alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Gagal Berhaji Tahun Ini, Jamaah Berangkat 2021 atau Uang Kembali

JAKARTA-Kemenag memutuskan tidak mengirim jamaah haji tahun ini. Alasannya keselamatan jamaah dan mepetnya waktu penyelenggaraan haji. Keputusan ini dinilai bijak namun tidak ideal.

’’Meskipun tidak ideal, keputusan ini bijak. Mengedapankan sisi yang teramat penting bagi jamaah,’’ kata pengamat haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi kemarin (2/6).

Dadi mengatakan keputusan yang disampaikan Menag Fachrul Razi itu tidak ideal secara eksternal maupun internal. Keputusan itu tidak ideal secara eksternal karena diambil sepihak oleh pemerintah Indonesia. Keputusan itu diambil sebelum pemerintah Arab Saudi memutuskan secara resmi haji tahun ini tetap diselenggarakan atau tidak di tengah wabah Covid-19.

’’Idealnya kedua negara memutuskan. Pemerintah Saudi selaku tuan rumah menyampaikan haji tahun ini tidak diselenggarakan, kemudian diikuti kebijakan pemerintah Indonesia,’’ jelasnya. Meskipun begitu secara regulasi dan kedaulatan, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan mutlak apakah mengirim haji atau tidak. Tanpa menunggu dahulu keputusan Arab Saudi selaku tuan rumah.

Kemudian Dadi mengatakan keputusan Kemenag itu tidak ideal secara internal. Sebab, keputusan itu teruang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA). Kemenag seharusnya membahas pembatalan ini bersama DPR. Untuk urusan penetapan biaya haji misalnya, ditetapkan bersama antara pemerintah dengan DPR.

Untuk itu wajar jika ada suara negatif dari DPR. Sebab, mereka merasa tidak diajak atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan akhir. ’’Untuk urusan sepenting ini, urusan regulasi harusnya beres tanpa celah dan rapi,’’ katanya. Jangan sampai dari aspek regulasi atau aturan tata kenegaraan, ada celah yang bisa diributkan. Misalnya untuk pembatalan ini seharusnya dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, atau produk hukum lain yang lebih tinggi dari keputusan menteri.

Terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494/2020 tentang Pembatalan Pemberangkatan Jamaah Haji pada Penyelengaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M menimbulkan reaksi di parlemen. Komisi VIII DPR merasa tidak dilibatkan dalam keputusan yang sangat penting itu.

’’Ini adalah keputusan sepihak dari Menteri Agama. DPR tidak dilibatkan,’’ kata Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, kemarin.

Berdasar peraturan perundang-undangan, tegas dia, seharusnya segala kebijakan yang berhubungan dengan haji dan umrah mesti diputuskan pemerintah bersama DPR. Mulai dari besaran biaya penyelenggaraan haji, anggaran setoran dari calon jemaah hingga jadwal keberangkatan dan pemulangan jamaah. Itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

’’Semua harus diputuskan bersama DPR. Sebab ini menyangkut ratusan ribu calon jamaah serta konsekuensi dana haji yang telah dibayarkan,’’ paparnya.

Dia menuding Menag Fachrul Razi gegabah karena memutuskan pembatalan haji secara sepihak. Bahkan pihaknya menyebut menteri berlatar belakang militer itu tidak  memahami undang-undang. ’’Saya nggak tahu Pak Menteri ini ngerti nggak tata aturan bernegara,’’ tegasnya.

Apalagi sejauh ini, sambung Yandri, Indonesia belum mendapat kepastian dari Kerajaan Arab Saudi soal dibolehkan atau tidaknya pemberangkatan calon jamaah haji tahun ini. ’’Bagaimana kalau seandainya minggu depan Arab Saudi tiba-tiba membolehkan jamaah haji berangkat. Bagaimana nasib jamaah kita?’’ ucap politikus PAN itu.

 

Travel Haji Khusus

 

Ketua Dewan Pembina Forum Shilaturahim Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Hasan Masyhur berharap dalam waktu dekat Kemenag bisa mengundang para penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) untuk duduk bersama. Tujuannya adalah membahas mitigasi persoalan yang timbul akibat pembatalan haji 2020.

Dia menjelaskan pemerintah bersama PIHK harus duduk bersama untuk menanggulangi masalah yang akan dihadapi para travel haji khusus. Menurut Fuad, banyak travel haji khusus yang teken kontrak dengan layanan haji di Arab Saudi lebih dari satu tahun. ’’Kontraknya tidak 1-2 tahun. Tetapi jangka waktu yang panjang. Bahkan ada yang sudah kontrak limta tahun sampai sepuluh tahun,’’ kata Fuad.

Secara khusus mereka memang belum menghitung kerugian. Sebab, harus menghitung biaya yang sudah dikeluarkan dari setiap travel. Fuad mengatakan di seluruh Indonesia ada sekitar 350 unit travel yang memberangkatkan jamaah haji khusus. Dia hanya menjelaskan perputaran uang dalam satu musim haji khusus itu mencapai USD 300 juta atau sekitar Rp 4,3 triliun.

Fuad mengatakan travel haji khusus tentu memiliki lobi-lobi untuk bisa mendapatkan kuota jamaah haji di luar kuota resmi pemerintah Indonesia. Atau biasa disebut kuota haji furoda atau mujamalah. Namun dia memastikan travel akan mematuhi kebijakan Kemenag untuk tidak memberangkatkan jamaah dengan visa di luar kuota resmi pemerintah itu.

Jamaah yang sudah melunasi biaya haji tahun ini, dapat mengambil uang pelunasan. Tetapi sebagian jamaah milih tidak mengambilnya. Sebab, mereka tidak mau repot dan sudah berniat uang itu untuk berhaji. Di antaranya disampaikan oleh Syafriwani, jamaah asal Medan, Sumatera Utara. Dia mengaku membayar uang pelunasan sekitar Rp 8,6 juta. ’’Saya sudah ikhlas. Berangkat atau tidak itu kehendak Allah,’’ katanya.

Selama menunggu setahun ke depan, dia akan memperdalam manasik haji. Dia akan memperbanyak membaca buku atau tayangan tentang manasik haji. Supaya lebih siap melaksanakan ibadah haji tahun depan.

Jamah lain Sri dari Jawa Timur sejak ramai wabah Covid-19 memang sudah berniat memilih tidak berhaji dahulu. Sebab dia menerima kabar adanya kewajiban protokol karantina sebelum berangkat, saat tiba di Saudi, dan sekembalinya di tanah air. Dengan masing-masing karantina berdurasi 14 hari, dia menghitung sudah membutuhkan waktu satu bulan lebih untuk karantina saja. Dia ikhlas jika akhirnya Kemenag resmi tidak memberangkatkan haji tahun ini.

Saat menyampaikan keputusan pembatalan penyelenggaraan haji 2020, Menag Fachrul Razi menyampaikan beberapa pertimbangan atau alasan. Di antaranya adalah hingga kemarin Arab Saudi belum memutuskan apakah menggelar haji atau tidak. Sementara waktu penyelenggaraan haji yang dijadwalkan oleh Kemenag semakin mepet. Pada 25 Juni depan jamaah dijadwalkan mulai masuk asrama haji. Keesokan harinya pada 26 Juni mulai diterbangkan ke Saudi.

’’Akibatnya pemerintah tidak memiliki waktu untuk persiapan dalam pelayanan dan perlindungan jamaah,’’ jelasnya. Sesuai amanat undang-undang, penyelenggaraan haji tidak hanya faktor ekonomi dan fisik atau kesehatan saja. Tetapi juga keselamatan dan keamanan jamaah harus dijamin dan diutamakan.

’’Sungguh ini keputusan pahit dan sulit,’’ tandasnya. Di tengah wabah Covid-19 yang masih terjadi di Arab Saudi maupun di Indonesia, memaksakan pelaksanaan haji memiliki resiko dari faktor ibadah. Fachrul mengatakan keputusan tidak memberangkatkan haji itu sudah dikaji secara mendalam. Kemenag juga sudah berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk itu dia berharap semua pihak untuk menerima keputusan ini dengan ikhlas. Sambil berdoa supaya wabah Covid-19 segera selesai.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali penyelenggaraan ibadah haji di tengah wabah Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan, tentu berpengaruh pada aspek ibadah. Dia menjelaskan banyak jamaah Indonesia yang berupaya mengejar aspek afdholiyah atau keutamaan. ’’Karena mungkin kesempatan berhaji itu sekali seumur hidup,’’ tuturnya.

Nah pada kondisi seperti sekarang ini, banyak aspek afdholiyah yang sulit dilakukan dengan ketentuan jaga jarak. Misalnya untuk bisa mencium hajar aswad atau salat di hijir ismail, umumnya berdesakan. Begitupun ketika mengejar waktu afdholiyah melontar jumrah, jamaah juga kerap berdesakan saat perjalanan dari tenda menuju jamarat atau tempat melempar jumrah.

Nizar menegaskan bahwa pembatalan penyelenggaraan haji tahun ini adalah untuk seluruh warga Indonesia. Jadi tidak hanya yang masuk dalam kuota haji reguler dan khusus. Tetapi juga perjalanan haji dengan kuota lain seperti kuota mujamalah atau furoda.

Dia akan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta supaya tidak ada peluang penerbitan visa-visa di luar kota resmi pemerintah Indonesia itu. Selain itu Kemenag juga akan bekerjasama dengan Ditjen Imigrasi. Tujuannya supaya bisa mencegat jika ada jamaah yang berangkat haji dengan visa apapun. ’’Kami juga akan berkomunikasi dengan maskapai,’’ jelasnya.

Untuk urusan kontrak layanan di Arab Saudi, Nizar mengatakan tidak ada konsekuensi denda. Meskipun pembatalan ini ditetapkan pemerintah Indonesia, sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Dia menuturkan di dalam kontrak itu tertulis jika terjadi pembatalan haji oleh pemerintah Indonesia, tidak ada kompensasi apapun. Selain itu dia mengatakan sesuai permintaan Arab Saudi, Kemenag tidak membayar uang muka layanan di Arab Saudi. Meliputi hotel, katering, dan transportasi darat di sana.(JPG/R6)

 

Setelah Penyelenggaraan Haji 2020 Dibatalkan

  • • Jamaah yang sudah melunasi BPIH 2020 menjadi jamaah haji periode 2021
  • • Jamaah dapat mengajukan permohonan pengembalian uang pelunasan
  • • Apabila jamaah meninggal dunia, digantikan oleh suami/istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung sesuai kesepakatan keluarga dan menjadi jamaah 2021 selama kuota masih ada
  • • Status petugas haji daerah (TPHD) dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) otomatis dibatalkan. Mengajukan kembali 2021 nanti
  • • Maskapai yang ditetapkan sebagai angkutan haji 2020 ditetapkan kembali angkutan haji 2021
  • • Hasil seleksi PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Kloter dan Arab Saudi 2020 menjadi dasar penetapan seleksi PPIH Kloter dan Arab Saudi 2021
  • • Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang memberangkatkan jamaah haji visa mujamalah atau furoda dijatuhi sanksi administrasi sesuai ketentuan

 

ALUR PENGEMBALIAN UANG PELUNASAN HAJI REGULER

  • • Jamaah mengajukan secara tertulis ke kantor Kemenag kabupaten/kota
  • • Kantor Kemenag verifikasi lalu mengajukan ke Ditjen PHU Kemenag : proses 2 hari
  • • Ditjen PHU Kemenag verifikasi dan mengajukan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) : proses 3 hari
  • • BPKH melakukan verifikasi dan pengajuan pengembalian uang ke bank penerima setoran (BPS) : proses 2 hari
  • • Pembayaran uang dari BPS ke jamaah : proses dua hari
  • • Total butuh waktu 9 hari kerja

 

ALUR PENGEMBALIAN UANG PELUNASAN HAJI KHUSUS

  • • Jamaah mengajukan secara tertulis ke penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK)
  • • PIHK verifikasi lalu mengajukan ke Ditjen PHU Kemenag : proses 2 hari
  • • Ditjen PHU Kemenag verifikasi dan mengajukan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) : proses 3 hari
  • • BPKH melakukan verifikasi dan pengajuan pengembalian uang ke bank penerima setoran (BPS) : proses 2 hari
  • • Pembayaran uang dari BPS ke jamaah : proses dua hari
  • • Total butuh waktu 9 hari kerja

Sumber : Kementerian Agama

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks