alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Berbincang dengan Para Pahlawan Demokrasi yang Sukses Mengawal Pemilu 2019 di Mataram

Proses tahapan Pemilu 2019 mendekati akhir. Di Kota Mataram, gelaran pesta demokrasi berjalan sukses, lancar, dan aman. Itu semua tak mungkin terwujud tanpa kerja keras sejumlah pihak. Salah satunya komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mataram.

 WAHIDI AKBAR SIRINAWA, MATARAM

================================

Awal Februari 2019, M Husni Abidin; Syaifuddin; Sopan Sopian Hadi; I Ketut Swena; dan Rohmi Jayatriani (22 April di PAW Edy Putrawan), dilantik sebagai komisioner KPU Kota Mataram. Waktu pelantikan kurang dari dua bulan sebelum hari pencoblosan Pemilu 2019.

Tidak saja sangat mepet. Pelantikan komisioner tepat di masa krusial tahapan Pemilu. Mengharuskan mereka kerja dengan cepat, agar Pemilu bisa berjalan lancar tanpa masalah.

Husni Abidin, Ketua KPU Kota Mataram sadar akan hal itu. Dia bersama empat anggotanya berusaha keras melakukan penyesuaian. Menyamakan ritme kerja dengan proses tahapan Pemilu yang sudah berjalan.

”Untuk adaptasi memang tidak cukup (waktu), tapi kita sudah sadar dengan konsekuensi itu,” kata Husni di ruang kerjanya, kemarin (29/4).

Ibarat proses berkembangnya bayi, Komisioner KPU yang baru lahir dituntut untuk bisa berlari. Tidak lagi melewati fase merangkak dan berjalan. Ritme kerja membawa konsekuensi bagi kehidupan pribadi masing-masing komisioner.

Husni menyebut waktu berkumpul dengan keluarga menjadi berkurang. Dia dituntut lebih banyak berada di kantor dan lapangan. Mengecek dan memastikan persiapan yang dilakukan KPU berjalan sesuai tahapan.

Menjelang hari pencoblosan hingga proses rekapitulasi, Husni dan empat anggotanya bekerja tak mengenal waktu. Dimulai dari pagi hingga dini hari.

Husni mengatakan, sudah ada agenda kerja yang disusun sedari pagi. Biasanya dia bersama komisioner berada di Kantor KPU. Selepas siang, mereka memilih untuk meninjau lapangan. Melakukan pengayoman, pengawasan, dan pencerahan bagi petugas di tingkat bawah.

”Kita bisa sampai jam 02.00 dini hari baru bisa tuntas semua,” terang dia.

Untungnya, ritme tugas yang padat seperti itu pernah dia alami ketika bertugas sebagai konsultan pemberdayaan. ”Yang penting itu manajemen waktu. Memaksimalkan waktu istirahat,” sebut pria berkaca mata itu.

Sebagai Ketua KPU, Husni mengemban tugas dan tanggung jawab sedikit lebih berat. Di proses rekapitulasi misalnya, Husni harus memastikan perhitungan dilakukan dengan transparan. Sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan.

PPK ditekankan untuk bekerja maksimal. Melaksanakan rekapitulasi secara jujur, terbuka, dan tanpa tendensi terhadap salah satu kontestan pemilu. Cara itu cukup mujarab meredam riak-riak Pemilu. Hingga rekapitulasi kemarin, tak ada protes berlebihan yang mengganggu jalannya perhitungan suara di sejumlah kecamatan.

”Ketika kami (komisioner) sudah turun dengan maksimal, petugas di bawah meyakini adanya pengawasan dan pengayoman juga,” tutur pria 42 tahun ini.

Masalah integritas tidak saja ditekankan bagi petugas KPPS dan PPK. Hal serupa diterapkan untuk komisioner lainnya, termasuk Husni selaku Ketua KPU Mataram.

Husni mengatakan, dia berkawan dan mengenal beberapa kontestan Pemilu legislatif yang berkompetisi di Kota Mataram. Tetapi, bukan berarti karena kawan ada celah untuk main mata.

”Mau kawan atau dari Parpol mana, kalau ada protes, kita akan buktikan sesuai prosedur. Kita lihat form C1, kalau tidak cukup, ada plano besar,” bebernya.

”Kami hanya menginginkan Pemilu berjalan dengan sukses sesuai aturan,” pungkas Husni. (*/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.

Kabar Baik, Pemerintah Izinkan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Pemerintah telah membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hanya saja, rekrutmen terbatas pada tenaga kerja terlatih sektor formal.
Enable Notifications    Ok No thanks