LombokPost - Keberadaan tiang salah satu provider WiFi di Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang dikeluhkan warga.
Pasalnya, pemasangannya tanpa ada koordinasi dari pihak penyedia. ”Sangat merugikan bagi saya,” pemilih lahan Lalu Saejudin.
Dia mengaku, di lahannya ada 16 titik pemasangan tiang WiFi.
Beberapa tiang sudah banyak yang hampir roboh ke sawahnya yang hendak ditanami padi.
”Tanpa sepengetahuan saya. Tidak ada pemberitahuan apapun,” katanya.
Semestinya ada sosialiasi terlebih dahulu. Baik dari pemerintah desa maupun dari kecamatan.
Terkait persoalan itu, Saejudin mengaku sudah menyampaikan keluhan ke pemerintah daerah. Pemda Lombok Utara disebutnya tidak pernah mau tahu.
”Kami berharap pemda mendengar keluhan masyarakat. Jika dibiarkan dan tidak ada teguran, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan akan semakin semena-mena terhadap lahan milik warga,” tuturnya.
Saejudin menceritakan beberapa waktu lalu pernah ada petugas yang datang dan menyampaikan akan memasang tiang provider WiFi. Tetapi dilarang warga.
”Tapi ketika malam secara diam-diam mereka pasang tanpa sepengetahuan,” katanya.
Bimbo Asmuni, warga yang lain meminta pemda jeli terhadap persoalan yang terjadi di bawah.
Dia menilai, tindakan ini bisa dikategorikan penggeregahan lahan. Pemasangan tiang provider tidak hanya di Kecamatan Pemenang, tetapi di kecamatan lain.
”Harus ada ketegasan pemerintah. Itu bukan tanah mereka, sekarang dipasang tiang listrik bisa saja kami laporkan,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KLU Khairul Anwar mengaku selama ini tidak pernah ada koordinasi dari pihak provider wifi.
Sehingga pihaknya juga tidak tahu ketika ada persoalan di bawah.
Sebagai tindak lanjut dari pemerintah, pihaknya akan segera menyurati dan memanggil penyedia provider wifi untuk mediasi.
Tetapi pada prinsipnya, bahwa pemasangan tiang di lahan warga merupakan langkah kurang tepat.
”Kami tidak pernah merekomendasikan pasang di titik mana, tidak pernah ada koordinasi dengan kami, nanti kita panggil. Jika ditemukan kesalahan, maka harus segera ditertibkan,” pungkasnya. (bib/r8)
Editor : Jelo Sangaji