alexametrics
Sabtu, 25 Juni 2022
Sabtu, 25 Juni 2022

Ombudsman NTB : Sekolah Dilarang Pungut Uang Perpisahan!

MATARAM-Menjelang akhir tahun ajaran 2021/2022 Ombudsman RI Perwakilan NTB menerima banyak keluhan terkait pungutan uang perpisahan yang dilakukan sekolah. Untuk itu Ombudsman mengatakan hal ini harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan. Karena pungutan uang perpisahan menjadi satu hal yang tak diwajibkan.

“Keterangan dari sejumlah orang tua siswa di salah satu sekolah pada satuan tingkat pendidikan dasar di Kota Mataram menyebutkan pihak sekolah dalam hal ini guru/wali kelas mengundang perwakilan orang tua untuk menyampaikan besaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan perpisahan,” terang Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim dalam rilis persnya.

Jumlah uang perpisahan yang dibutuhkan sekolah pun cukup besar mencapai puluhan juta. Dengan rincian berupa biaya dekorasi, biaya toga, dokumentasi, konsumsi, dan lainnya bahkan memasukkan biaya sumbangan kipas angin.

Baca Juga :  Banyak Ijazah SMA Sederajat Mengendap di Sekolah, Ombudsman NTB Lapor ke Dikbud

Uang perpisahan tersebut dibebankan kepada orang tua atau wali siswa mencapai diatas Rp 200.000 per siswa. Kemudian ditentukan batas akhir pengumpulan biayanya.

“Pungutan uang perpisahan yang dilakukan oleh satuan sekolah tingkat pendidikan dasar ini tentu berpotensi maladministrasi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Permendikbud nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan sumbangan biaya pendidikan  menyebutkan Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Kemudian  dalam Pasal 181 huruf d PP Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif diatur sejumlah larangan. Misalnya melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Wakil Direktur RSUD Kota Mataram Positif Terjangkit Korona

“Acara perpisahan bukan bagian dari proses belajar mengajar di sekolah. Alasan pihak sekolah untuk mengakomodir keinginan dari sejumlah orang tua atau wali siswa untuk melaksanakan acara perpisahan tentu tidak dapat diterima,” tegasnya

Jika orang tua atau wali siswa ingin melaksanakan kegiatan, seharusnya diserahkan kepada orang tua atau wali siswa. “Sekolah jangan memfasilitasi hal-hal yang sifatnya pungutan apalagi insiatif sekolah yang aktif melakukan pungutan untuk kegiatan perpisahan,” imbuhnya.

Untuk itu, Ombudsman mengingatkan kepada Sekolah untuk tidak melakukan pungutan perpisahan. Terhadap uang perpisahan yang sudah dipungut agar segera dikembalikan, serta sekolah tidak memfasilitasi acara perpisahan yang berkaitan dengan pungutaan atau penarikan biaya. (ton)

 

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/