alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Gubernur Butuh Pejabat Gesit

MATARAM-Gubernur NTB H Zulkieflimansyah kembali merombak jajaran birokrasi Pemprov NTB. Lima jabatan eselon II dirombak. Ditambah lagi dengan 31 pejabat eselon III dan 23 orang pejabat eselon IV. Ini adalah mutasi kelima dalam enam bulan yang dilakukan Gubernur Zul semenjak dilantik 19 September 2018.

Mutasi pertama digelar pada 17 Oktober 2018. Lalu dilanjutkan dengan mutasi kedua dua hari setelahnya. Mutasi ketiga berlangsung pada 7 Januari 2019. Sementara mutasi keempat berlangsung pada 11 Maret 2019.

Jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dalam mutasi kelima ini molor dari jadwal yang ditentukan. Semula pelantikan dijadwalkan pada sore hari. Namun, akhirnya baru bisa dilakukan pada pukul 19:30 Wita. Rupanya, ada yang alot dalam proses mutasi kemarin, sehingga proses pelantikan molor.

Diketahui komposisi pejabat administratur atau eselon III belum klop. Perubahan satu nama mempengaruhi posisi yang lain. Hingga sore kemarin, pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih sibuk mengatur hal itu. Namun, gubernur memutuskan mutasi tetap dilakukan karena dia tidak ingin menunda-nunda.

Sementara pergantian posisi pejabat eselon II atau pejabat pimpinan tinggi pratama tidak kalah dinamis. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Wedha Magma Ardhi dimutasi. Ardhi digantikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan H Azhar. Azhar sendiri pernah berkarir lama di PU. Sementara Ardhi dilantik menjadi Asisten II Setda NTB Bilang Perekonomian dan Pembangunan.

Azhar sendiri pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU di era periode pertama kepemimpinan Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi. Sempat dimutasi menjadi Kepala Biro Administrasi Pembangunan, dan juga Kepala Biro Organisasi di periode kedua kepemimpinan TGB, karir Azhar meredup semenjak pertengahan periode kedua TGB. Azhar sempat tidak menduduki jabatan struktural dalam waktu yang lama, sebelum akhirnya dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur di era Gubernur Zulkieflimansyah pada 19 Oktober 2018.

Sebelumnya, informasi yang diserap Lombok Post, beberapa nama disebut menjadi kandidat kuat sebagai kepala Dinas PUPR, yakni H Muhammad Rum, yang merupakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan H Ridwan Syah yang kini Kepala Bappeda. Namun H Azhar yang ditujuk gubernur.

Sementara Asisten II Chairul Mahsul dilantik menjadi Staf Ahli Gubernur NTB menggantikan H Azhar. Kemudian dua pejabat lainnya yakni Najamuddin dan Sadimin sudah ditebak banyak pihak akan dilantik. Keduanya merupakan pelaksana tugas (Plt) di masing-masing biro yang dipimpinnya.

Najamuddin dilantik sebagai Kepala Biro Huma dan Protokol definitif, dan Sadimin juga didefinitifkan menjadi Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  (APP-LPBJP) NTB.

Butuh Pejabat yang Gesit

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menekankan, para pejabat baru yang dilantik harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Mereka diharapkan membantu gubernur dan wakil gubernur mencapai target pembangunan yang sudah ditetapkan.

Terkait perombakan sejumlah pejabat, terutama eselon II, Zul menjelaskan, pergantian itu dilakukan karena pemerintah provinsi dan pusat  punya harapan besar terhadap kepala-kepala OPD di NTB. Banyak program strategis nasional dilaksanakan di NTB sehingga membutuhkan kepala dinas yang enerjik dan kompeten di bidangnya.

“Butuh pejabat yang gesitlah,” ujarnya.

Di samping itu, ia ingin melakukan penyegaran terhadap birokrasinya. Beberapa nama sudah cukup lama menjabat di satu posisi sehingga perlu dipindahkan ke tempat lain.

“Kinerjanya bagus-bagus tapi kita akan melakukan penyegaran saja,” jelasnya.

Misalnya Chairul Masul, dipindahkan dari Asisten II menjadi staf ahli. Dia punya banyak pengalaman dan gubernur sangat membutuhkan masukan serta kajian-kajian seorang staf ahli. Dia menjamin, staf ahli saat ini berbeda dengan dahulu. Stafnya akan lebih banyak untuk menunjang kinerjanya.

“Jadi benar-benar difungsikan,” ujarnya.

Kadis PUPR Ardhi juga dipindah karena dia sudah lama menempati posisi itu. Dengan pengalamannya selama lima tahun memimpin PUPR, dia diharapkan bisa menjadi orang tua yang baik bagi OPD-OPD yang dikordinir Asisten II.

Di samping itu, sebelumnya Ardhi sempat sakit dan itu menjadi salah satu perimbangan.

“Kalau kita ajak turun naik blusukan kasihan juga,” tambahnya.

Terkait posisi Azhar yang tidak mendapat posisi strategis di zaman TGB,  Zul mengaku tidak berpikir sejauh itu. Azhar dipilih karena dia dianggap cocok dengan target-target yang ingin dicapai lima tahun ke depan.

Terhadap dua pejabat hasil seleksi Pansel, keduanya merupakan yang terbaik. Enam nama yang diserahkan Pansel nilainya bagus-bagus, namun dia harus memilih satu orang saja.

“Kalau boleh semuanya saya mau pakai tapi kan gak bisa,” kata Gubernur.

Khusus untuk Kepala Biro APP, Zul meminta pejabat yang dilantik punya ketegasan agar tidak mudah diintervensi. Juga meminta agar dia mampu mempercepat proses lelang proyek-proyek pemerintah.

Sementara mutasi pejabat eselon III dan empat dilakukan karena merupakan kebutuhan organisasi. Banyak posisi pejabat administratur dan pejabat pengawas yang kosong. Namun pada mutasi kali ini, posisi di Bappeda yang banyak diisi. Sebab, mengisi jabatan kosong tidak mudah. Ketika memindahkan satu pejabat akan berimbas pada kekosongan di dinas lain.  Karena itu reposisi cukup lama.

Gubernur Zul juga mengungkapkan, mutasi sebenarnya hendak dilakukan setelah pemilihan presiden. Tetapi karena banyak hal mendesak harus dikerjakan di NTB,  maka ia ingin mutasi secepatnya dilakukan.

Sementara itu Kadis PUPR NTB yang baru H Azhar mengatakan, dirinya akan bekerja optimal. Target-target dalam RPJMD akan menjadi pedoman dirinya untuk bekerja. Termasuk juga menyukseskan event MotoGP 2021. Pembangunan bypass dari bandara ke KEK Mandalika menjadi salah satu target terdekatnya.

“Mulai besok kami akan kerjakan,” tandasnya. (ili/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks