alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Kenaikan Iuran BPJS Kelas I dan II Pasti

JAKARTA–Rencana pemerintah menaikkan tarif iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas I, II, dan III Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara serentak terganjal restu DPR. Dewan menolak kenaikan tarif untuk perserta kelas III. Validasi data jadi alasan utama.

Penolakan itu disampaikan dalam kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan XI tentang defisit keuangan BPJS Kesehatan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (2/9). Ada sembilan poin yang disepakati. Salah satunya, di poin kedua, tentang penolakan kenaikan iuran untuk PBPU kelas III saat ini.

Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno mengatakan, kenaikan tarif pada PBPU kelas III bisa menjadi persoalan tersendiri. Sebab, cleaning data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai data terpadu penentu penerima bantuan iuran (PBI) masih belum dirampungkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Padahal, masih ada sekitar 10 juta data yang harus diclearkan.

Data tersebut merujuk pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) tentang data kepesertaan yang bermasalah. Ada sekitar 27 juta data yang dinilai tidak tepat. Dari jumlah tersebut, tersisa 10 juta data kepesertaan yang sedang dikebut cleansingnya oleh Kemensos.

“Kita takut nanti ada yang harusnya terima PBI malah tidak menerima. Karena tidak semua PBPU itu mampu,” ujarnya dalam rapat.

Oleh sebab itu, dewan sepakat untuk menunda kenaikan tarif iuran peserta mandiri kelas III tersebut. Rencana kenaikan bakal dibahas kembali setelah pemerintah sudah menyelesaikan sinkronisasi data PBI.

Pihak pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Merdiasmo sempat keberatan. Sebab, kenaikan iuran dinilai menjadi salah satu cara mengatasi defisit keuangan BPJS kesehatan yang terus membengkak.

Dia mengatakan, kekhawatiran tersebut sejatinya sudah masuk dalam concern pemerintah. Ada skenario untuk memasukkan PBPU kelas III yang tidak mampu untuk dimasukkan dalam PBI pusat atau daerah.

”PBPU ini ada dua kelas. Jelata dan jelita. Kalau jelita biarkan bayar. Jelata ini yang akan dirangkul dalam PBI setelah data kita kembangkan,” jelasnya.

Sayangnya, DPR tidak ingin berjudi dengan hal itu. Dewan kekeuh ingin cleaning data dirampungkan sebelum iuran tarif PBPU kelas III dinaikkan.

Setelah perdebatan cukup alot, pemerintah dan DPR akhirnya satu suara. Kenaikan iuran dilakukan setelah cleansing data PBI diselesaikan oleh Kemensos. Artinya, PBPU kelas akan tetap membayar iuran sebesar Rp 25.500 per bulan per jiwa sampai rapat selanjutnya.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung menegaskan, bahwa pihaknya terus berlomba dengan waktu untuk merampungkan cleaning data tersebut. ”Awal tahun masih 27 juta, dua bulan ini sudah 10 juta. Terus kita kebut,” tegasnya.

Andi mengatakan, ada hal yang perlu dicermati terkait sinkronisasi data ini. Basis data terpadu yang dilakukan di 2011 dan diulang pada 2015, tidak melihat siapa yang menerima bantuan jenis A atau B. Hanya berpatok pada 40 persen masyarakat di garis bawah yang diambil datanya. Sementara, Kemensos hanya mengambil sekitar 15 persen terbawah untuk penerima bantuan sosial yang dikucurkan.

”Perlu diketahui, data ini asal usulnya nggak sama. Ketika sekarang disatukan dan disinkronisasi pasti butuh waktu ya. Karena tidak mudah,” ungkapnya.

Kendati begitu, ia optimis cleaning data bisa dirampungkan secepatnya. Sehingga, bisa sejalan dengan rencana penaikan iuran PBPU tahun depan.

Di sisi lain, Mardiasmo menegaskan bahwa kenaikan tarif untuk kepesertaan lain tetap berjalan. Iuran untuk PBI pusat maupun daerah akan naik dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu. ”PBI memang diterapkan mulai 1 Agustus 2019. Tapi uangnya dicairkan kalau Perpres revisi tentang JKN sudah diterbitkan,” katanya. Menurutnya, draft Perpres sudah diajukan pada presiden. Tinggal tunggu ditandatangani.

Sementara, iuran peserta PBPU kelas I dan II akan resmi berlaku pada 1 Januari 2020. Angka kenaikan mengacu pada skema yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat dengan DPR sebelumnya. ”Kelas I dan II jadi Rp 160 ribu dan Rp 110 ribu,” ungkapnya. Jangka waktu ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mensosialisasikannya pada masyarakat. (mia/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks