LombokPost – Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan bahu jalan dan trotoar di sejumlah titik vital, terutama di jalur Bypass Mataram-Lobar dan Jalan Udayana, menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Mataram.
Legislatif mendesak Pemkot Mataram segera mengambil tindakan tegas karena kondisi di lapangan dinilai sudah membahayakan keselamatan publik dan mengganggu ketertiban kota.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Muchtar, menyatakan bahwa kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan antar dinas terkait.
“Bukan hanya masalah di jalan lingkar (Bypass) saja. Coba kita di utara juga. Coba di Udayana ke barat. Itu sudah bukan menjamur lagi, itu sudah memakai bahu jalan untuk parkir,” kritik Muchtar.
Muchtar secara khusus menyoroti Jalan Bypass, yang notabene merupakan jalur cepat dan terlarang untuk aktivitas perdagangan, serta mempertanyakan kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, hingga Satpol PP. Ia menilai tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) antar dinas menjadi pangkal masalah penataan PKL yang tak kunjung tuntas.
Selain Jalan Bypass, politisi Gerindra ini juga menyoroti perubahan fungsi kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana. Kegiatan yang seharusnya menjadi ruang publik untuk olahraga, kini justru berubah total menjadi pasar.
“Sekarang CFD kita sudah bukan CFD sekali, sudah berubah menjadi pasar minggu itu. Ya, perlu ada penertiban dan lain sebagainya lah. Batasannya seperti apakah CFD itu supaya jangan menjadi pasar di sana,” tambahnya.
DPRD mendorong dinas-dinas yang menangani UKM untuk membangun pola kerja sama yang kuat agar pembinaan dan penataan dapat dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada waktu tertentu.
Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Mataram, Irwan Rahadi, mengakui jumlah PKL yang berjualan di pinggir Jalan Bypass Mataram-Gerung terus bertambah. Ia menyebut jumlah pedagang yang meningkat membuat jalur utama tersebut kian padat dan harus segera direlokasi.
“Namanya juga orang mencari keberuntungan. Nanti kami akan pantau, akan kami sisir, setidaknya ini kami lakukan agar mengatur mereka tidak berjualan terlalu maju ke luar jalan,” jelas Irwan.
Irwan menyayangkan masih adanya oknum PKL yang tidak kooperatif dan bahkan berjualan di lokasi ikonik seperti kawasan bawah Tembolak, yang seharusnya dijaga keindahannya.