alexametrics
Kamis, 24 September 2020
Kamis, 24 September 2020

Terdampak Korona, Pemerintah Janji Bantuan Modal untuk 23 Juta UMKM

UPAYA menjaga UMKM agar bertahan ditengah pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Selain menanggung beban subsidi pinjaman, pemerintah juga menggelontorkan bantuan perluasan modal kerja bagi UMKM. Sehingga, mereka tetap bsia menjalankan usahanya dalam beberapa waktu ke depan.

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo kemarin (29/4). Saat ini, ada 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan dan bank. Sementara, 23 juta UMKM lainnya belum pernah mendapatkan pembiayaan dari Lembaga keuangan.

’’Karena itu, 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program perluasan pembiayaan modal kerja,’’ ujar presiden. Bagi UMKM yang bankable, penyalurannya akan melalui perluasan program KUR. Sekaligus akan memperluas inklusi keuangan. Sementara, bagi yang tidak bankable penyalurannya lewat program UMI, Mekaar, maupun skema program lainnya.

Ratas tersebut menghasilkan sejumlah keputusan. Untuk program pembiayaan modal kerja, yang akan mendapatkannya adalah debitur aktif. ’’Kita akan melakukan (pembiayaan) untuk kebutuhan modal kerja dari mereka yang sudah dapatkan restrukturisasi,’’ terang menkeu Sri Mulyani usai ratas.

Para UMKM debitur itu saat ini sudah mendapat restrukturisasi karena tidak mampu membayar cicilan beserta bunganya akibat pandemi Covid-19. Mereka dalam waktu dekat akan memerlukan modal kerja untuk memulai kembali aktivitasnya. Para pelaku usaha itulah yang akan mendapatkan bantuan modal kerja.

Pemerintah masih akan menghitung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berapa banyak UMKM yang memang membutuhkan modal kerja baru. Khususnya bila dilihat dari profil kreditnya. Sehingga bantuan tersebut benar-benar diyakini bisa membuat UMKM Kembali bangkit.

Saat ini, tercatat ada 60,7 juta UMKM debitur aktif di berbagai Lembaga pembiayaan. Dengan adanya program relaksasi yang sudah diputuskan sebelumnya, total angsuran yang ditunda pembayarannya selama enam bulan mencapai sekitar Rp 285 triliun.

Syarat untuk mendapatkan bantuan modal itu adalah, mereka terdampak Covid-19. Para debitur tersebut juga harus memiliki track record yang baik. ’’Jadi mereka selalu bisa bayar kredit dengan kategori lancar yaitu kolektibilitas 1-2,’’ katanya. Diharapkan mereka juga memiliki NPWP dan membayar pajak dengan baik, sehingga tidak masuk daftar hitam OJK. Nanti bank akan membuatkan proposalnya untuk diverifikasi BPKP

Pihak bank sebagai penyalur kredit tentunya juga akan mendapatkan bantuan, khususnya bila bank tersebut menghadapi risiko tinggi atas penyaluran modal. Bantuannya berupa asuransi terhadap modal yang dikeluarkan tersebut. Sehingga ada jaminan kalau ada risiko terhadap modal yang sudah dikeluarkan. Misalnya, potensi kredit macet.

Ada dua opsi mekanisme asuransi yang sedang dipertimbangkan pemerintah. Pertama, memberikan bantuan premi untuk asuransi kredit. Opsi kedua adalah memperkuat BUMN Asuransi, yakni Jamkrindo dan Askrindo lewat penanaman modal negara agar lebih mampu memberikan jaminan. Seluruhnya akan dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah.

Terpisah, Ekonom Indef Bhima Yudhistira memandang, kebijakan stimulus UMKM itu masih dipertanyakan efektivitasnya. Sebab, stimulus relaksasi yang diberikan itu masih terbatas pada KUR yang disalurkan oleh kementerian teknis. Padahal, porsi penyaluran kredit selama ini masih didominasi oleh sektor perbankan.

‘’Jadi kebijakan stimulus UMKM ini efektivitasnya masih sangat rendah,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (29/4).

Data sepanjang 2019 menunjukkan bahwa, total kredit UMKM di bank umum mencapai Rp 1.150 triliun. Sementara, total KUR yang disalurkan melalui kementerian mencapai Rp 129,5 triliun. Jika dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan melalui bank umum, porsi KUR hanya 11,2 persennya saja.

Sehingga, dengan porsi baki kredit yang terlampau jauh itu, semestinya perlu ada sinergi kebijakan dengan sektor perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. ‘’Jadi, harus dilakukan serentak. Kalau mau penangguhan cicilan dan bunga termasuk subsidi bunga, itu sebaiknya dilakukan serentak di semua channel pembiayaan UMKM,’’ imbuh Bhima.

Dia juga menggarisbawahi jika pemerintah hanya memberi penangguhan cicilan dan bunga, maka kebijakan itu kurang dapat dirasakan manfaatnya. Sebab, jika nantinya saat nasabah akan melakukan pembayaran kembali terhadap tagihannya, maka hal itu dikhawatirkan akan menjadi beban baru bagi para kreditur tersebut.

Secara umum, Bhima mengimbau agar ada evaluasi yang dilakukan terhadap pemberian berbagai stimulus yang telah diluncurkan. Sebab, dia menyebut masih ada tumpang tindih validitas data penerima bantuan. Tumpang tindih terjadi pada tiga institusi, pemerintah pusat, pemkab/pemprov, dan di level pedesaan. ‘’Ini di masing-masing level punya bantuan juga, masalah ini nggak selesai. Akibatnya, bantuan menjadi terlambat disalurkan,’’ tambahnya.

Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan, likuiditas perbankan lebih dari cukup. Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG), BI telah melakukan quantitative easing (pelonggaran moneter) sebesar Rp 503,8 triliun. Dengan rincian Rp 386 triliun sejak Januari hingga April dan Rp 117,8 triliun pada Mei.

Hanya saja, Perry mengakui, sampai saat ini gelontoran dana likuditas tersebut belum berdampak dan menggairahkan sektor riil. Menurut dia, quantitative easing akan berdampak efektif ke sektor riil dengan didukung stimulus fiskal. Seperti, jaring pengaman sosial (social safety net), insentif industri termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program bantuan sosial lainnya serta dukungan rektrukturisasi kredit.

”Bank sentral hanya berwenang memberikan kemudahan ke perbankan. Oleh karenanya, bank sentral butuh bantuan pemerintah lewat stimulus fiskal untuk menyalurkan dari perbankan ke industri, dunia usaha, dan masyarakat,” kata alumnus Iowa State University, AS, tersebut.

Selain kebijakan fiskal, BI mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan restrukturisasi perbankan. Dengan begitu, harapannya perbankan mampu menyalurkan dana likuiditas quantitative easing BI ke sektor riil.

Perry menyampaikan, pihaknya bersama pemerintah, dan OJK masih terus mengkaji program bagi pemulihan ekonomi. Khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). ”Pemerintah kan  mengeluarkan subsidi bunga untuk KUR. Nah, tentu saja kita tunggu subsidi umkm seperti apa,” ucap pria asal Sukoharjo tersebut. (byu/han/dee/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Hasil Survei Indikator, Elektabilitas HARUM Paling Tinggi

“Pak Mohan Roliskana hingga sejauh ini paling potensial menang dalam pemilihan mendatang,” ujar  Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam pemaparan yang dilakukan secara online dari DPP Golkar Jakarta, (18/9) lalu.

Polisi Pantau Kampanye Hitam di Pilwali Mataram

Pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram mendapat atensi penuh pihak TNI-Polri. Polresta Mataram dan Kodim 1606 Lobar telah melakukan pemetaan potensi konflik dan mencegah secara dini beberapa konflik yang biasa terjadi pada masa Pilkada.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Pasangan Calon Harus Memberi Perhatian pada DPT

PESERTA pemilihan yaitu Pasangan Calon harus menunjukkan perhatian lebih pada seluruh tahapan yang ada, bukan hanya pada saat pendaftaran calon atau pada pemungutan suara saja. Salah satu tahapan yang sangat menentukan ialah tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih atau cukup disebut dengan penyusunan DPT.

Pendataan Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Guru dan Mahasiswa Kacau

Hari pertama penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen langsung berpolemik. Proses pendataan dan verifikasi nomor ponsel dinilai kacau.

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan

DPR, pemerintah dan KPU telah memutuskan akan tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember. Para calon kepala daerah (Cakada)  diminta menjadi influencer protokol kesehatan  agar pilkada tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Cerita Shaina Babheer saat Memerankan Sosok Kikin dalam film MOHAN

Shaina Azizah Putri dipilih untuk memerankan sosok Kikin Roliskana dalam film pendek berjudul "Mohan". Ini menjadi tantangan baru bagi dara yang sudah membintangi beberapa sinetron dan FTV nasional ini.
Enable Notifications    Ok No thanks