dana yang mulai bergulir 2019 ini.

“Kalau ada penyimpangan silakan lapor,” tegasnya.

Made meminta sebelum aggaran digunakan, terlebih dahulu pihak kelurahan diminta memahami petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) penggunaan anggaran. Sehingga nantinya tidak ada penyalaghgunaan anggaran.

Dalam waktu dekat, kata Made, pemkot akan memberikan arahan kepada lurah terkait  penggunaan anggaran dana kelurahan yang nilainya 18 miliar tersebut. Pihaknya akan mengundang kejaksaan negeri sebagai narasumber dalam memberikan pemahaman kepada lurah terkait peruntukkan dana kelurahan.

Made mengaku, sepanjang anggaran ini digunakan melalui musyawarah yang dituangkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tidak akan ada masalah. “Jangan sampai ada oknum bermain di DPA. Ada anggaran tidak dieksekusi, tapi di SPJ-kan,” ucapnya.

Dana kelurahah ini lanjut Made,  juga akan dilakukan pengawasan  dari internal sendiri. Inspektorat dan camat sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) akan berperan penting melakukan pengawasan.

Tak hanya penegak hukum atau pemerintah saja yang bisa mengawasi penggunaan dana kelurahan. Namun kata Made, masyarakat juga  bisa mengawasi dana kelurahan ini. “Jika menyimpang dari usulan yang dimusyawarahkan warga bisa melapor,” sebutnya.

Begitu juga dengan lurah, kata Made, dengan adanya anggaran ini tidak bisa membuat CV untuk pengadaan barang. Jangan sampai nantinya setiap lurah berlomba-lomba membuat CV untuk kebutuhan barang yang dibutuhkan dana kelurahan.

Sementara itu Camat Mataram Hariadi mengaku sudah melakukan musyawarah terkait penggunaan dana kelurahan. Tiap-tiap kelurahan sudah mengusulkan program untuk penyaluran dana kelurahan. “Penggunaan dana kelurahan di Kecamatan Mataram sudah kita rapatkan,” sebutnya.

Menurutnya, yang paling urgent di Kecamatan Mataram pembuatan drainase. Paling tidak drainase di Kecamatan Mataram diperbaiki agar tidak ada genangan lagi ketika musim hujan. “Ini hujan sebentar sudah ada genangan,” tutupnya. (jay/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks