alexametrics
Kamis, 13 Agustus 2020
Kamis, 13 Agustus 2020

Pengusaha Apresiasi Rencana Pembebasan Pajak Hotel di Mataram

MATARAM-Rencana Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh membebaskan pembayaran pajak hotel disambut gembira para pengusaha. Ini dinilai sangat tepat. Terutama dalam upaya menggerakkan roda perekonomian yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah, kalau ini memang bisa terealisasikan. Ini tentu menjadi harapan kami dari pihak hotel yang ada di Mataram,” jelas Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Yono Sulistyo kepada Lombok Post, Sabtu (25/7) lalu.

Pihak AHM sebelumnya sudah bersurat ke Pemkot Mataram terkait permohonan pembebasan pajak hotel. Karena mereka merasakan kondisi perekonomian saat ini sangat berat akibat wabah Korona.

Okupansi rata-rata hotel yang ada di Mataram sekitar 15-20 persen. Kondisi ini tak mampu menutupi biaya operasional. Akibatnya, beberapa hotel anggota AHM sampai saat ini masih belum berani beroperasi.

“Misalnya Hotel Grand Madani dan Same Hotel. Karena biaya operasional nggak ketutup dengan okupansi saat ini. Break event pointnya itu 40 persen, itu pun kita nggak untung dan juga tidak rugi. Pak pok!” beber pria yang juga menjabat General Manager Fave Hotel Langko Mataram ini.

Tamu hotel masih sepi. Khususnya yang datang berekreasi. Sebagian besar tamu hotel adalah kalangan pebisnis yang mungkin tidak bisa neninggalkan Kota Mataram karena tugas atau urusan usaha.

“Yang kami harapkan sebenarnya tamu wisatawan. Cuma kan Kota Mataram sempat menutup pariwisata karena Covid-19 ini,” katanya.

Akhirnya, setelah berdiskusi dengan anggota AHM, mereka sepakat bersurat meminta kepada wali kota dan DPRD Kota Mataram untuk keringanan pajak hotel. Agar industri hotel bisa segera menggeliat kembali.

Saat ini, Yono juga tak menampik beberapa karyawan hotel yang ada di Mataram belum bisa bekerja normal. Mereka masih masuk secara bergantian dengan cuti di luar tanggungan atau dirumahkan sementara.

“Sesuai kesepakatan bersama, masuknya gantian. Misalnya dalam sebulan hanya masuk setengahnya, digajinya jadinya setengahnya juga,” bebernya.

Pihak hotel berupaya sebisa mungkin menghindari PHK bagi karyawannya. Meskipun mereka mengaku kondisi keuangan yang dihadapi akibat pandemi Korona sangat sulit. “Kadang sehari itu tamu isi tiga kamar sampai 10. Itu kan tidak bisa menutupi biaya operasional,” jelasnya.

General Manager Hotel Lombok Raya I Gusti Lanang Patra pun mengungkapkan demikian. Menurutnya, sudah selayaknya pembebasan pajak hotel dilakukan pemerintah daerah. “Karena kalau mau dipaksakan, pihak hotel juga tidak akan mampu membayar,” ungkapnya.

Kondisi empat bulan terakhir sangat berat dirasakan oleh pengusaha hotel. Selain tidak ada pemasukan, mereka juga harus merogoh kantong pribadi untuk tetap menggaji karyawan. Dampaknya, kerugian terus dialami untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

“Sifatnya saat ini dirumahkan sementara dengan gaji karyawan tetap dibayarkan 40 persen. Ada juga dibayar setengah sesuai jam kerja,” papar pria yang juga menjadi Ketua Kehormatan PHRI NTB itu.

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengaku pihaknya menyiapkan berbagai upaya untuk segera menggerakkan roda ekonomi yang sempat lumpuh empat bulan terakhir.

“Khusus untuk pengusaha hotel dan pengusaha lainnya, ada langkah kebijakan yang memang harus kami pertimbangkan. Misalnya pembebasan pajak hotel, memberi keringanan atau penundaan,” ujar Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.

Rencana pembebasan pajak ini akan diambil dalam waktu dekat. Bisa jadi bulan depan karena saat ini masih dalam pembahasan.

Tak hanya bagi perusahaan swasta, Pemkot Mataram juga berencana menyiapkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan. Khususnya bagibwarga yang masuk dalam basis data terpadu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terdampak secara ekonomi.

“Ada sekitar 70.000 KK akan kami bebaskan PBB, atau pengurangan. Mereka juga telah dibantu JPS sembako,” ungkap Wali Kota dua periode ini. (ton/r3)

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks