alexametrics
Senin, 27 Juni 2022
Senin, 27 Juni 2022

Kenaikan Iuran BPJS Kelas I dan II Pasti

JAKARTA–Rencana pemerintah menaikkan tarif iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas I, II, dan III Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara serentak terganjal restu DPR. Dewan menolak kenaikan tarif untuk perserta kelas III. Validasi data jadi alasan utama.

Penolakan itu disampaikan dalam kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan XI tentang defisit keuangan BPJS Kesehatan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (2/9). Ada sembilan poin yang disepakati. Salah satunya, di poin kedua, tentang penolakan kenaikan iuran untuk PBPU kelas III saat ini.

Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno mengatakan, kenaikan tarif pada PBPU kelas III bisa menjadi persoalan tersendiri. Sebab, cleaning data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai data terpadu penentu penerima bantuan iuran (PBI) masih belum dirampungkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Padahal, masih ada sekitar 10 juta data yang harus diclearkan.

Data tersebut merujuk pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) tentang data kepesertaan yang bermasalah. Ada sekitar 27 juta data yang dinilai tidak tepat. Dari jumlah tersebut, tersisa 10 juta data kepesertaan yang sedang dikebut cleansingnya oleh Kemensos.

“Kita takut nanti ada yang harusnya terima PBI malah tidak menerima. Karena tidak semua PBPU itu mampu,” ujarnya dalam rapat.

Oleh sebab itu, dewan sepakat untuk menunda kenaikan tarif iuran peserta mandiri kelas III tersebut. Rencana kenaikan bakal dibahas kembali setelah pemerintah sudah menyelesaikan sinkronisasi data PBI.

Baca Juga :  Diharapkan Dukung Produktivitas, Pupuk Bersubsidi di Agam Ditambah

Pihak pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Merdiasmo sempat keberatan. Sebab, kenaikan iuran dinilai menjadi salah satu cara mengatasi defisit keuangan BPJS kesehatan yang terus membengkak.

Dia mengatakan, kekhawatiran tersebut sejatinya sudah masuk dalam concern pemerintah. Ada skenario untuk memasukkan PBPU kelas III yang tidak mampu untuk dimasukkan dalam PBI pusat atau daerah.

”PBPU ini ada dua kelas. Jelata dan jelita. Kalau jelita biarkan bayar. Jelata ini yang akan dirangkul dalam PBI setelah data kita kembangkan,” jelasnya.

Sayangnya, DPR tidak ingin berjudi dengan hal itu. Dewan kekeuh ingin cleaning data dirampungkan sebelum iuran tarif PBPU kelas III dinaikkan.

Setelah perdebatan cukup alot, pemerintah dan DPR akhirnya satu suara. Kenaikan iuran dilakukan setelah cleansing data PBI diselesaikan oleh Kemensos. Artinya, PBPU kelas akan tetap membayar iuran sebesar Rp 25.500 per bulan per jiwa sampai rapat selanjutnya.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung menegaskan, bahwa pihaknya terus berlomba dengan waktu untuk merampungkan cleaning data tersebut. ”Awal tahun masih 27 juta, dua bulan ini sudah 10 juta. Terus kita kebut,” tegasnya.

Andi mengatakan, ada hal yang perlu dicermati terkait sinkronisasi data ini. Basis data terpadu yang dilakukan di 2011 dan diulang pada 2015, tidak melihat siapa yang menerima bantuan jenis A atau B. Hanya berpatok pada 40 persen masyarakat di garis bawah yang diambil datanya. Sementara, Kemensos hanya mengambil sekitar 15 persen terbawah untuk penerima bantuan sosial yang dikucurkan.

Baca Juga :  Butuh 52 Ribu Guru PNS Agama Islam

”Perlu diketahui, data ini asal usulnya nggak sama. Ketika sekarang disatukan dan disinkronisasi pasti butuh waktu ya. Karena tidak mudah,” ungkapnya.

Kendati begitu, ia optimis cleaning data bisa dirampungkan secepatnya. Sehingga, bisa sejalan dengan rencana penaikan iuran PBPU tahun depan.

Di sisi lain, Mardiasmo menegaskan bahwa kenaikan tarif untuk kepesertaan lain tetap berjalan. Iuran untuk PBI pusat maupun daerah akan naik dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu. ”PBI memang diterapkan mulai 1 Agustus 2019. Tapi uangnya dicairkan kalau Perpres revisi tentang JKN sudah diterbitkan,” katanya. Menurutnya, draft Perpres sudah diajukan pada presiden. Tinggal tunggu ditandatangani.

Sementara, iuran peserta PBPU kelas I dan II akan resmi berlaku pada 1 Januari 2020. Angka kenaikan mengacu pada skema yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat dengan DPR sebelumnya. ”Kelas I dan II jadi Rp 160 ribu dan Rp 110 ribu,” ungkapnya. Jangka waktu ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mensosialisasikannya pada masyarakat. (mia/JPG/r6)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/