alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Kesulitan Mendata Orang Gangguan Jiwa

MATARAM-Total wajib KTP elektronik (e-KTP) di Kota Mataram mencapai 303.940 jiwa. Tapi jumlah yang telah terekam melampaui target. Yakni sebanyak 307.338 jiwa atau dalam prosentase 101,12 persen.

Ada kelebihan sekitar 3.398 jiwa atau sekitar 1,12 persen. Kelebihan ini dari kaum urban yang mencari penghidupan di Ibu Kota. Lalu menetap tinggal di sini.

Seperti diketahui, para wajib e-KTP adalah mereka yang usianya telah 17 tahun. “Termasuk itu (yang mengalami gangguan jiwa),” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chaerul Anwar.

Diakui Caherul, tidak mudah melampaui target perekaman e-KTP ini. Petugas perekaman, harus menghadapi berbagai situasi sulit, salah satunya terkait kondisi fisik penerima KTP. Namun begitu, jumlah ini ternyata belum mencakup warga kota yang gila.

Padahal seperti diketahui, selain punya hak administrasi. Orang gila juga berhak memberikan suaranya dalam Pilpres dan Pileg. Salah satu syarat mencoblos harus punya e-KTP.

“Pelayanan penduduk sementara ini belum pernah merekam warga masyarakat  yang gangguan jiwa,” sebutnya.

Namun begitu sekalipun tidak ada tanggung jawab langsung pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait syarat memiliki e-KTP bagi orang gila yang akan mencoblos. Chaerul menegaskan dirinya punya tanggung jawab pada tugas dan fungsi pokok Dukcapil.

Memberikan pelayanan pada siapa saja, yang butuh administrasi kependudukan. “Kalau memang dibutuhkan ya kami siap saja melayani,” tegasnya.

Timnya, siap turun di mana saja dan ke mana saja. Degan menggunakan layanan mobil e-KTP. Termasuk menghadapi semua risiko sulit merekam data orang gila. Ia meyakinkan timnya cukup terlatih. Membujuk agar mereka mau memberikan data primer melalui teknik perekaman e-KTP.

“Kita siap bujuk sampai mau,” yakinnya. (zad/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks