alexametrics
Kamis, 11 Agustus 2022
Kamis, 11 Agustus 2022

Warga Kota Belum Taat Pajak, 53 Ribu Kendaraan Nunggak PKB

MATARAM– Pemprov NTB terus memaksimalkan fungsi UPT Samsat Mataram untuk mengejar target realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepala UPT Samsat Mataram H Abdul Azis menjelaskan, pihaknya memiliki tugas untuk mengamankan target PKB yang cukup besar.

Jumlah kendaraan di NTB diperkirakan lebih dari satu juta unit. Dari jumlah itu sepertiganya berada di Kota Mataram. Tahun ini, Bappenda NTB membebankan UPT Samsat Mataram target penerimaan PKB harus mencapai Rp 130 miliar. “Ini yang sedang kita kejar,” tegasnya.

Berdasarkan data hingga 25 Oktober, UPT Samsat Mataram berhasil merealisasikan PKB sebesar Rp 115 miliar atau sudah mencapai 89 persen. Dengan sisa dua bulan tahun ini, Azis optimis bila target itu akan sepenuhnya terealisasi bahkan terlampaui. “In syaa Allah di perkirakan pada awal Desember sudah terlampaui,” ujarnya.

Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah yang lebih berat. Melihat angka ketidakpatuhan warga Kota Mataram terus meningkat setiap tahunnya.

Baca Juga :  NIP Beres, CPNS Tunggu Penugasan

UPT Samsat Mataram mencatat, dari potensi aktif kendaraan di Kota Mataram mencapai 198 ribu unit. Setidaknya ada 53 ribu unit kendaraan, roda dua maupun empat baik milik pribadi maupun pemda yang masih menunggak PKB.

Ada yang tidak membayar setahun. Bahkan lebih dari lima tahun. Dari 53 ribu unit itu, potensi penerimaan PAD juga besat Rp 43 miliar.

Untuk mengejar para penunggak pajak, ada beberapa upaya percepatan. Di antaranya memaksimalkan unit layanan samsat keliling, samsat drive thru, samsat weekend, samsat online, hingga layanan samsat corner.

“Termasuk dari opgab yang terintegrasi dengan mitra samsat, kita melakukan penjaringan untuk meningkatkan kesadaran dan pendekatan pada masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, tahun ini Pemprov NTB sudah lebih tegas. Dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 14 Tahun 2019, tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah berlaku sejak 22 april.

Baca Juga :  Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Ada dua upaya yang dilakukan agar penunggak PKB bisa patuh. Yaitu, melakukan tindakan penahanan sementara atas STNK bagi pengendara yang belum membayar PKB selama satu hingga dua tahun. Sementara, warga yang belum membayar PKB selama lebih dari dua tahun, maka petugas akan melakukan tindakan penahanan atas kendaraannya.

Pemerintah juga memiliki juru sita. Tugasnya menyampaikanan surat teguran ke rumah-rumah pemilik kendaraan yang menunggak pajak. Surat teguran di berikan sebanyak tiga kali secara bertahap. Bila surat teguran pertama dan kedua tidak diindahkan maka teguran ketiga disertai surat paksa untuk penyitaan kendaraan.

“Saya tidak henti-hentinya mengatakan ini, bahwa masyarakat harus patuh membayar PKB, dari uang pajak ini, manfaatnya untuk kita semua,” tandasnya. (yun/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/