alexametrics
Selasa, 22 September 2020
Selasa, 22 September 2020

Paradigma Penanganan Bencana Harus Diubah

Hampir semua daerah di Indonesia memiliki titik rawan gempa bumi. Karena letak Indonesia secara alami merupakan daerah pertemuan tiga lempeng. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik.

Ketiga lempeng itu bergerak aktif dengan kecepatan dan arah berbeda. Jika sewaktu-waktu lempeng tersebut bergeser, patah atau terjadi tumbukan antar lempeng tektonik, dapat menimbulkan gempa bumi dan gelombang tsunami.

Bencana alam yang terjadi berkali-kali, belum tentu maksimal memberikan pelajaran  berharga bagi semua pihak. Baik pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat.

Dalam menghadapi bencana alam lainnya, jelas manusia tidak mampu mencegah kekuatan dan ukuran yang teramat besar. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi dampak dari bencana tersebut (mitigasi).

Sesungguhnya, korban jiwa dan harta yang disebabkan oleh bencana alam dapat diantisipasi dan direduksi jika dilakukan peningkatan kapasitas menghadapi hazard dan  survival masyarakat rentan. Peningkatan kapasitas akan menciptakan sistem dan prosedur yang tepat bagi Indonesia di dalam mengurangi risiko akibat bencana alam.

Di sisi pemerintah sendiri sebagai regulator dan koordinator nasional, kapasitas penanganan bencana alam pun masih dalam kondisi terbatas. Terutama dalam hal kebijakan, pengalaman, tanggungjawab, pendanaan, sarana prasarana.

Selayaknya saat ini program-program regular pemerintah dalam penanggulangan bencana melibatan masyarakat secara aktif. Dalam penanggulangan bencana, masih didominasi penyelesaian-penyelesaian praktis atas kebutuhan-kebutuhan yang langsung terasa. Belum menyentuh dasar-dasar yang melahirkan sebuah kesadaran akan kesiapsiagaan.

Padahal itu merupakan sebuah invsetasi jangka panjang. Paradigma ini yang membuat program-program penanggulangan bencana berfokus pada tanggap darurat. Saatnya mengubah  paradigma dari tanggap darurat menjadi manajemen risiko.

Memprediksi kemungkinan bencana dan memikirkan tindakan yang dilakukan untuk meminimalisasi. Atau jika mungkin meniadakan risiko yang diakibatkan oleh bencana tersebut.

Perlindungan masyarakat dari ancaman oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah. Penanganan bencana bukan lagi menjadai tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi menjadi urusan bersama masyarakat.

Masyarakat bukanlah korban pasif yang tidak berdaya. Melainkan memiliki kemampuan untuk mengurangi, mencegah, serta menanggulangi bencana. (r5/*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Tagih Piutang Rp 3 Miliar PT GNE Libatkan Kejaksaan

Sekitar Rp 3 miliar uang PT Gerbang NTB Emas (GNE) tercatat sebagai piutang. Sejumlah perusahaan masih berhutang pada perusahaan daerah milik Pemprov NTB ini. “Makanya kita akan menggunakan JPN (jaksa pengacara negara) untuk menagih,” kata Direktur PT GNE Samsul Hadi, Jumat (18/9).

VIDEO : Buron ke Kalimantan, Pulang, Saen Diringkus di Lingsar

Pelarian anggota komplotan pencurian dengan pemberatan berinisial SR alias Saen, berakhir. Pria 31 tahun, asal Dusun Bagek Nunggal, Desa Peteluan Indah, Lingsar, Lombok Barat, itu dibekuk setelah setahun buron. ”Pelaku pulang karena rindu keluarga,” kata Kapolsek Lingsar AKP Dewi Komalasari, Sabtu (19/9).

WCD, Warga Lobar Bebaskan Pantai Cemara dari Sampah

Ribuan orang di Lombok Barat (Lobar) memperingati World Cleanup Day (WCD), akhir pekan kemarin. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Cemara. ”Semuanya terlibat. OPD, kecamatan, desa, bahkan masyarakat juga ramai ikut,” kata Bupati Lobar H Fauzan Khalid, Sabtu (19/9).

Bawaslu Dorong Pendaftaran Sengketa Online

Penetapan pasangan calon Pilkada 2020 akan dilakukan pada lusa mendatang (23/9) di Kantor KPU masing-masing daerah. Bawaslu kini mulai mempersiapkan diri menghadapi sengketa pencalonan. Sebab diperkirakan, bapaslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan membawa kekecewaannya ke Bawaslu.

Ada Apa dengan Pulau-pulau Kecil?

SAYA diundang oleh Ketua LPPM Unram, Dr. Muhammad Ali dalam diskusi untuk merevisi Rencana Induk Penelitian Universitas Mataram lima tahun ke depan. Salah satu bagian yang cukup alot diskusinya adalah ketika mendiskusikan fokus penelitian di Unram. Mengapa harus ada fokus?

Penyuntikan Vaksin Korona Untuk Warga Dimulai Januari 2021

Pemerintah telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan mendapatkan vaksin untuk Covid-19 sebanyak 20 juta dosis. Rencananya, vaksin mulai didistribusikan pada Desember.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.
Enable Notifications    Ok No thanks