alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Lacak Sebaran Korona, Warga Mataram Bakal Jalani Tes Swab Massal

MATARAM-Pemkot Mataram bersiap melakukan tes massal untuk Covid-19. Bukan dengan cara rapid test. Tapi melalui pengambilan swab. ”Alatnya sudah dibeli. Setelah tiba dan diinstal, kita bisa lakukan swab massal,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, Kamis (28/5).

Ahyar mengatakan, sasaran swab massal tidak dilakukan serampangan. Tapi berdasarkan peta penyebaran Covid-19 yang dibuat Dinas Kesehatan (Dikes) dan RSUD Kota Mataram. Juga dari hasil tracing kontak terhadap pasien positif.

Wilayah yang zona merah, menjadi sasaran utama swab massal. Sehingga bisa diperoleh kepastian, berapa jumlah warga yang terpapar virus Korona.

Karena itu, di hadapan Gubernur NTB, Wagub NTB, Danrem 162/WB, dan Kapolda NTB, Ahyar memberi permakluman apabila nanti terjadi lonjakan kasus. Setelah Pemkot Mataram melakukan tes swab secara massal.

”Kita buka saja sekalian. Tapi nanti Pak Gubernur jangan kaget kalau misalnya terjadi lonjakan kasus yang signifikan,” tuturnya.

Direktur RSUD Kota Mataram dr. HL Herman Mahaputra mengatakan, posisi alat PCR yang dibeli sudah berada di Bali. ”Beberapa hari lagi bisa langsung kita operasikan,” kata Jack, sapaan karibnya.

Keberadaan alat ditunjang dengan reagen. Cairan yang dapat mendeteksi genetik dalam virus. Jumlahnya bisa mencapai 100 ribu reagen.

Jack mengutarakan keinginan RSUD untuk bekerja cepat. Setelah alat datang, penanganan akan dibagi dua. Dinas Kesehatan melakukan tracing kontak secara masif. Kemudian dilanjutkan dengan uji swab yang dilakukan RSUD Kota Mataram.

”Jadi hasilnya cepat. Dengan alat ini kita bisa uji 300 spesimen dalam sehari,” jelasnya.

Nantinya, dalam melakukan swab, RSUD ingin wilayah tersebut dikunci terlebih dahulu. Misalnya di Kecamatan Ampenan. Dalam satu hingga tiga hari, tidak boleh ada orang yang keluar masuk. Selama rentang waktu tersebut, RSUD akan melakukan swab.

Dengan kemampuan alat yang nanti dimiliki, hasil swab akan keluar lebih cepat. ”Kalau semua sudah klir, kita buka lagi wilayahnya. Mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa, ekonomi jalan. Untuk yang positif covid, tentu kita bawa ke RS,” ujar Jack.

Apa yang hendak dilakukan RSUD sebenarnya bukan barang baru. Namanya pool test korona. Yang di Indonesia, telah dilakukan Provinsi Sumatra Barat.

Dengan mengetahui secara pasti dan cepat, siapa-siapa saja yang terkena Covid-19, pemkot bisa segera melakukan penindakan. Di sisi lain, aktivitas ekonomi akan berjalan juga seperti biasa

”Bayangkan kalau sehari 300 swab, kita hajar semua, selesai itu. Langsung jelas status orang yang kita swab, mana yang harus isolasi, mana yang harus pulang,” jelas Jack.

Bagi Jack, yang paling penting sekarang ini dilakukan adalah memperbanyak alat PCR. Tentu beserta reagennya. Alat yang dibeli sekarang nilainya sekitar Rp5 miliar.

Jika saja ada tiga alat serupa, penyelesaian Korona bisa lebih cepat. Pemkot juga tidak perlu mengeluarkan uang lebih banyak untuk pembelian alat pelindung diri maupun penyaluran sembako melalui jaring pengaman sosial.

”Kalau cepat selesai pandemi di Mataram atau NTB, aktivitas ekonomi bisa berjalan normal. Artinya uang-uang yang sudah direfocusing itu bisa kembali lagi ke masing-masing SKPD,” tandas Jack. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks