alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Dana Haji Tidak Boleh Dialihfungsikan untuk Kegiatan Lain

JAKARTA–Pengelolaan dana haji menjadi isu sensitif setelah Kementerian Keuangan (Kemenag) mengumumkan pembatalan penyelenggaraan haji 2020. Rencana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menempatkan dana haji untuk stabilitas rupiah, menjadi ramai diperbincangkan masyarakat.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, pada dasarnya dana haji tidak boleh dialihfungsikan untuk kebutuhan lain. Terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat bantuan atau pengeluaran lainnya. ’’Hal ini didasarkan pada dana yang dihimpun merupakan dana simpanan masyarakat yang ingin berangkat ibadah haji. Sehingga risiko-risiko kehilangan dana harus diminimalisir,’’ kata Josua tadi malam (3/6).

Persoalan dana haji menjadi ramai karena pernyataan Kepala BPKH Anggito Abimanyu saat menggelar acara dengan jajaran Bank Indonesia (BI). Pada pertemuan itu Anggito mengatakan BPKH menyimpan valas senilai USD 600 juta atau sekitar Rp 8,86 triliun. Jika haji tahun ini batal, digelontorkan untuk membantu penguatan nilai tukar Rupiah.

Menurut Josua, maksud pernyataan BPKH terkait bantuan kepada Bank Indonesia (BI) adalah dalam bentuk menambah suplai USD di dalam negeri. Mengingat, dana yang disiapkan BPKH untuk perjalanan haji tersimpan dalam bentuk mata uang Negeri Paman Sam di sistem perbankan. Dengan pembatalan tersebut, BPKH akan mengonversi beberapa porsi dana ke rupiah. Sehingga akan ada peningkatan permintaan rupah dan pasokan USD.

”Artinya, dengan kondisi itu rupiah akan cenderung menguat terhadap USD. Secara tidak langsung BPKH membantu BI dalam memperkuat rupiah,” jelasnya. Penguatan tersebut akan membuka ruang lebih luas dalam memberikan likuiditas ke sistem perekonomian. Oleh sebab itu, konteks BPKH dalam membantu BI terbatas dalam hal konversi USD kepada rupiah dalam jumlah yang cukup signifikan.

Ekonom senior Rizal Ramli menyindir pemerintah yang berencana menggunakan dana haji untuk memperkuat mata uang Garuda. Menurut dia, pemerintah payah. Seolah kehabisan akal memitigasi risiko akibat Covid-19. Khususnya, mengatasi pelemahan rupiah.

”Dana haji dipakai untuk support rupiah. Itu penggunaan berisiko. Orang-orang sudah ngerti arahnya kemana,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu saat dihubungi kemarin.

Sampai kemarin Anggito masih belum bersedia dimintai komentar soal pengelolaan dana haji setelah pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan haji tahun ini. Saat ini dana haji yang dikelola oleh BPKH mencapai Rp 135 triliun. Dana itu berasal dari setoran awal pendaftaran haji sebesar Rp 25 juta per jamaah.

Dana tersebut kemudian dikelola oleh BPKH dengan beragam instrument investasi. BPKH bahkan mulai menjajaki investasi di Arab Saudi terkait pelayanan haji. Tahun ini Anggito mengatakan BPKH menargetkan investasi dana haji bisa menghasilkan uang Rp 7,5 triliun sampai Rp 8 triliun. Target ini lebih tinggi dibandingkan capaian investasi tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 7,2 triliun.

Uang hasil pengelolaan dana haji itu digunakan untuk subsidi atau indirect cost ongkos haji. Dalam kesempatan lain Anggito mengatakan BPKH menyiapkan anggaran Rp 6,2 triliun untuk subsidi haji. Dengan dana tersebut, rata-rata biaya haji yang dibayarkan jamaah haji tahun ini Rp 35 juta. Padahal biaya riil haji mencapai Rp 70 juta.

Kemenag menegaskan seluruh calon jamaah haji yang sudah melunasi ongkos haji tahun ini, dapat menarik uang pelunasannya. Besarannya berbeda-beda di setiap embarkasi. Uang pelunasan paling murah adalah di embarkasi Aceh sebesar Rp 6.454.602/orang. Dan biaya pelunasan tertinggi ada di embarkasi Makassar sebesar 13.352.602/jamaah.

Calon jamaah yang tahun ini tidak jadi berangkat juga bisa tidak mengambil uang pelunasan itu. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali mengatakan uang pelunasan yang tidak diambil oleh jamaah, akan dikelola oleh BPKH. Dia menegaskan pengelolaan uang pelunasan itu akan disendirikan atau terpisah dengan pengelolaan setoran awal biaya haji. Meskipun keduanya sama-sama dikelola oleh BPKH.

’’Sesuai KMA No 494/2020, dana setoran pelunasan itu akan dikelola terpisah dan nilai manfaatnya akan diberikan oleh BPKH kepada jamaah haji,’’ katanya. Hasil manfaat itu akan diberikan kepada jamaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 2021 nanti. Besaran hasil manfaat tentunya berbeda-beda, sesuai dengan nominal setoran pelunasan yang dibayar jamaah.

Sementara itu jika jamaah menarik uang setoran pelunasan itu, Kemenag sudah menyiapkan skemanya. Dimulai dari permohonan jamaah kepada kantor Kemenag kabupaten dan kota. Sampai akhirnya BPKH menerbitkan surat perintah bayar (SPM) kepada bank penerima setoran (BPS). Setelah keluar SPM itu, uang setoran pelunasan akan ditransfer bank ke rekening jamaah.

’’Kenapa BPKH? Karena dana haji sejak 2018 sudah diserahkan dan dikelola sepenuhnya oleh BPKH,’’ katanya. Saat penyerahan itu dana haji tercatat Rp 103 triliun. Dalam perkembangan terakhir, BPHK menyatakan saat ini dana haji sudah mencapai Rp 135 triliun. Nizar mengatakan Kemenag sekarang tidak mempunya tugas pokok dan fungsi untuk mengelola atau mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun.

Sementara itu Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan tidak ada masalah dengan sikap yang dikeluarkan oleh Kemenag. Menurut dia keputusan meniadakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini karena resiko penularan Covid-19 tidak harus dipersoalkan.

Dia lantas mengatakan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad dikatakan, umat dilarang masuk ke daerah yang sedang dilanda wabah. Dalam konteks ini, sampai sekarang di Arab Saudi masih terjadi wabah Covid-19. Dalam hadis itu juga disebutkan jika umat berada di daerah yang terjadi wabah, maka tidak boleh keluar dari daerah tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan kondisi Indonesia sekarang yang masih dilanda wabah Covid-19.

Dalam perspektif negara, Anwar mengatakan memang harus tegas dalam melindungi rakyatnya. Untuk itu dalam memutuskan tidak menyelenggarakan haji 2020, pemerintah beralasan tidak mampu melindungi diri dan jiwa rakyatnya. ’’Pemerintah tidak mengirim jamaah haji tahun ini, agar tidak terjadi korban dari Covid-19,’’ tuturnya. Menurut Abbas, kota Makkah sebagai pusat rangkaian ibadah haji, saat ini menjadi salah satu episentrum kasus Covid-19 di Arab Saudi.

 

Cari Solusi

 

Sementara itu Kemenag merespon tuntutan para travel atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Sebelumnya para PIHK berharap Kemenag bersedia membuka pintu untuk duduk bersama. Tujuannya adalah mencari solusi bersama atas potensi masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus akibat penundaan itu.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan Kemenag siap berbicara dengan jajaran PIHK. ’’Nanti kita bicarakan bersama solusinya,’’ katanya. Arfi tidak memberikan penjelasan lebih panjang terkait bentuk-bentuk solusinya. Sebab Kemenag harus mendengar terlebih dahulu suara dari para PIHK terkait potensi kerugian atau masalah yang akan timbul.

Sebelumnya Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahim Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Hasan Masyhur meminta bisa duduk bersama jajaran Kemenag. Tujuannya adalah membahas potensi masalah yang timbul akibat pembatalan haji oleh pemerintah Indonesia. Diantara masalah yang muncul adalah ada PIHK atau travel haji khusus yang sudah mengikat kontrak jangka panjang (long term) dengan penyedia layanan haji di Arab Saudi. Baik itu layanan hotel atau sejensinya.

Menurut sumber di Kemenag, memang benar ada PIHK yang membuat kontrak jangka panjang untuk pelayanan haji khusus. Tetapi meskipun kontrak itu bersifat jangka panjang, pembayarannya setiap tahun. PIHK tidak lantas membayar sewa hotel, misalnya, untuk lima atau bahkan sepuluh tahun ke depan. Penyedia hotel di Saudi tetap meminta dibayar setiap tahun sesuai musim haji.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Refiadi. ’’Pihak hotel di Saudi gak mau kontrak panjang dengan harga sekarang. Mereka mau harga selalu disesuaikan dengan tahun berjalan,’’ terangnya.

Bos travel Patuna itu mengatakan tahun ini sedianya memberangkatkan sekitar 620 jamaah beserta crew. Dia mengatakan melakukan kontrak dengan penyedia layanan di Saudi hanya untuk tahun ini. Untuk tahun berikutnya, dibuat kontrak baru lagi. Skema ini lebih memudahkan. Sebab pemesanan bisa disesuaikan dengan jumlah jamaah haji khusus yang berangkat.

Syam juga mengatakan PIHK memang ada yang sudah membayar deposit untuk sewa layanan haji di Arab Saudi. ’’Deposit yang kami bayarkan ada yang bisa di-refund. Atau boleh menjadi deposit tahun (penyelenggaran haji, Red) berikutnya,’’ katanya.

Secara asosiasi dia mengatakan mendukung keputusan Kemenag untuk tidak memberangkatkan jamaah haji dengan visa di luar kuota pemerintah. Jika dalam praktiknya masih ada travel yang menjual visa mujamalah atau sejenisnya, resiko ditanggung masing-masing PIHK.

Terkait dengan kebijakan pembatalan haji oleh Kemenag, menurut dia kurang pas. Sebab Komisi VIII DPR sebagai mitra Kemenag dilewati. Menurut Syam keputusan pembatalan penyelenggaraan haji harus setingkat peraturan pemerintah (PP). Dia mengatakan keputusan haji oleh Saudi akan dikeluarkan 8 Juni mendatang.

’’Kami Sapuhi selalu siap, walau harus menerima keputusan terpahit,’’ jelasnya. Sebab Syam menuturkan Sapuhi beserta PIHK di bawahnya adalah mitra Kemenag. Terkait pembatalan, Syam mengatakan akan mengikuti ketentuan Kemenag. Jamaah haji khusus saat ini biaya pelunasannya adalah USD 4.000/jamaah. (wan/han/JPG/r6)

Biaya Haji dan Jamaah yang Sudah Melunasi di Setiap Embarkasi

 

LOMBOK

Rp 37.332.602, melunasi 4.505 jamaah

ACEH

Rp 31.454.602, melunasi 4.187 jamaah

MEDAN

Rp 32.172.602, melunasi 8.132 jamaah

BATAM

Rp 33.083.602, melunasi 11.707 jamaah

PADANG

Rp 33.172.602, melunasi 6.215 jamaah

PALEMBANG

Rp 33.073.602, melunasi 7.884 jamaah

JAKARTA

Rp 34.772.602, melunasi 23.529 jamaah

KERTAJATI

Rp 36.113.002, melunasi 37.877 jamaah

SOLO

Rp 35.972.602, melunasi 32.940 jamaah

SURABAYA

Rp 37.577.602, melunasi 34.833 jamaah

BANJARMASIN

Rp 36.927.602, melunasi 5.495 jamaah

BALIKPAPAN

Rp 37.052.602, melunasi 5.639 jamaah

MAKASSAR

Rp 38.352.602, melunasi 15.822 jamaah

Keterangan

  • Jamaah haji reguler yang sudah melunasi biaya haji :198.765 orang
  • Jamaah haji yang sudah melunasi BPIH bisa menarik uang pelunasan

 

Sumber: Kementerian Agama

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Korona Tinggi, Pola Pencegahan Covid 19 di Mataram Perlu Dievaluasi

emkot Mataram memang bekerja. Mereka berupaya memutus mata rantai penularan virus Korona. Sayangnya, kerja para pemangku kebijakan di Pemkot Mataram itu tanpa inovasi.

Enam Bulan, 19 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Mataram

Kasus kekerasan anak di Kota Mataram masih sering terjadi. Buktinya, hingga Juli  tercatat sudah terjadi 19 kasus. “Kebanyakan dari kasus ini perebutan hak asuh,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram Hj Dewi Mardiana Ariany, Selasa (14/7).

Larangan Dicabut, PNS Sudah Boleh Lakukan Perjalanan Dinas

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) resmi dicabut. Kini ASN dibolehkan ke luar kota. Namun, dengan syarat-syarat khusus.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Mataram, Tanpa Masker Tak Boleh Masuk Pasar

Saat ini, sebagian besar masyarakat NTB memang sudah menggunakan masker. Tapi, banyak pula yang memakai masker hanya sampai dagu atau di leher. Sementara di Kota Mataram dan Lombok Barat yang merupakan dua daerah zona merah dengan kasus Covid-19 terparah, banyak pedagang dan pengunjung pasar yang masih bandel. Mereka ngelencer di pasar tanpa masker.

Sukseskan Kampung Sehat, Tiga Pilar di Loteng Kompak

Pemkab, Polres dan Kodim 1620/Lombok Tengah siap menyukseskan lomba kampung sehat. “Harapannya masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam penanganan covid-19,” papar Kapolres AKBP Esty Setyo Nugroho saat memimpin upacara tiga pilar di Bencingah Alun-Alun Tastura, Praya, Selasa (14/7/2020).

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.

Beli Honda ADV150, Hemat Rp 5,7 Juta

Honda ADV150 merupakan skutik penjelajah jalanan canggih dengan desain bodi yang futuristik dan manly. Skutik ini dibekali mesin 150cc eSP yang menyuguhkan performa responsif.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.
Enable Notifications.    Ok No thanks