alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Warga Jempong Barat Gugat DPMPTSP

MATARAM-Warga Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong Baru, Kota Mataram menggugat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram. Gugatan ini terkait pemberian izin pembangunan tower di Jalan Gajah Mada yang diduga maladministrasi.

Materi Gugatan sudah diserahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sejak 13 Maret lalu. Mereka berharap izin pembangunan tower yang telah disetujui wali kota dibatalkan karena dianggap tidak sesuai aturan.

“Kita ingin izin pembangunan tower ini dicabut DPMPTSP Kota Mataram,” kata Edi Hardiyanto, salah satu warga, kemarin.

Masalah ini juga sudah disampaikan Edi ke Polda NTB. Berdasarkan laporan Polda, lanjut Edi, kasus ini sudah termasuk maladministrasi. Sebab, dari pihak Polda sendiri sudah meninjau lokasi tempat didirikan tower yang tidak sesuai aturan. Dimana, tower dibangun di Lingkungan Jempong Barat, sementara warga yang menyetujui izin pembangunan tower adalah warga Lingkungan Citra. “Ini kan tidak nyambung. Berdiri di mana, izinnya di mana,” sebutnya.

Dari laporan dinas, pembangunan tower ini menggunakan perda nomor 1 tahun 2013 pasal 237 ayat 2. Namun dari Polda NTB akan membawa kasus tower menaikkan statusnya ke Inspektorat. Dan pihak Inspektorat yang nantinya akan menindaklanjuti.

“Kita gugat masalah izin,” sebutnya.

Tak hanya itu, Edi juga membawa masalah ini ke Ombudsman NTB. Pemeriksaan dari Ombudsman sudah rampung dilakukan. Dan sebentar lagi hasilnya akan dibawa ke Pemkot Mataram untuk melihat seperti apa keputusan yang akan diambil.

Warga lainnya Muhammad Hapid kesal dengan masalah ini. Sebagai warga yang tinggal di bawah tower belasan tahun, ia merasa terganggu, terutama pada musim angin dan hujan seperti sekarang ini. “Kalau angin kencang, tower ini bunyi. Kita takut,” tuturnya.

Hapid juga cukup kesal dengan tindakan pemerintah yang terkesan tidak mau tahu. Di mana, tower ini dibangun di Lingkungan Jempong Barat, namun izinnya diminta dari warga di Lingkungan Citra Warga. “Apa hubungan dengan warga Lingkungan Citra, kami yang di bawah tower ini yang menjadi korban,” sebutnya.

Terpisah Kepala Bidang Perizinan A DPMPTSP Kota Mataram H Bahtiar mengatakan, kesalahan maladministrasi bukan salahnya di dinas. Melainkan kata dia, ada di lurah yang sudah menandatangani persetujuan pembangunan tower.

Sehingga keluarlah izin mendirikan bangunan (IMB) dan Izin lokasi (Ilok). “Kalau sudah keluar IMB, tidak berlaku Ilok,” terangnya.

Ia menjelaskan, administrasi pembangunan tower yang masuk dinas dan sudah ditandatangani lurah maka dikatakan sah. Dinas tidak mungkin mengecek ke lokasi, apalagi sudah ditandatangani lurah. “Kita sifatnya hanya administrasi saja,” tuturnya.

Masalah pembangunan tower ini ada di warga. Mereka yang lebih tahu sistem pembangunan tower ini. “Kalau perpanjangan kontrak ada di warga. Bukan di kita,” ucapnya.

Begitu juga dengan prosedur administrasinya klaim Bahtiar sudah benar. “Kalau ada persetujuan lurah pasti sudah benar,” sebutnya.

Disinggung mengenai warga yang sudah melapor ke penegak hukum terkait maladministrasi. Ia memaparkan sah-sah saja. Karena itu merupakan hak warga. “Silahkan saja. Itu haknya warga,” sebutnya.

Kini kata dia, untuk perpanjangan kontrak tower tidak ada hubungannya dengan dinas. Diperpanjang atau tidak tower tergantung pemilik lahan. (jay/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks